Crime News

Sehari, 3 Motor Digasak Maling

News image

CILEGON - Kasus pencurian kendaraan bermotor atau Curanmor kembali marak ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 21 Juli 2017 | Klik: 495 | Komentar

Baca

Ayah Hamili Anak Kandung

News image

TANGSEL - Entah setan apa yang merasuki otak NS (44). ...

Hukum & Kriminal | Rabu, 19 Juli 2017 | Klik: 610 | Komentar

Baca

Pulang Apel Dikeroyok, 1 Tewas

News image

SERANG – Sufroni (42), warga Kampung Kebon Kelapa, Rt.04/04, Desa ...

Hukum & Kriminal | Jumat, 7 Juli 2017 | Klik: 487 | Komentar

Baca


Honor Dewan Riset Daerah 2 Miliar, Mendagri Minta Evaluasi

SERANG – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan evaluasi terhadap APBD Banten 2013 yang telah disahkan DPRD Banten, belum lama ini. Hasilnya, kemendagri memberikan banyak catatan. Setidaknya ada 23 catatan evaluasi yang perlu diperbaiki Pemprov Banten agar bisa mendukung prioritas pembangunan skala nasional.

Salah satu program kegiatan yang diminta untuk dievaluasi adalah belanja hibah, honor untuk dewan riset daerah (DRD), dan honor staf ahli DPRD Banten. Permintaan itu tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 903-887 Tahun 2012 tentang Evaluasi Raperda tentang APBD Banten Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penjabaran APBD Banten tahun 2013 yang ditandatangani Mendagri Gamawan Fauzi pada 14 Desember 2012.

Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa besaran hibah harus berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Gamawan Fauzi dalam evaluasi itu menyatakan bahwa penyediaan anggaran belanja hibah pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.4 yang antara lain digunakan untuk hibah kepada masyarakat Rp 255,060 miliar harus ditinjau kembali penganggarannya, dan dapat dianggarkan apabila telah dilengkapi dengan usulan tertulis, evaluasi SKPD terkait dan pertimbangan TAPD. “Kemudian harus disertai dengan nama dan alamat penerimanya,” katanya.

Terhadap honor tenaga DRD sebesar Rp 2,835 miliar yang terdapat pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dan honor staf ahli DPRD Banten sebesar Rp 2,001 miliar, Mendagri minta agar ditinjau kembali penganggarannya. “Anggaran DRD dan staf ahli DPRD Banten harus dikaitkan dengan standar satuan harga yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan honor tersebut memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud,” katanya.

Untuk itu, penganggaran honorarium tersebut harus dikurangi dan selisih pengurangannya dapat dialihkan ke kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat. Diketahui, Gubernur Rt Atut Chosiyah telah mengangkat 13 orang menjadi anggota DRD Banten. Mereka akan mendapatkan honor Rp 12,5 juta per bulan. Sedangkan di DPRD Banten terdapat sekitar 25 staf ahli yang ditempatkan di alat kelengkapan dewan dan fraksi. Staf ahli di alat kelengkapan biasa disebut dengan tim pakar mendapatkan honor per bulan Rp 10 juta per orang, sementara staf ahli di fraksi disebut tenaga ahli mendapatkan honor per bulan Rp 7,5 juta per orang.

Selain soal anggaran hibah, honor DRD dan staf ahli DPRD Banten, Mendagri Gamawan Fauzi juga memberikan catatan atas tidak sesuainya jumlah anggaran antara dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS jumlah anggaran dalam Raperda APBD Banten tahun 2013. Belanja pada KUA dan PPAS Rp 5,999 riliun, namun dalam Raperda APBD 2013 Rp 6,052 triliun. Penerimaan Pembiayaan pada KUA dan PPAS Rp 313,102 miliar, dalam Raperda APBD 2013 Rp 364,302 miliar. Pengeluaran pembiayaan pada KUA dan PPAS Rp 32 miliar, dalam Raperda APBD 2013 Rp 31 miliar.

Sisi lain, Mendagri meminta Pemprov Banten untuk konsisten mempertahankan anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari belanja daerah, meski Mendagri juga meminta agar anggaran kesehatan harus diupayakan mencapai 10 persen dari total belanja daerah. Anggota Badan Anggaran DPRD Banten Ridwansyah saat dikonfirmasi meminta Pemprov Banten untuk segera menyesuaikan Raperda APBD Banten tahun 2013 dengan evaluasi mendagri tersebut. “Alokasi penyelenggaran fungsi pendidikan yang sudah mencapai 21,91 persen wajib dipertahankan dan konsisten agar target IPM (Indek Pembangunan Manusia-red) Banten sebesar 73,47 persen bisa tercapai sesuai RPJMD 2012-2017,” ujar Ridwansyah kepada wartawan, Selasa (18/12).

Prinsifnya, kata Ridwansyah, APBD harus transparan, efisien dan akuntabel. “Kita sudah meminta Pemprov Banten agar segera menyesuaikan APBD tahun 2013 dengan hasil evaluasi mendagri pada rapat badan anggaran DPRD Banten dengan Pemprov Banten, kemarin,” jelasnya. Sejauh ini, lanjut Ridwansyah, selain pendidikan serapan pembangunan infrastruktur sudah mencapai 24,93 persen, dan belanja modal 26,39 persen. Hal itu diharapkan mampu mendorong percepatan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. “Kami berharap Pemprov Banten melalui dinas-dinas terkait bisa mengalokasikan anggaran dengan mengutamakan skala prioritas dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Juga mengurangi inefesiensi anggaran dengan memperhatikan prinsip efesiensi anggaran sesuai Pasal 4 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Widodo Hadi membenarkan terkait evaluasi dari Mendagri tersebut. Menurut Widodo, untuk belanja hibah dan honor DRD memang sudah dibahas dalam rapat evaluasi dengan seluruh SKPD pada Senin (17/12) lalu. “Tapi untuk honor staf ahli DPRD, saya belum tahu karena saya tak sampai selesai mengikuti rapat karena harus menerima rombongan Komisi XI,” katanya.

Namun demikian, Widodo menyatakan secara umum, apa yang menjadi evaluasi Mendagri akan dijalankan. Permintaan Mendagri, kata Widodo, akan dipenuhi. “Belanja hibah secara normatif memang harus lengkap. Untuk honor DRD jika diminta dikurangi tentu akan dilaksanakan. Intinya kami akan laksanakan demi efisiensi anggaran,” ujar kata Widodo yang juga menjabat Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banten. (rahmat)