Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 25 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


Dewan Tolak Pengoperasian Interchange


SERANG – Anggota DPRD Kabupaten Serang sepakat menolak rencana pengoperasian interchange sebelum para pengusaha melunasi kewajibannya untuk membayar pembangunan interchange Rp62 miliar yang saat ini baru terpenuhi sekitar Rp7 miliar. DPRD menilai para pengusaha di Serang timur ingkar janji.

Diketahui sebelumnya Presiden Joko Widodo berencana meresmikan interchange Januari mendatang Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang Ahmad Husni mengatakan, komitmen pembayaran interchange dari pihak perusahaan sudah dibuat sebelum interchange dibangun, sehingga tidak diperlukan komitmen yang baru. “Dulu kan sudah ada komitmen, itu harus dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi berarti masuknya piutang dan jangan dibuka dulu,” kata Husni, Senin (11/12).

Ia menegaskan, pembuatan komitmen baru oleh Pemkab Serang dinilai tidak jelas dan akan tetap dilanggar oleh para pengusaha di Serang timur. “Kalau kita pinginnya secepatnya dioperasikan, tapi kesepakatan harus dipenuhi dulu. Kalau belum lunas kami menolak untuk dibuka atau dioperasikan. Nanti kalau sudah dioperasikan para pengusaha malah keenakan gak bayar,” ujar politisi Demokrat itu.

Sementara itu, Feri Teruna, anggota Komisi II DPRD lainnya meminta agar para pengusaha memenuhi kewajibannya dulu sebelum interchange dibuka. “Dengan adanya rencana grand opening interchange oleh presiden Jokowi saya menolak, karena para pengusaha ingkar janji tidak komitmen padahal MoU (memorantum of understanding) sudah dibuat,” kata Feri.

Politisi PAN itu menuturkan, persoalan piutang perusahaan terkait pembiayaan interchange memang tidak masuk ranah pidana, tetapi bukan berarti pihak pengusaha mengabaikan kewajibannya. “Kalau memang utang itu ditagih, tapi tetap tidak dibayar maka bisa dilaporkan, karena ini perbuatan perdata. Interchange ini bukan kebutuhan seseorang tapi kebutuhan bersama terutama para pengusaha,” paparnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Tati Nurcahyana mengungkapkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Serang menyarankan kepada Pemkab Serang agar interchange tidak dibuka terlebih dahulu sebelum kewajiban perusahaan dipenuhi. “Saya belum dapat informasi pastinya kalau interchange mau dibuka, tapi waktu rapat di badan anggaran sepakat agar kewajiban perusahan diselesaikan dulu, baru interchange bisa dibuka,” ujar Tati.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi Partai Golkar Fahmi Hakim mengatakan, bahwa saat ini bukan lagi berbicara mengenai komitmen, tetapi proses realisasi yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan.
“Saya kita hari ini bukan lagi berbicara komitmen tetapi merealisasikan komitmen yang sudah dibuat sebelum interchange dibangun. Saya kira pengusaha orientasinya bisnis, jadi pengusaha harus jantan memenuhi komitmennya,” kata Fahmi. (tanjung)