Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 487 | Komentar

Baca


Hanura Pertanyakan Soal TPST


SERANG – Fraksi Partai Hanura Bulan Bintang mempertanyakan kejelasan rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Regional Bojong Menteng di Kecamatan Tunjung Teja.

Pembangunan TPST telah disepakati dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Serang Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021.
“Program pelayanan pengelolaan persampahan di Kabupaten Serang tidak hanya dipusatkan di Bojong Menteng tetapi tersebar di empat zona, maka saya meminta penjelasan kepada Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah) terkait kelanjutan rencana tersebut,” kata Zaenal Abidin, juru bicara Fraksi Partai Hanura Bulan Bintang para rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap tiga macam raperda yang berasal dari Bupati Serang, Selasa (3/10).

Lebih lanjut Zaenal menjelaskan, terkait dengan usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pajak daerah, Fraksi Partai Hanura mendorong agar kualitas dan kapasitas petugas pemungut pajak daerah baik dari sisi pemahaman cara pemungutan, serta teknis pemungutan agar potensi pajak tergali secara optimal.

“Harus ada evaluasi berkala oleh OPD agar tidak terjadi kebocoran dan kecurangan dalam pemungutan pajak daerah,” ujarnya. Sekretaris Komisi I itu mendorong Pemkab Serang agar bersikap tegas dan berani terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak yang mengabaikan kewajibannya dan wajib pajak yang melakukan manipulasi data.

“Perlu ada pelimpahan kewenangan dari bupati kepada kecamatan untuk menggali potensi objek pajak daerah di masing-masing kecamatan agar target dan realisasi sesuai dengan yang diharapkan,” paparnya.
Sementara itu,

Bupati Serang Rt Tatu Chasanah menyambut baik diusulkannya raperda tentang penyelenggaraan pendampingan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun ia meminta agar dikaji mengenai penganggarannya.

“Perlu adanya aturan pelaksanaannya teruatama dalam mekanisme administrasi keuangan untuk pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, berapa besar bantuan yang dapat diberikan? dan bagaimana pencairannya? maka harus ada ketentuan yang jelas,” kata Bupati. (tanjung)