Crime News

Kabur ke Hutan, Pencuri Ditembak Polisi

News image

LEBAK - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lebak menembak dua da...

Hukum & Kriminal | Selasa, 7 November 2017 | Klik: 247 | Komentar

Baca

Uang ATM Ratusan Juta Dibobol Maling

News image

PANDEGLANG – Sebuah minimarket di jalan Pandeglang-Serang, Kampung Cigadung, Kelurahan Ci...

Hukum & Kriminal | Jumat, 3 November 2017 | Klik: 270 | Komentar

Baca

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 701 | Komentar

Baca


Belanja Pegawai Bengkak Rp 166 Miliar


SERANG- Alokasi belanja pegawai dalam rancangan APBD Banten 2018 diproyeksi berada pada angka Rp 1,753 triliun. Angka itu (alokasi belanja pegawai), naik Rp 166 miliar dari tahun anggaran 2017 yang ada pada angka Rp 1,587 triliun.

Informasi yang dihimpun Banten Raya, kenaikan pos belanja pegawai dikarenakan beberapa faktor. Pertama disebabkan adanya tambahan penghasilan seluruh pimpinan dan anggota DPRD Banten dan belanja penerimaan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu kenaikan juga disebabkan adanya pelimpahan guru dan tenaga pendidik non PNS dari 8 kabupaten/kota dampak dari undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya Latuconsina membenarkan bahwa rancangan alokasi anggaran untuk pos belanja pegawai mengalami kenaikan hingga Rp 166 miliar. 

"Iya kenaikan besaranya di angka itu (Rp 166 miliar), dan itu sudah sesuai dengan ketentuan. Iya itu rancangannya seperti itu, kita perlu pembahasan secara detail. Kemarin hanya secara gambaran umumnya saja," ujarnya, Rabu (4/10).

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ranta Soeharta mengungkapkan, angka-angka yang telah disampaikan dalam KUA PPAS 2018 belum final. "Perlu ada pembahasan lagi secara terinci. Tadi garis besarnya saja, dan nanti akan kita bahas sampai dengan ada penetapan bersama," kata Ranta yang juga menjabat sebagai Sekda Provinsi Banten ini.

Sementara itu, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Banten Budi Prajogo menyikapi serius adanya kenaikan belanja pegawai yang cukup besar, sampai Rp 166 miliar. Namun politikus PKS itu mengaku belum bisa memberikan tangapanya. "Kita lihat dulu, dan tadi hanya gambaran umum 2018 saja yang kita bahas. Kita memang harus hati-hati dalam melakukan pembahasan ini," tuturnya.

Terpisah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten Eengkos Kosasih Samanhudi mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi pada 11 September 2017, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Dindikbud Banten sebanyak 6.322 orang. Dari jumlah tersebut, 185 sebagai pegawai struktural dan sisianya adalah PTK di SMA/SMK Negeri se-Banten.

"Untuk pegawai honorer di lingkungan Dindikbud Banten, untuk katagori KI sebanyak 23 orang, K2 sebanyak 7.056 pegawai, dan 441 orang non katagori. Untuk gaji pegawai Dindikbud Banten mendapatkan alokasi anggaran Rp1,1 triliun,” jelasnya. (dewa/satibi)