Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 487 | Komentar

Baca


Warga Miskin Bakal Punya Pengacara


SERANG – Masyarakat tidak mampu di Kabupaten Serang yang tersandung kasus hukum bakal mendapat bantuan hukum dari  pengacara yang akan ditunjuk oleh Pemkab Serang. Rancangan peraturan daerah (raperda) yang akan mengatur hal tersebut baru diusulkan DPRD Kabupaten Serang dalam rapat paripurna dan ditargetkan pembahasannya selesai pada akhir tahun 2017.

Selain itu, DPRD Kabupaten Serang juga akan membahas tiga macam raperda yang berasal dari Bupati Serang pada masa persidangan pertama tahun 2017-2018. Ketiga raperda tersebut yaitu raperda tentang rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan Ciruas, Kramatwatu, Waringin Kurung, Kragilan dan Baros; raperda tentang pajak daerah, dan raperda tentang bangunan gedung.

Juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Serang Tati Sumiyati mengatakan, bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Kemudian menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara di seluruh wilayah republik Indonesia.

“Dalam rangka penyelenggaraan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, maka daerah harus mengalokasikan anggaran bantuan hukum yang diatur dalam peraturan daerah (perda),” kata Tati pada rapat paripurna penyampaian satu macam raperda yang berasal dari DPRD dan tiga macam raperda yang berasal dari Bupati Serang, Senin (2/10).

Adapun kriteria masyarakat tidak mampu yang akan mendapatkan bantuan hukum, lanjut Tati yaitu orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan hak atas perumahan.

“Masyarakat tidak mampu harus mendapatkan bantuan hukum sampai masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum,” ujarnya. Sementara itu, Bupati Serang Rt Tatu Chasanah menjelaskan, diusulkannya raperda tentang RDTR perkotaan Ciruas, Kramatwatu, Waringin Kurung, Kragilan, dan Baros didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap penataan ruang perkotaan di wilayah Kabupaten Serang.

“Terkait dengan raperda pajak daerah untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak perlu dilakukan upaya penguatan dari aspek dan administrasi. Begitu juga dengan raperda bangunan, karena bangunan di Kabupaten Serang terus bertambah,” kata Bupati. (tanjung)