Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 23 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 91 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 68 | Komentar

Baca


BKPSDM Tunggu Pengadilan


SERANG – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang belum mengambil sikap terkait dua aparatur sipil negara (ASN) yaitu Ketua PGRI Cabang Kecamatan Kopo dan Bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Kopo yang terkena OTT tim saber pungli Polres Serang. Namun kedua ASN tersebut dapat diberhentikan jika dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum.

Kepala BKPSDM Kabupaten Serang Tb Entus Mahmud Sahiri mengaku merasa prihatin dengan tertangkapnya kedua ASN yang bertugas di wilayah Kecamatan Kopo tersebut. “Pertama kami prihatin ada kejadian OTT oleh saber pungli, karena waktu penangkapan tidak lama setelah ada pengukuhan tim saber pungli Kabupaten Serang oleh Ibu Bupati (Rt Tatu Chasanah-red),” kata Entus, Selasa (14/11).

Ia menjelaskan, BKPSDM akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan di Polres Serang dan akan memohon kepada Bagian Hukum Pemkab Serang untuk melakukan pendampingan terhadap kedua ASN tersebut. “Kita lihat dulu proses hukum selanjutnya. Mudah-mudahan kalau pun harus ada sanksi yang diberikan kepada kedua ASN tersebut tidak berdampak pada karirnya sebagai ASN. Makanya kami tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Entus menuturkan, tidak menutup kemungkinan kedua ASN tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat bahkan sampai diberhentikan. “Kalau keputusan pengadilan sudah inkrah dan kedua ASN tersebut dinyatakan bersalah bisa saja diberhentikan dengan tidak hormat. Tega tidak tega tapi seperti itu aturannya, tapi kita akan mengusulkan sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh bupati selaku pejabat pembina di Kabupaten Serang,” paparnya.

Ia mengimbau agar kejadian OTT tersebut dijadikan perhatian dan pelajaran oleh para ASN di Kabupaten Serang dalam menjalankan tugas dan tidak boleh main-main. “Peristiwa OTT ini harus jadi pelajaran. Kita juga akan minta perhatian dari Inspektorat mana saja iuran yang dikategorikan masuk pungli, agar supaya para ASN tahu juga tahu mana yang diakatakan pungli mana yang bukan. Jadi yang jelas BKPSDM akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.

Terpisah, Bupati Serang Rt Tatu Chasanah mengatakan, perlu ada kejelasan dari tim saber pungli mana saja yang masuk kriteria tindakan pungli, karena OTT yang terjadi pada ketua PGRI dan bendahara UPTD Pendidikan Kecamatan Kopo adalah semangat mereka untuk membangun gedung PGRI. “Kalau kegiatan untuk membuat gedung PGRI pemda tidak punya anggaran untuk mensupport tiap kecamatan dan anggota punya semangat iuran untuk membuat gedung tempat kegiatan mereka,” ujarnya. (tanjung)