Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 130 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 174 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 626 | Komentar

Baca


Pemprov Kaji Pergub Angkutan Online


SERANG- Pemprov Banten melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten sedang mengkaji untuk mengeluarkan aturan terkait izin operasional angkutan online atau ojek online dalam bentuk peraturan gubenur (pergub). Hal itu dilakukan agar keberadaan angkutan online di Banten bisa lebih tertata.

Kepala Dishub Banten Revri Aroes mengatakan, keberadaan angkutan online memang tak bisa dihindari seiring kemajuan teknologi. Meski demikian, keberaan mereka harus tetap dibatasi oleh sejumlah aturan main, dan itu hingga kini diakuinya hal itu belum dimilikinya.

“Gojek (salah satu perusahaan penyedia angkutan online)  itu sebuah realitas, sekarang bisa enngak kita melarang realitas itu? Enggak bisa kan. Orang malah terbantu dan lapangan kerja tersedia. Memang angkutan online enggak ada dalam aturan transportasi umum, tapi tetap harus kita atur,” ujarnya kepada wartawan saat menghadiri rapat paripurna di DPRD Banten, Selasa (12/9)

Revri mengakui untuk membuat aturan terkait izin operasional angkutan online pihaknya segera melakukan sebuah kajian. Antisipasi berupa sebuah aturan diperlukan untuk meredam gejolak antara angkutan yang ada lebih dulu seperti ojek pangkalan. Adapun bentuk payung hukum yang akan dikaji dan akan didorong ke pemprov adalah berupa pergub.

“Artinya ini diberikan solusi, kita hadir untuk memberikan solusi. Yang perlu adalah memberikan ruang dan win win solution. Kita enggak bisa untuk melarang,” katanya. Revri mengaku, dishub hingga saat ini belum melakukan pemetaan terkait jumlah pengemudi angkutan online namun dalam waktu dekat identifikasi akan dilakukan.

“Segera, ini saya lagi diskusi dulu sekaligus melakukan pemetaan masalah ojek pangkalan dan Gojek ini. Nanti kita juga undang pemerintah kabupaten/kota,” ungkapnya. Disinggung mengenai adanya gejolak atau penolakan dari ojek pangkalan, sehingga rentan terjadi konflik. Revri berharap, agar semua pihak bisa menahan diri.

“Kita coba nanti akan adakan dialog antara ojek pangkalan dan ojek online ini, supaya memang semua menyikapinya,” tuturnya.  Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, saat ini bersama dengan Gubernur Wahidin Halim sedang merancang pergub untuk angkutan berbasis aplikasi online ini. Karena keberadaan angkutan ini merugikan layanan yang sebelumnya sudah ada.

“Ya kita lihat kebutuhannya, kalau kebutuhannya (pergub-red) memang diperlukan untuk Provinsi Banten, wilayahnya kan ada yang berbeda. Kalau di Tangerang kan memang ojek online diperlukan sama masyarakat, tapi kalau wilayah selatan Banten atau di Serang kan masyarkatnya masih banyak yang bermatapencahariaan sebagai ojek konvensional, jadi ini sedang dikaji,” ujar mantan anggota DPR RI ini. (dewa)