Parpol Belum Boleh Kampanye

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 20 Maret 2018 - 12:52:11 WIB   |  dibaca: 356 kali
Parpol Belum Boleh Kampanye

TERPASANG : Baliho anggota DPRD RI dari dapil Banten III yang juga menjabat Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini lengkap dengan logo parpol dan nomor urut terpasang di Jalan Ciwaru Raya, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin 919/3).

SERANG- Meski parpol peserta pemilu 2019 telah ditetap oleh KPU, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten melarang parpol untuk langsung berkampanye. Bahkan, seluruh parpol atau bakal calon legislatif (bacaleg) diminta untuk menurunkan semua alat peraga yang sudah terpasang.
 

Ketua Bawaslu Provinsi Banten Didih M Sudi mengatakan, kampanye Pemilu 2019 hanya boleh dilaksanakan tiga hari setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR dan calon presiden  serta wakil presiden. Adapun pelaksanannya adalah 23 September 2018 hingga 13 April 2019.“Sedangkan kampanye di media baru bisa dilakukan dalam rentang waktu 21 hari sebelum masa tenang, yaitu mulai 24 Maret hingga 13 April 2019,” ujarnya melalui aplikasi whatsapp messenger, kemarin.


Ia menjelaskan, adapun yang diperbolehkan berdasarkan surat dari KPU RI nomor 216/PL/01.5-SD/06/KPU/II/2018 terdiri atas dua macam. Pertama, parpol peserta pemilu 2019 dibolehkan memasang bendera parpol dan nomor urutnya. Kedua, menggelar pertemuan terbatas dan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.


“Dalam kurun waktu sampai dimulai kampanye, parpol hanya boleh melakukan sosialisasi internal. Di surat KPU mengatur apa-apa yang dibolehkan dalam jeda waktu tujuh bulan ini. Surat tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Bawaslu, KPU, KPI, dan dewan pers,” papar mantan Komisoner KPU Provinsi Banten ini.


Disinggung apakah saat ini yang berhak melakukan sosialisasi kepada publik adalah KPU, Didih mengaku dilematis. Akan tetapi yang pasti parpol harus tetap menaati aturan larangan kampanye.

“Dilematis. Di satu sisi parpol butuh sosialisasi, di sisi lain sosialisasi oleh KPU belum dilaksanakan. Karenanya Bawaslu mengimbau kepada parpol untuk menurunkan baliho dan bahan kampanye lain secara sukarela,” ungkapnya.


Demi penegakkan aturan tersebut, kini Bawaslu sedang melakukan pendataan seluruh alat peraga parpol yang berhubungan pemilu 2019. “Kami masih melakukan pendataan baligo dan spanduk pimpinan parpol. Itu baik untuk tujuan capres atau cawapres maupun caleg di seluruh wilayah Banten,” tutur mantan Ketua Komisi Transparansi dan Partisipasi Kabupaten Lebak ini.


Senada diungkapkan Komisioner KPU Provinsi Banten Syaeful Bahri. Dia menegaskan bahwa parpol peserta pemilu 2019 belum berhak melakukan kampanye sebelum ditetapkan DCT, baik anggota legislatif maupun capres dan cawapres.“Adapun sosialisasi nomor urut parpol sudah bisa disosialisasikan. Kalau yang ingin mencalonkan diri untuk anggota legislatif, ya mohon bersabar dulu,” kata mantan Ketua KPU Kota Cilegon ini. (dewa)  

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook