Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 487 | Komentar

Baca


Keterlibatan Masyarakat di Pilkada Masih Minim


SERANG- Pengamat Politik dari Untirta Suwaib Amiruddin mengatakan, keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pilkada masih minim, terutama dalam pengusungan calon kepala daerah oleh parpol. Hal tersebut diyakini menjadi pemicu rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di hajat 5 tahunan tersebut.

“Pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada 27 Juni 2018 itu merupakan pesta demokrasi di tingkat lokal. Karena pilkada dilakukan di tingkat lokal, maka perlu melibatkan secara partisipatif masyarakat di tingkat lokal secara aktif. Pilkada bukan milik parpol semata dan juga pilkada bukan milik elit lokal dan kelompok masyarakat tertentu, akan tetapi pilkada harus merasa dimiliki oleh masyarakat,” ujarnya, kemarin.

Dosen FISIP Untirta itu menuturkan, selain dibuat agar tertarik dengan proses penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pengusungan calon oleh parpol. Sebaiknya kelompok pengusung secara terbuka menyampaikan kriteria calon yang pantas untuk dicalonkan.

“Indikasi minimnya partisipasi masyarakat lokal dalam pilkada sebenarnya bukan karena sistem dan sosialisasi yang kurang berjalan. Saya kira ini lebih pada tidak terlibatnya masyarakat dalam menentukan kriteria calon kepala daerah keinginan masyarakat,” katanya.

Berdasarkan pengamatanya, ada 4 persoalan yang krusial melanda setiap kegiatan pilkada. Pertama, calon yang bermunculan selama ini hanya terfokus pada pilihan parpol dan bukan dari keinginan langsung dari masyarakat. Kedua, partai politik selama ini gagal melakukan kaderisasi calon pemimpin di daerah, sehingga ketika menjelang pilkada agak sulit menentukan calon kepala daerah.

Ketiga, munculnya kelompok-kelompok pemilik modal atau bandar atau semacam “bandit-bandit” yang berada di lingkaran elit kelompok tertentu yang sangat berpengaruh mendorong calon kepala daerah. Terakhir, mahar pada parpol pengusung sangat mahal, sehingga partai politik mengarahkan tujuan akhirnya adalah pragmatisme dan komersialisasi dukungan.

“Pemimpin baru harus bisa menuntaskan persoalan yang ada di daerahnya. Saya yakin itu juga yang menjadi harapan masyarakat. Maka akan sangat elok jiga pengusungan calon itu benar-benar ditujukan kepada sosok yang punya kriteria untuk itu,” ungkapnya.

Disinggung soal peran KPU selaku penyelenggara pemilu, Suwaib mengaku bahwa mereka telah bekerja dengan sangat baik. KPU mampu menjalankan setiap perannya dengan baik, sehingga kini pekerjaan rumah ada pada tubuh parpol.

“Penyelenggaraan selama ini telah berjalan berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Hampir tidak ada konflik yang berarti pada setiap penyelenggaraannya,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan, agar tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Serang 2018 bisa maksimal, KPU Kota Serang telah menyusun rencana sosialisasi. Dalam setiap soalisasi pihaknya akan terus berupaya melibatkan masyarakat.

“Keterlibatan masyarakat itu cukup penting untuk merangsang kepedulian pada pilwalkot. Setiap tahapan kami libatkan masyarakat, seperti penentuan jingle dan maskot melalui sayembara yang terbuka untuk umum,” tuturnya.  (dewa)