Terdakwa Korupsi Disidang di Ranjang

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Rabu, 21 Maret 2018 - 11:25:18 WIB   |  dibaca: 552 kali
Terdakwa Korupsi Disidang di Ranjang

NGENES : Komisaris PT Delima Agung Utama Nilla Surapto yang menjadi terdakwa kasus proyek pembangunan sarana dan prasarana Sodetan Cibinuangen, Kabupaten Lebak, berbaring di atas kasur dilengkapi tabung oksigen saat menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan, di Pengadilan Tipikor Serang, Selasa (20/3).

SERANG- Komisaris PT Delima Agung Utama (DAU) Nilla Suprapto, terdakwa kasus korupsi proyek Sodetan Cibinuangen, Kabupaten Lebak senilai Rp19 miliar menjalani sidang pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Serang dengan kondisi terbaring di ranjang pasien, Selasa (20/3).

Sebelum sidang perdana itu dilakukan, tim kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Dradjat Prawiranegara yang ditunjuk oleh Majelis Hakim lebih dulu memeriksa kesehatan Nilla. Hasilnya, terdakwa dipastikan sehat dan bisa mengikuti persidangan.


Sebelumnya, kesehatan Nilla juga sudah diperiksa tim dokter Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jakarta Timur sebelum dijemput oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Banten, ke Pengadilan Negeri (PN) Serang untuk menjalani sidang.
 
Untuk diketahui, status hukum Komisaris PT DAU Nila Suprapto sempat mandeg selama dua tahun lebih. Hal itu lantaran terdakwa menderita penyakit stroke sehingga Nilla dianggap belum layak untuk diadili.
 
Dari pantauan Banten Raya, terdakwa yang didampingi oleh istrinya berbaring lemah di atas ranjang pasien. Bahkan selang bantu pernafasan yang diletakan pada lubang hidung masih menempel. Terdakwa juga sulit berbicara dan harus dibantu oleh istrinya.
 
Dalam dakwaan yang dibacakan oleh JPU Kejati Banten yang diketuai oleh Mierna menjelaskan bahwa terdakwa telah terbukti secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Direktur PT Mekar Tunas Jaya (MTJ) Ratu Lilis Karyawati, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dedi Mashudi,  Direktur Utama PT DAU Tetty Yogianti, pelaksana lapangan pekerjaan Memet, dan Direktur III PT DAU Yayan Sunarya.

"Perbuatan terdakwa bersama Lilis (vonis inkrah 8,5 tahun penjara) dan kawan-kawan tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,5 miliar lebih (minus Rp 5,6 miliar dari penyitaan aset Lilis)," kata JPU dihadapan Ketua Majelis Hakim Epiyanto.


Menurut Mierna, perbuatan Nilla selaku pemenang lelang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyerahkan pekerjaan proyek Sodetan Cibiuangen kepada Lilis. Perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 87 ayat (3) Perpres 54 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Atas perbuatannya tersebut, Nilla telah memperkaya Lilis sebesar Rp 5,6 miliar lebih. Pekerjaan proyek tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara karena tidak sesuai dengan spesifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli dari Universitas Indonesia (UI) mutu kuat tekan beton hanya rata-rata 122,77 kilogram per centimeter dan seharusnya mutu tekan beton 225 kilogram per centimeter," ujarnya.


Meski pekerjaaan tidak sesuai, proyek tersebut terjadi korupsi yang masif. PPK Dedi justru menyetujui pembayaran pekerjaan dalam berita acara serah terima pekerjaan 100 persen, hingga proyek tersebut dibayarkan pemerintah. Ia juga tidak melaksanakan kontrak dengan penyedia jasa dan mengendalikan pelaksanaan kontrak.
 
"Atas perbuatan Nilla, JPU menjeratnya dengan dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan subsider pasal 3 jo pasal 18 undang-undang yang sama," jelasnya.


Kuasa hukum Nilla, Ryan Pratama mengaku keberatan dengan dakwaannya tersebut. Pihaknya akan mengajukan eksepsi kepada majelis hakim. Rencananya sidang akan kembali digelar pada Selasa (22/3), pekan depan dengan agenda eksepsi.

"Kami juga meminta majelis hakim untuk kembali meninjau kondisi, klien kami. Karena kami cukup khawatir dengan kondisinya," katanya.


Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Epiyanto mempersilakan kuasa hukum Nilla untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, majelis hakim akan menunjuk rumah sakit negeri untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

 "Kita tunggu hari ini (kemarin) dan kami juga tidak akan menyidangkan orang yang lagi sakit. Hari ini kita sidang karena dari hasil pemeriksaan dokter, terdakwa dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti sidang," katanya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook