Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Sering Dilaporkan LSM, Guru-guru SMA/SMK Resah


SERANG - Ketua DPRD Kabupaten Serang Muhsinin mengungkapkan bahwa ada keresahan yang luar biasa yang dirasakan para guru dan kepala sekolah di SMA/SMK negeri yang ada di Kabupaten Serang.

Penyebabnya, setelah kewenangan SMA/SMK diserahkan ke Pemprov Banten, dana untuk operasional tidak mencukupi dan sangat terbatas. Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihak sekolah kemudian memungut sumbangan dari orang tua siswa.

Masalahnya, pungutan sumbangan ini kerap sekali dipermasalahkan dan kemudian dilaporkan ke penegak hukum. "Jadi akhirnya guru ada yang dipanggil kepolisian, kejaksaan. Jadi tidak tenang. Saya dapat banyak sekali laporan mengenai hal ini. Ya harusnya kan semua tau, dana BOS (bantuan operasional sekolah) itu kurang. Tidak mencukupi untuk membiayai sekolah.

Solusinya paling meminta infak dari walimurid. Kalau tidak begitu darimana coba," kata Muhsinin kepada Banten Raya, tadi malam.  Muhsinin mengatakan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai perwujudan masyarakat dalam berserikat dan berpendapat tidak semestinya langsung memperkarakan pungutan tersebut.

"Lihat dulu penyebabnya apa. Kalau mau yang diawasi dan dilaporkan itu penggunaannya. Benar enggak ini sumbangan untuk pembangunan kelas misalnya. Atau apa. Jangan sumbangan yang dilaporkan. Kalau sumbangan kan jelas karena sekolah kurang dana," tuturnya.

Persoalan sumbangan ini, lanjut Muhsinin, tidak akan terjadi jika kewenangan pengelolaan SMA/SMK dikembalikan kembali ke pemerintah kabupaten kota. "Kalau Pemprov Banten tidak bisa mengelola SMA/SMK, saya sudah bilang berkali-kali, kembalikan saja ke kami.

Waktu di kami semuanya kan tidak ada yang seperti ini. Kami juga mohon kepada penegak hukum harus jeli dalam konteks ini karena pendidikan program prioritas baik pusat maupun daerah. Kalau diganggu begini apakah pemerintah sanggup untuk membiayai sekolah," katanya. (fikri)