Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Kendaraan Dinas Direkonsiliasi dan Validasi


PANDEGLANG – Badan Pelayanan Pajak Daerah (Bayanjak) Pandeglang melakukan rekonsiliasi dan validasi kendaraan dinas di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Oproom Setda Pandeglang, Rabu (8/11). Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti adanya tunggakan pajak kendaraan dinas tahun 2016 yang mencapai Rp 700 juta.

Kepala Bayanjak Pandeglang Utuy Setiadi membenarkan, pendataan pajak kendaraan dinas untuk membantu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten, agar tidak ada lagi kendaraan yang menunggak pajak. “Pemda tercacat di sana (BPPKD-red) masih ada kendaraan yang menunggak pajak. Kita diminta untuk membantu mendata dan memverifikasinya,” kata Utuy, kemarin.

Menurut Utuy, setelah semua kendaraan didata, maka kondisi kendaraan yang layak pakai dan tidak akan dicatat untuk dilaporkan ke DPPKD, dan meminta OPD untuk membayar pajak kendaraannya. “Setelah adanya rekonsiliasi dan validasi, kalau ada kendaraan yang tidak layak akan dihapuskan, supaya tidak menjadi beban membayar pajak atau menjadi pitung pajak di sana. Kalau masih layak kita tekankan SKPD untuk menganggarkan biaya pembayaran surat kendaraan pajak,” terangnya.

Ia menjelaskan, hasil pendataan kendaraan dinas juga akan diserahkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk mendapatkan pengecekan, dengan harapan tahun 2018 tidak ada lagi kendaraan yang menunggak pajak. “Hasilnya akan kami sampaikan ke bagian aset. Yang menunggak ini ada di SKPD mana, supaya tahun 2018 tidak ada lagi tunggakan. Saya harap kegiatan itu bisa mendapatkan data yang akurat, dan timbul kedisiplinan anggaran dari SKPD,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Pandeglang Ferry Hasanudin mengatakan, sudah memberikan surat edaran ke semua OPD untuk segera menindaklanjuti tunggakan pajak. Ferry juga belum mengetahui apakah pembayaran pajak kendaraan dinas sudah di anggarkan atau tidak. “Sudah saya kasih surat. Kita akan pelajari dulu apakah di anggarakan atau tidak, kalau di anggarakan tapi tidak dibayarkan berarti pelanggaran,” tegasnya. (yanadi)