Crime News

Pelaku Utama Pembunuhan Siti Dituntut 10 Tahun

News image

SERANG - ER (18), terdakwa pembunuhan Siti Marhatusholihat (17), warga Ka...

Hukum & Kriminal | Rabu, 17 Januari 2018 | Klik: 26 | Komentar

Baca

Tabrak Mobil, Pengendara Motor Tewas

News image

SERANG- Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Abdul Fatah Hasan, Ko...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 94 | Komentar

Baca

Babeh Terancam 15 Tahun

News image

JAKARTA- Kembali terjadinya kasus sodomi membuat khawatir beberapa pihak. Menteri Pe...

Hukum & Kriminal | Senin, 8 Januari 2018 | Klik: 69 | Komentar

Baca


DPUPR Berhasil Bangun Jalan 78 Kilometer


SERANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang berhasil membangun 78 kilometer ruas jalan kabupaten sepanjang 2017, ditambah 29 kilometer jalan desa. Selain itu, saat ini DPUPR juga sedang mengerjakan pembangunan jalan dalam program multiyears sepanjang 30 kilometer.

Kepala DPUPR Kabupaten Serang Hatib Nawawi mengatakan, anggaran yang diterima DPUPR di 2017 yaitu yaitu Rp415.917.225.884 di APBD murni dan naik menjadi Rp445.309.857.884 pada anggaran perubahan, yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp16,621 miliar dan belanja langsung Rp428,688 miliar. “Jumlah kegiatan yang dilaksanakan DPUPR yaitu 203 kegiatan,” ujar Hatib, di ruang rapat DPUPR, Senin (8/1).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut paling dominan berada di bidang bina marga yaitu sebesar Rp393,470 miliar, bidang irigasi Rp15,609 miliar, bidang SDA Rp7,408 miliar dan sisanya untuk belanja modal. “Untuk bina marga ada 109 kegiatan, terdiri dari jalan kabupaten 41 kegiatan dan jalan desa 58 kegiatan dan jalan masuk puspemkab ada satu kegiatan. Untuk jembatan empat kegiatan, dan drainase lima kegiatan,” ujarnya.

Adapun dari semua kegiatan, Hatib menuturkan, telah selesai 100 persen. “Jumlah yang kita bangun 2017 ini yaitu sepanjang 108,11 kilometer untuk jalan kabupaten, artinya kita mampu menyelesaikan yang sudah 100 persen kurang lebih 78 kilometer,” paparnya.

Hatib mengungkapkan, dari kegiatan yang telah dilaksanakan, terdapat satu kegiatan yang terpaksa diputus kontraknya yaitu jalan sepanjang 1,2 kilometer yaitu jalan Ukirsari-Gunung Santri. Pemutusan kontrak terjadi karena human error di Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa.

Pemutusan kontrak juga dilakukan atas rekomendasi dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP). Saat itu, salah satu syarat kontrak adalah perusahaan harus memiliki kualifikasi M1-M2. PT Cendana yang memenangkan tender memiliki kualifikasi B1-B2, atau lebih tinggi dari M1-M2.

Ternyata, dalam klausul tender, hanya disebutkan bahwa pemenang harus hanya memiliki kualifikasi M1-M2, tidak disyaratkan lebih tinggi. Dari kejadian itu, LKPP memutuskan untuk menganulir kontrak.
Hatib mengungkapkan, pihaknya juga menerapkan standar teknis yang telah menjadi ketentuan dalam melakukan penilaian pekerjaan yang telah selesai dibangun oleh pihak pelaksana.

“Kalau ada di bawah standar kita bayar tapi kita potong sesuai dengan kekurangannya, ini baru tes fisik belum tes mutu. Untuk jalan kabupaten nilianya Rp943,1 juta ini yang sudah dipotongan, tapi belum potongan mutu, untuk uji mutu kita minta bantuan ke laboratorium UI,” katanya.

Sedangkan hasil audit fisik pada kegiatan jalan desa, DPUPR telah memotong pembayaran sebesar Rp772 juta dari 61 kegiatan dengan panjang jalan yaitu 29,97 kilometer. Sementara untuk audit pembangunan irigasi, DPUPR memotong Rp379 juta. Jadi total dana yang dipotong dari perusahaan mencapai Rp2,09 miliar.

“Untuk uji laboratorium mutu dilakukan setelah usia jalan 28 hari. Prinsipnya kita memberikan pembinaan kepada rekanan kita bukan hanya sebatas teori tetapi praktek langsung di lapangan. Tahun 2017 ini lebih menantang karena proses lelang ada yang dilakukan di Oktober-November,” ujarnya. (tanjung)