Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 507 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 629 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 496 | Komentar

Baca


Soal Sukatani, Pemkab Dinilai Salahi Aturan


SERANG – Keputusan Pemkab Serang mengikutsertakan Desa Sukatani, Kecamatan Cikande dalam pemilihan kepala desa (pilkades) serentak karena adanya desakan dari sebagian warga dan Badan Pengurus Desa (BPD) dinilai menyalahi aturan.

Pasalnya, Desa Sukatani tidak dapat dipaksakan untuk ikut pilkades serentak dan harus dilakukan pemilihan antar waktu (PAW) karena masa periodesasinya belum selesai. Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Provinsi Banten Yudi Sugiat mengatakan, periodesasi Kepala Desa Sukatani Adra'i atau yang akrab disapa dengan Alex yaitu hingga 2019, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk ikut pilkades pada 2017 tahun ini. “Untuk pemilihan kades Sukatani harus nunggu sampai 2019. Jadi tidak bisa dipaksakan tahun ini,” ujar Yudi.

Ia menjelaskan, keputusan mengikutsertakan Desa Sukatani dalam pilkades serentak harus didasarkan dalam undang-undang bukan berdasarkan tuntutan warga dan BPD. “Saya minta pemda dalam mengelola pemerintahan berdasarkan aturan yang ada bukan berdasarkan tuntutan-tuntutan.

Jadi untuk Desa Sukatani setelah dijabat Pjs maka harus dilakukan PAW karena masa periode kades yang lama belum habis,” tuturnya. Yudi menjelaskan, kasus yang terjadi di Desa Sukatani seperti yang terjadi di Provinsi Banten ketika ditinggalkan Gubernur Rt Atut Chosiyah yang tersandung kasus hukum.

“Ini kan sama seperti kasus pemerintahan Banten, cuman kalau Adra'i kasusnya narkoba. Saat Atut ditahan dan Rano Karno jadi Plt tidak lantas dilakukan pilgub tapi nunggu sampai masa periode jabatan Atut selesai dulu dan tidak ada pilgub dipertengahan jalan,” paparnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan mempersoalkan pilkades serentak Desa Suakatani jika keputusannya tidak dibatalkan, kerena hal tersebut telah melanggar hukum. “Kepentingan saya jelas pemda Serang harus menjalankan pemerintahan di atas aturan yang ada. Masa iya ada pelanggaran hukum terlebih itu dilakukan institusi dibiarkan begitu saja,” katanya. (tanjung)