Crime News

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 56 | Komentar

Baca

Kawanan Pencuri Mobil Dibekuk

News image

SERANG- Satuan Reskrim Polres Serang berhasil menangkap komplotan pencuri mobil Su...

Hukum & Kriminal | Selasa, 2 Januari 2018 | Klik: 97 | Komentar

Baca


Wabup Nilai Tiga Proyek Bermasalah


PANDEGLANG – Tiga proyek betonisasi dinilai bermasalah karena hasil pekerjaan yang mengalami keretakan di beberapa titik, bahkan harus dibongkar ulang.

Ketiga proyek jalan itu yakni jalan Marapat-Camara, Kecamatan Cigeulis sepanjang 800 kilo meter (km) senilai Rp 1,7 miliar dengan kontraktor pelaksana CV Asa Media Solusindo, proyek jalan Teluklada-Bojen, Kecamatan Sobang sepanjang 3,8 km dengan anggaran Rp 8,4 miliar yang dikerjakan PT Aji Tama Mulya, dan jalan Cibelah-Cinusa, Kecamatan Munjul sepanjang 1,1 km dengan anggaran Rp 2,1 miliar yang dilaksanakan CV Putra Ujung Kulon.

Demikian terungkap saat Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke beberapa lokasi proyek pekerjaan di beberapa kecamatan di Pandeglang, Kamis (28/9).
Monev dilakukan untuk mengawasi berbagai pembangunan di Pandeglang, karena banyak mendapat laporan soal buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur.

Menurut Tanto, dari hasil monev masih menemukan pekerjaan yang belum maksimal. Katanya, persoalan itu dinilai lemahnya pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta jasa konsultan pengawas. “Pengawasan dari OPD tidak jalan. Seharusnya kan ada tim khusus.

Kalau setiap saya tanya tim pengawas, jawabnya sudah ada dan diawasi. Buktinya kan di lapangan seperti ini terjadi. Saya tidak percaya dengan pengawas konsultan. Rata-rata kegiatan proses pembangunan, tetap saja hasilnya seperti itu,” katanya.

Tanto juga mengingatkan para pengusaha agar tidak bermain dengan spesifikasi karena pihaknya akan memeriksa setiap jengkal pembangunan. Jika didapati pegusaha yang membandel, maka Pemkab mengancam memblacklist perusahaan tersebut. “Biasanya oknum pihak ketiga bermain di sini.

Ini bisa merugikan bukan hanya bagi masyarakat dan pemerintah, tetapi pengusaha juga. Jika mendapat keuntungan 10 persen dari nilai proyek, sudah saja main di situ. Jangan mencari celah lain,” ujarnya.
Sekretaris DPUPR Pandeglang Nunung Fauzi mengaku, akan segera memanggil pihak pemborong.

Bahkan jika harus dibongkar, maka ai menekan agar pemborong melaksanakan instruksi tersebut. Nunung mengklaim, pihaknya sudah melakukan pengawasan bersana konsultan pengawas. “Kedepannya pasti akan ada sanksi jika pekerjaan itu tidak sesuai spesifikasi, jika harus dibongkar ya harus dibongkar. Maka kami akan sampaikan ke pemborong.

Kami akan panggil juga. Pengiriman betonnya yang buruk. Kami juga lakukan monitoring karena ini kan dibangun memakai APBD, masa tidak bisa digunakan oleh masyarakat,” ujarnya. (yanadi)