Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Realisasi PBB P2 Capai 50,7 %


PANDEGLANG - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Pandeglang hingga batas jatuh tempo 30 September lalu baru mencapai 50,7 persen atau Rp 6,74 miliar dari target tahun ini Rp 12,13 miliar.  Tak tercapainya target salah satunya disebabkan banyak wajib pajak (WP) yang berdomosili di luar daerah serta peralihan milik lahan tidak diinformasikan.

"Saat melakukan penagihan pajak kami menghadapi masalah klasik seperti pemilik lahan kebanyakan orang luar kota seperti Jakarta sertaproses peralihan hak milik lahan belum terinformasikan. Namun tentu kami terus berupaya menagihnya," ujar Kasi Penagihan pada Bidang Penetapan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pandeglang, Dede Maulana saat ditemui di kantornya, Rabu (4/10) siang.

Dikatakannya,  tunggakan PBB oleh para wajib pajak (WP)  PBB-P2 bahkan sudah terjadi sejak pendaerahan PBB P2 tahun 2013 lalu. Sejak pendaerahan, tunggakan PBB-P2 sudah terjadi. "Mayoritas WP yang belum membayar PBB itu adalah pemilik lahan kosong atau villa di kawasan wisata dan pesisir pantai.

Saat kami temui hanya ada penjaganya dan mereka pun tidak mengetahui alamat atau nomor kontak pemilik lahan," terang Dede.  Pihaknya berharap,  para WP PBB-P2 yang masih memiliki tunggakan segera melunasinya. Sebab,  saat ini pembayaran PBB-P2 bisa dilakukan melalui Bank Jabar Banten (BJB). 

"Upaya teguran dan turun ke lokasi sudah kami lakukan, tinggal menunggu WP menunaikan kewajibannya," sambungnya. Kepala BPPD Utuy Setiadi menyatakan akan melakukan penelusuran atau verifikasi lahan-lahan tersebut. Tujuannya untuk mempermudah proses penagihan PBB-P2.

Ia juga meminta kepada para WP menginformasikan pegalihan aset. “Benar ada kendala dilapangan seperti WP yang berdomisili di luar daerah dan tidak terlacak alamatnya. Ini akibat proses alih hak lahan tidak diinformasikan,” jelasnya. (muhaemin)