Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 21 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 89 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 67 | Komentar

Baca


Dewan-Kejati Teken MoU


SERANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten menandatangani nota kesepakatan atau Memorundum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terkait penanganan masalah hukum perdata dan tata usaha negara (TUN). Penandatanganan dilakukan di GSG DPRD Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (5/9).

Kepala Kejati Banten Agoes Djaya mengatakan, peran jaksa sebagai pengacara negara diatur pada pasal 30 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Sebagai penuntut umum, jaksa menangani perkara-perkara pidana umum dan khusus. Kemudian jaksa sebagai pengacara negara tugasnya di bidang TUN dan perdata.

"Kerjasama tersebut atas nama lembaga bukan individu anggota DPRD. Karena kami adalah pengacara negara maka kami tidak menerima bayaran sebagaimana layaknya pengacara swasta. Tidak ada juga istilahnya success fee. Namun ada beberapa kegiatan yang dimintakan pengadian yang harus memang dibayarkan, seperti mendaftarkan gugatan, minta bantuan pengadian untuk kepentingan pemberi kuasa," katanya.

Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, taat hukum, dan berwibawa, serta mengoptimalkan dan meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan TUN, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi oleh lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah.

"Kerjasama itu meliputi pemberian bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, tindakan hukum, dan penyelamatan keuangan atau kekayaan/aset. Kemudian peningkatan kompetensi teknis penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, lokakarya, seminar dan sosialisasi," jelasnya. (rahmat)