Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 369 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 470 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 375 | Komentar

Baca


Pengaduan Masyarakat Bisa Online

SERANG- Masyarakat Kota Serang ke depan bisa melakukan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang secara daring (online). Hal ini menyusul dengan akan diterapkannya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP3N). "Sistem ini akan teritegrasi dengan pengaduan dari seluruh wilayah Indonesia yang tersambung langsung ke kantor presiden," ujar Asisten Bidang Pencegahan pada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Harri Widiarsa saat melakukan pertemuan antara Ombudsman dengan jajaran Pemkot Serang, Selasa (12/9).

Menurutnya, pertemuan itu bertujuan untuk menyinkronkan SP3N secara daring. Hal ini sebagai tindak lanjut atas penerapan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang tentang pelayanan publik. Dengan adanya keterkaitan jaringan ini maka segala pengaduan terhadap pelayanan publik dilakukan secara daring.

Ke depan masyarakat Kota Serang bisa menyampaikan aduan melalui laman lapor.go.id yang kemudian akan diteruskan ke kantor presiden. Laporan pengaduan kemudian akan diteruskan ke Pemkot Serang agar segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) selama 14 hari.

"Bila dalam tenggat waktu yang diberikan tidak ditindaklanjuti oleh OPD, maka keluhan itu akan disampaikan ke Ombudsman," kata Harri. Bila laporan yang disampaikan oleh masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh OPD di Kota Serang, maka aduan itu akan menjadi keluhan atau pengaduan yang masuk ke Ombudsman yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Ombudsman.

Pelayanan yang bisa diadukan masyarakat adalah pelayanan publik seperti pembuatan KTP, kartu keluarga, pembuatan SIM, perizinan, dan segala jenis pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah. Harri mengatakan bahwa di Provinsi Banten, daerah yang menyatakan siap menerapkan SP3N baru Pemkot Serang dan Pemprov Banten.

Daerah lainnya belum. Karena itu, Ombudsman baru menggelar rapat dengan kedua pemerintah daerah tersebut. "Sebetulnya sosialisasi sudah dari tahun kemarin, tapi karena ada pilkada, jadi baru tahun ini bisa menindaklanjuti," ujar Harri.

Untuk melakukan mempersiapkan pelayanan pengaduan ini, Ombudsman akan melatih operator yang mengoperasikan sistem pengaduan daring yang ada di Kota Serang dan Provinsi Banten. Ombudsman berharap penerapan pengaduan bisa dilakukan secepatnya, baik oleh Pemkot Serang maupun Pemprov Banten.

"Pengintegrasian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat," tuturnya.Asda I Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan bahwa Pemkot Serang sudah menyiapkan software dan hardware guna menunjang penerapan SP3N.

Untuk software akan dinamakan dengan Rabeg. Semua pengaduan akan masuk ke Dinas Kominfo Kota Serang melalui command center. “Kami akan melaunching sistem Rabeg pada akhir Desember 2017 atau Januari 2018 mendatang,” kata Nanang.

Nanang mengungkapkan bahwa saat ini masing-masing OPD sedang menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelayanan. Sebab, SOP antara satu OPD dengan OPD yang lain berbeda-beda. Dengan adanya SOP ini maka pelayanan yang mandek dapat diketahui berada di mana.“Walikota punya komitmen yang kuat untuk menerapkan ini, mulai dari penganggaran, pembangunan sarana, dan lainnya,” ujarnya. (tohir)

humas pemkot serang untuk banten raya
RAPAT SP3N: Walikota Serang Tb Haerul Jaman berbincang dengan perwakilan Ombudsman RI di ruang kerjanya membahas penerapan SP3N, Selasa (11/9).