Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Pemprov Diminta Perbaiki Draf Raperda Perlindungan Keluarga


SERANG- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk memperbaiki draf rancangan peraturan daerah mengenai perlindungan keluarga. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kementerian KPPPA ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten, Selasa (3/10).

“Kunjungan ini dalam rangka silaturahmi, dan memberikan masukan kepada Pemprov Banten dalam hal ini DP2AKKB, terkait rencana pembuatan perda perlindungan keluarga,” kata Kabag Hukum dan Perundang-undangan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa, saat berdialog dengan Kepala DP3AKKB Siti Ma’ani Nina di lantai III Gedung Terpadu Satu Atap.

Ia menilai, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada keluarga. Oleh karena itu dibutuhkan payung hukum dalam bentuk peraturan daerah untuk menerapkan hal tersebut.

“Namun dalam draf rancangan peraturan daerah yang dimiliki Pemprov Banten sangat minim pengayaan materinya. Padahal peraturan daerah ini yang akan menjadi perpanjangan tangan dari aturan di atasnya.

Pola asuh juga menjadi perhatian serius kami, dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga agar mampu mengasuh anaknya dengan baik dan benar. Sehingga akan menciptakan generasi bangsa yang berkualitas,” ujar Margareth.

Margareth mengaku, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, menjadi perhatian khusus pembangunan nasional. Soal peraturan daerah ketahanan jeluarga, kata Margareth, tentunya harus responsive karena jika berbicara keluarga di dalamnya ada suami, istri dan anak. “Artinya pembangunan keluarga merupakan bagian integral,” ungkapnya.

Masih kata Margareth, ada lima indikator yang harus menjadi perhatian serius dalam membentuk ketahanan keluarga. Pertama tentang landasan legalitas keuntuhan keluarga, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologi dan ketahanan sosial budaya.

“Dalam pembuatan peraturan daerah pun harus memiliki naskah akademik, dan menonjolkan kearifan lokal yang berada di Banten,” imbuhnya. Kepala DP3AKKB Siti Ma’ani Nina menyambut baik masukan dari Kementerian PPPA. Bahkan, masukan tersebut segera dikoordinasi kepada DPRD Banten dalam hal ini Komisi V yang menjadi mitra kerja DP3AKKB.

“Pendampingan dari kementerian sangat berarti bagi pemerintah daerah, karena prodak hukum yang dihasilkan nanti tidak hanya untuk dilaksanakan, namun hasil produk tersebut bisa memberikan manfaat kepada masyarakat daerah. Oleh karena itu, siang ini kami akan melakukan pertemuan dengan Komisi V DPRD Banten, untuk membahas masukan ini,” kata Nina.

Mantan Kepala Biro Pemerintahan ini menilai, peraturan daerah itu komitmen dan bisa dibuat karena ada aturan diatasnya. Sehingga, peraturan daerah ketahanan keluarga sangat perlu, karena sangat membantu program kerja DP2AKKB. (satibi)