Crime News

Cemburu, Suami Palu Istri

News image

SERANG - Sadis. Itulah sebutan yang tepat disandangkan kepada Dodi ...

Hukum & Kriminal | Senin, 29 September 2014 | Klik: 394 | Komentar

Baca

Warga Kedaung Gelapkan 14 Mobil Rental

News image

TANGSEL - Pelaku penggelapan mobil rental ditangkap jajaran Reskrim Polsek Me...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 27 September 2014 | Klik: 299 | Komentar

Baca

Sabu 9 Kilo Diamankan

News image

KOTA TANGERANG - Petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta (Soeta) ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 26 September 2014 | Klik: 167 | Komentar

Baca


LKPj Pemprov Banyak Catatan

SERANG - Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPj) Pemprov Banten tahun anggaran 2012 yang dilaksanakan panita khusus (pansus) DPRD Banten, terdapat banyak catatan-catatan penting yang menjadi rekomendasi DPRD terhadap Pemprov Banten. Rekomendasi-rekomendasi yang bersifat umum seperti ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah selatan dan wilayah utara hingga pengelolaan aset yang belum juga selesai. Sedangkan, rekomendasi khusus meliputi kinerja realisasi keuangan daerah yang belum maksimal hingga beberapa megaproyek di Banten yang belum juga terlihat progres realisasi.

Seluruh rekomendasi baik yang bersifat umum maupun khusus tersebut disampaikan Ketua Pansus LKPj DPRD Banten Krisna Gunata dalam rapat paripurna istimewa penyampaian dan penyerahan rekomendasi DPRD Provinsi Banten atas laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Banten tahun anggaran 2012 di ruang paripurna DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang pada Rabu (29/5). Dalam penyampaiannya, Krisna menjelaskan bahwa permasalahan pertumbuhan ekonomi di Banten terjadi karena adanya ketimpangan antar wilayah selatan dengan wilayah utara Banten. Pembangunan ekonomi daerah selatan khususnya Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak memperlambat pertumbuhan ekonomi di Banten dan sulit mencapai target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).
“Penduduk dengan pendapatan tertinggi sebesar 20 persen menikmati hampir separuh pendapatan seluruh penduduk Banten, indeks Gini mencapai 0,40 % mendekati titik bahaya ukuran PBB yaitu sebesar 0,45 %. Pemprov perlu mencari jalan keluar agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata,” ungkap Krisna.

Rekomendasi umum lainnya, ujar Krisna, didasarkan atas hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun anggaran 2011 dengan penilaian belum tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penyebab utamanya antara lain karena belum selesainya persoalan aset daerah. Atas hal itu, Pemprov diminta agar segera menyelesaikan permasalahan aset daerah dengan bekerjasama pemerintah kabupaten/kota dan Pemprov Jawa Barat.
“Untuk rekomendasi yang bersifat khusus, ada beberapa SKPD yang  realisasi keuangannya masih kurang dari 90 persen yaitu Biro Umum dan Perlengkapan, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) terkait pelaksanaan pengadaan lahan akibat peraturan perundangan yang belum dapat dioperasionalkan dan RSUD Malingping terkait honorarium tenaga dokter spesialis yang tidak bisa direalisasikan karena terlalu rendah,” paparnya.

Selain itu, lanjut Krisna, beberapa program strategis nasional di Provinsi Banten seperti rencana pembangunan Waduk Karian, PP Nomor 26/2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung, Jembatan Selat Sunda (JSS), jalan tol Serang-Panimbang sepanjang 83 Km, bandara Panimbang dan target surplus beras nasional 10 juta ton masih mengalami kendala dalam pelaksaannya sehingga belum terealisasi. Semestinya, dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk lebih fokus dalam rangka mendukung program strategis nasional melalui dana tugas pembantuan dari APBN.
“Pemprov Banten juga diharapkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan proaktif mengomunikasikan kepada kementerian atau lembaga terkait yang menangani proyek-proyek besar itu,” tuturnya.

Gubernur Rt Atut Chosiyah mengakui, rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan pansus DPRD memang menjadi persoalan yang perlu dicarikan solusinya secara bersama-sama. Terkait upaya mengatasi ketimpangan antara wilayah selatan dan utara, Atut mengaku perlu dilakukan upaya dengan melihat kondisional antara 8 wilayah di Banten. Yakni dengan membagi 3 wilayah kerja seperti wilayah selatan yang tidak boleh keluar dari tata ruang untuk mendukung potensi pariwisata, pertanian, kelautan, perikanan, peternakan dan pertambangan. Potensi itulah yang menjadi konsep pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah pusat sehingga ditetapkan menjadi KEK pariwisata. Sementara, terkait pengelolaan aset, Atut mengaku terus meningkatkan perbaikan. Karena, hal ini menjadi kendala dari tahun ke tahun untuk Pemprov Banten meraih opini WTP dari BPK RI.

“Saya telah berupaya agar inspektorat ini terus berkoordinasi dengan seluruh SKPD yang ada baik terhadap aset saat penyerahan Jawa Barat kepada Banten maupun aset yang sebetulnya program yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, ternyata itu harus dihapuskan,” terang Atut.
Atut juga mengaku, sejumlah proyek-proyek besar seperti KEK dan proyek-proyek besar pendukung seperti jalan tol Serang Panimbang dan Bandara Banten Selatan memang mengalami keterlambatan dalam realisasinya. Hal itu dikarenakan, adanya beberapa aturan-aturan baru yang multitafsir dan harus disesuaikan dengan pelaksanaan proyek-proyek tersebut. Misalnya adanya anggapan bahwa pelaksanaan proyek tersebut harus melibatkan pemerintah dengan memiliki peraturan-peraturan tertentu yang harus diikuti. Adapula anggapan bahwa pelaksanaan tersebut harus dilelangkan.
“Kami pun sebenarnya ingin cepat terealisasi, tapi aturan-aturan itu tetap harus kami patuhi. Sebenarnya, kalau proyek itu dilakukan oleh swasta, akan lebih cepat teralisasi,” jelas Atut. (ibah)

Komentar Terakhir