Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 113 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 159 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 615 | Komentar

Baca


Hasil Pilkades 8 Desa Diadukan


PANDEGLANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang menerima delapan aduan tidak terima hasil Pilkades serentak yang telah dilaksanakan awal November 2017 lalu.

Kedelapan pilkades yang diadukan itu adalah Desa Gunung Putri, Kecamatan Banjar; Desa Bangkonol, Kecamatan Koroncong; Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata; Desa Montor, Kecamatan Pagelaran; Desa Senang Sari, Kecamatan Pagelaran; Desa Ciburial, Kecamatan Cimanggu; Desa Cikumbueun, Kecamatan Mandalawangi; dan Desa Purwaraja Kecamatan Menes.

Kepala DPMPD Pandeglang Taufik Hidayat menyatakan, laporan dan aduah ini sedang dibahas untuk segera dilakukan rapat evaluasi dengan semua panitia tingkat kabupaten. Menurutnya, rapat evaluasi dilakukan sebagai persiapan pembentukan tim pencari fakta (TPF) terkait kebenaran aduan masyarakat.

“Jika ada warga atau calon yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkades, dipersilakan mengajukan gugatan melalui jalur hukum karena tidak akan menghambat tahapan pelaksanaan pilkades. Apabila ada unsur pidana dilaporkan ke pengadilan, dan perdata ke PTUN,” kata Taufik, Senin (13/11).

Mantan Kepala Dindikbud Pandeglang di era kepemimpinan Dimyati Natakusumah ini menyebutkan, dalam peraturan bupati (perbub) tentang pilkades, keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat. “Pelantikan hasil pilkades tetap berlanjut sesuai jadwal, yakni akhir November 2017,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pandeglang Habibi Arafat mengaku mendapatkan aduan dari warga terkait pelaksanaan pilkades. Aduan itu, kata politisi Golkar ini, terkait dugaan adanya kecurangan, politik uang, dan intimidasi.

Habibi berencana akan memanggil DPMPD untuk bersama-sama mencari solusi terhadap aduan tersebut sekaligus mengevaluasi Perbup Pilkades. “Kita juga banyak mendapatkan pengaduan soal pilkades. Kita secepatnya akan melakukan evaluasi, apabila dalam Perbub tidak sesuai kenapa tidak kita revisi,” tegasnya. (yanadi)