Crime News

Ayah Perkosa Anak Kandung Hingga Hamil

News image

SERANG - F (17), warga Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok, Kota ...

Hukum & Kriminal | Sabtu, 17 Februari 2018 | Klik: 83 | Komentar

Baca

Pemilik Toko Alat Listrik Tewas Bersimbah Darah

News image

PANDEGLANG - Siti Aminah (30), tewas di rumahnya, di RT01/01, ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 14 Februari 2018 | Klik: 60 | Komentar

Baca

Bayi Perempuan Dibuang di Semak-Semak

News image

PANDEGLANG - Warga Kampung/Desa Sekong, Kecamatan Cimanuk digegerkan dengan penemuan ...

Hukum & Kriminal | Kamis, 8 Februari 2018 | Klik: 86 | Komentar

Baca


Empat Ketua Parpol Diperiksa Panwas


SERANG
– Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Serang memanggil empat ketua partai politik terkait dengan adanya kepala desa yang merangkap sebagai pengurus di empat partai tersebut. Ketua partai yang dipanggil antara lain Ketua DPD PKS Mansur Barmawi, Ketua DPC Demokrat Wahyu Megahita, Ketua DPC PPP Heri Azhari, dan Ketua DPC PDIP Adhadi Romli. Nama terakhir baru akan dipanggil hari ini.

Ketua Panwaslu Kabupaten Serang Ulumudin mengatakan, pemanggilan tersebut terkait dengan klarifikasi adanya kades yang juga menjadi pengurus partai. Selain memanggil empat ketua partai, pihaknya juga sudah memanggil empat kepala desa, dan satu ketua badan permusyawaratan desa (BPD) yang turut dalam politik praktis. Empat kades yang dipanggil yaitu, Kades Pengarengan, Kecamatan

Bojonegara; Kades Trate, Kecamatan Kramatwatu; Kades Domas, Kecamatan Pontang; Kades Mandaya, Kecamatan Carenang; dan Ketua BPD Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa. Sedangkan satu kades lagi yaitu kades Pamanuk, Kecamatan Carenang akan dipanggil hari ini.

“Mereka (kades-red) yang sudah kita klarifikasi mengaku sebagai pengurus parpol. Mereka sudah membuat surat pernyataan siap mundur dari pengurus parpol. Kita memberikan pilihan apakah tetap menjadi kades atau menjadi pengurus parpol,” ujar Ulum, Rabu (7/2).

Ketua DPC PPP Heri Azhari mengatakan bahwa ada tiga kepala desa yang menjadi pengurus di partainya. Salah satunya adalah Kepala Desa Domas. "Itulah bukti bahwa partai kami dicintai masyarakat, dan salah satu strategi PPP untuk menyukseskan 2019," kata Heri.

Heri mengatakan, ketiganya sudah mengundurkan diri dari PPP dan memilih untuk menjadi kepala desa. "Kami sudah sempat menanyakan ke teman-teman (kepala desa), anda masuk ke PPP pertimbangannya apa. Katanya, mereka bulan Juni sudah habis masa jabatannya. Dan mereka tidak akan mencalonkan kembali sebagai kepala desa," tuturnya.

Selain itu, sebelum verifikasi partai, ada informasi bahwa kades diperbolehkan masuk partai tapi tidak sebagai pengurus strategis. Ternyata informasi tersebut belakangan keliru. "Itu kesalahan kami saya akui. Saya sebagai Ketua DPC tidak teliti soal aturan itu. Dan itu saya sebagai Ketua DPC mempertanggungjawabkan itu. Tapi sudah clear diganti oleh pengurus yang lain," kata Heri.

Ketua DPD PKS Mansur Barmawi juga membenarkan bahwa ada satu pengurus partainya yang merupakan kepala desa. "Waktu kita upload ke sipol (sistem informasi partai politik) belum masuk kepala desa. Kan dia mah udah lama jadi pengurus kader. Itu beliau Kades Trate, Kramatwatu. Akhirnya beliau memutuskan mundur dari partai. SK pengurus juga sudah diganti, diperbaiki," katanya.

Ketua DPC Demokrat Wahyu Megahita mengatakan bahwa tidak ada kades yang masuk ke pengurus Demokrat di bawah kepemimpinannya saat ini. "Itu mah SK yang lama. Di sipol juga sudah tidak ada," ujarnya. (fikri/tanjung)