Berpotensi Merugikan, KS Minta Permendag 22 Direvisi

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 22 Maret 2018 - 10:57:29 WIB   |  dibaca: 274 kali
Berpotensi Merugikan, KS Minta Permendag 22 Direvisi

PAPARAN : Dirut PT Krakatau Steel Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menjelaskan tentang prospek pasar baja Indonesia pasca berlakunya Permendag Nomor 22/2018 di Sapphire Resto, Selasa (20/3) lalu.

CILEGON - Kebijakan baru Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito menerbitkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No 22 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi/Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya pada tanggal 10 Januari 2018 dipertanyakan sebagian kalangan. Tak terkecuali oleh jajaran Direksi PT Krakatau Steel (KS).


Direktur Utama (Dirut) PT KS, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi mengatakan, kebijakan Mendag RI dengan menerbitkan peraturan nomor 22 tahun 2018 tersebut dinilai blunder, bahkan terkesan lebih mementingkan kepentingan pihak importir daripada kepentingan rakyat dan ratusan pelaku industri baja turunan.


"Permendag 22 itu dikhawatirkan membunuh semangat teman-teman di KS yang tengah berupaya melakukan perbaikan di dalam tubuh perseroan yang sampai saat ini sudah berada pada tren positif," kata pria yang akrab disapa Maswig ini kepada Banten Raya saat menggelar konferensi pers terkait kinerja PT KS tahun buku 2017 di Sapphire Resto, Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Selasa (20/3).


Maswig menilai, tidak hanya PT KS yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saja yang terancam dengan kemunculan Permendag No 22 tahun 2018 ini. Ratusan pelaku industri baja turunan yang telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja pun terancam gulung tikar akibat kebijakan yang dinilai kontroversial tersebut.


Menurutnya, persoalan muncul ketika Mendag RI menghapus aturan Pasal 4 Permendag No 82 Tahun 2016 yaitu untuk memperoleh persetujuan impor, perusahaan harus mengajukan terlebih dahulu permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri RI dan pertimbangan teknis Menteri Perindustrian (Menperin) RI atau pejabat yang ditunjuk.
"Dalam Permendag No 22 poin pertimbangan teknis dari Menperin itu telah dihapus. Padahal pertimbangan teknis dari Kemenperin selama ini telah menghadang upaya pihak-pihak tertentu dalam melakukan impor baja murah yang berlebihan dan dapat merugikan produsen baja dalam negeri,” ujarnya.


Direktur Pemasaran PT KS, Purwono Widodo menambahkan, kebijakan baru itu juga telah menimbulkan kecemasan bagi industri baja turunan pengguna kawat baja yang memproduksi baut, mur, paku, wire mesh, baja pra tekan, dan produk lainnya akan ancaman banjirnya produk impor murah yang bisa mematikan harga pasar produk dalam negeri.


"Kebijakan tersebut terkesan lebih mencerminkan ketidakberpihakan terhadap industri dalam negeri. Terlebih dengan adanya rekomendasi penerapan bea anti dumping terhadap Steel Wire Rod (SWR) yang dipastikan dapat merugikan produsen produk-produk turunan baja,” jelasnya.


Apalagi, lanjut Purwono, ditambah adanya kebijakan Amerika Serikat (AS) yang menerapkan bea masuk impor baja dan alumunium dengan harga yang sangat tinggi."Kebijakan Trump (Presiden AS-red) tidak berpengaruh langsung terhadap PT KS. Karena Indonesia tidak mengimpor baja ke AS. Tapi berpengaruh bagi tiga negara besar Asia yaitu Jepang, Korea, dan Cina. Imbasnya, mereka tentu akan mengalihkan pasar mereka ke kawasan Asia termasuk indonesia. Yang patut dikhawatirkan adalah Cina. Karena bila itu terjadi, produk baja dalam negeri akan sulit bersaing dengan produk Cina yang bebas bea masuk anti dumping dari sisi harga jual. Apalagi kebiasaan di Indonesia para konsumen tidak melihat kualitas tapi melihat murahnya harga saja," paparnya.


Oleh sebab itu , jajaran Direksi PT KS meminta kepada pemerintah dalam hal ini, Presiden RI agar segera turun tangan untuk meninjau dan mengoreksi kebijakan yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh Mendag RI demi melindungi kepentingan dan keberlangsungan bisnis baja industri dalam negeri.


Diketahui, terkait kebijakan Mendag RI tersebut, ratusan karyawan PT KS yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT KS (SKKS) melakukan unjuk rasa di kantor Kemendag RI, kemarin. Mereka menyuarakan ketidaksetujuannya agar Permendag No 22 Tahun 2018 direvisi dan dibuat agar lebih berpihak kepada industri dalam negeri.


Terkait unjuk rasa itu, Dirut PT KS, Maswig menyatakan pihaknya tidak pernah memberi perintah kepada para karyawan untuk melakukan aksi unjuk rasa."Hak untuk menyampaikan suara dan pendapat itu kan dilindungi oleh undang-undang, kami para direksi tidak bisa melarang. Namun yang perlu saya tegaskan adalah kami para direksi tidak ada yang mengeluarkan perintah kepada karyawan untuk melakukan aksi unjuk rasa," terangnya. (danang)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook