Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 72 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 56 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 80 | Komentar

Baca


UMKM Digetok Rp10 Juta di Iwak Banten


SERANG
- Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid kesal bukan kepalang dengan kebijakan sewa Rp10 juta per kios yang diberlakukan di sentra Iwak Banten, di jalan Jenderal Sudirman, Kota Serang.

Padahal, Iwak Banten adalah kawasan kuliner dan sentra produk perikanan yang dibangun dari program pemerintah pusat untuk mempromosikan produk perikanan di atas lahan seluas 3.000 meter milik Pemkab Serang.

Mantan Staf Ahli Bupati Serang ini awalnya akan menggunakan tiga kios di sentra Iwak Banten untuk memasarkan produk UMKM hasil perikanan. Namun Wahid kaget ketika diberitahu bahwa UMKM itu harus membayar Rp30 juta untuk tiga kios itu.

"Sentra Iwak Banten itu kan berdiri di lahan Pemkab Serang, tetapi kenapa kami harus sewa dengan harga cukup mahal. Sama saja kita sewa di kios punya swasta, padahal itu dibangun pemerintah. Jadi lucu saja," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Banten Raya, Iwak Banten yang semestinya dikelola oleh Pemprov Banten ternyata diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak swasta. Hal ini yang kemudian disoroti oleh Bagian Hukum Pemkab Serang.

Kepala Bagian Hukum Pemkab Serang Sugihardono mengatakan bahwa kerjasama penggunaan lahan Pemkab itu tertuang dalam perjanjian pinjam pakai lahan antara Pemkab Serang dengan Pemprov Banten dengan nomor 593/2883/Aset/2015 dan nomor 032/Perj.1-Huk/2015.

Pengalihan pengelolaan Iwak Banten oleh Pemprov Banten kepada pihak ketiga, kata Sugihardono, menyalahi perjanjian pinjam pakai lahan sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1 dan 2.

Ayat 2 berbunyi bahwa lahan diserahkan kepada pihak kedua sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya boleh dipergunakan oleh pihak kedua sesuai peruntukannya. Sementara di pasal 3 ayat 1 berbunyi bahwa pihak kesatu tidak diperkenankan menyerahkan pemakaian lahan baik untuk seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain kecuali karena disebabkan berakhirnya perjanjian.

Adapun di pasal 3 ayat kedua berbunyi bahwa pihak kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atas lahan kepada pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian. Perjanjian tersebut ditandatangani Sekda Pemkab Serang terdahulu Lalu Atharussalam Rais, dan Sekda Pemprov Banten Ranta Soeharta. "Artinya ini pelanggaran dan wanprestasi. Perjanjian batal dan lahan bisa diambil alih. Nanti kita sampaikan kajiannya. Kalau wanprestasi tidak terpenuhi perjanjiannya," kata Sugi.

Pengambilalihan lahan, kata Sugi tidak bermasalah meski bangunan milik pemerintah pusat. "Ya gak apa-apa tinggal memanfaatkan. Kan itu juga awalnya untuk dimanfaatkan pemerintah daerah," kata Sugihardono.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Serang Budi Mulyono mengatakan, Iwak Banten merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan tujuan meningkatkan produksi hasil perikanan. Program tersebut masuk dalam tugas perbantuan yang dikerjakan Pemprov Banten. "Provinsi kemudian menawarkan, tapi harus ada lahan di kabupaten/kota yang bisa dibangun. Kebetulan kita punya lahan di situ. Kita tawarkan," kata Budi.

Dalam perjanjian semula, Iwak Banten adalah kios yang akan diisi untuk menjual hasil produksi perikanan. "Ternyata setelah proyeknya jadi, itu dikelola provinsi. Seharusnya setelah proyek selesai diserahkan ke pusat kembali karena itu kan tugas pembantuan. Baru dari pusat ke Kabupaten Serang. Tapi gak tau saya, sekarang masih dikelola provinsi," katanya.

Budi Mulyono mengaku kaget dengan kabar bahwa UKM Kabupaten Serang yang akan mempromosikan produk perikanan di Iwak Banten digetok uang sewa sampai Rp10 juta. "Semestinya enggak sampai begitu lah. Itu kan punya pemerintah," katanya. (fikri)