Masih Pertarungan PDIP vs Golkar

nurul roudhoh   |   Politik  |   Selasa, 27 Maret 2018 - 11:15:37 WIB   |  dibaca: 725 kali
Masih Pertarungan PDIP vs Golkar

SERANG - Partai politik mulai memanaskan mesinnya menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019. Baliho mulai nampak, spanduk kembali semarak di jalan-jalan.
Gandung Ismanto, pengamat politik dari FISIP Untirta memprediksi bahwa pertarungan pileg 2019 untuk DPRD Banten masih akan soal PDIP dan Partai Golkar.

Dua partai ini yang akan sengit berebut suara dan pimpinan DPRD Banten. Keberadaan figur Joko Widodo, menurut Gandung, tidak akan banyak berpengaruh terhadap masyarakat Banten yang masih didominasi oleh pemilih tradisional dengan patronase yang kuat. "Mengingat misalnya juga adanya resistensi terhadap figur Jokowi meski Jokowi sangat intens ke Banten. Tapi pemilih-pemilih tradisional relatif tidak banyak berubah preferensinya terhadap Jokowi. Sehingga basis tradisional masih sama.

Apalagi pileg bersamaan dengan pilpres dan proses peran politik Jokowi sebagai footgater sebagaimana pemilu 2014 berlangsung dalam relatif singkat. Golkar juga meski mendukung Jokowi tidak akan mendapatkan elektoral apapun dari Jokowi," kata Gandung.


Keberadaan partai-partai baru juga, menurut Gandung, tidak akan banyak memengaruhi pemilih di Banten. "Karena itu, karena patronasenya masih sangat kuat dan tidak berpengaruh terhadap pemilih," tuturnya.


Dengan mempertimbangkan infrastruktur partai yang ada, Gandung berani memprediksi bahwa Golkar bisa meraih suara terbanyak di Banten. "Menurut saya iya (Golkar -red). Apalagi konsolidasinya lebih baik sekarang. Meski ada perimbangan di Lebak, Ketua Demokrat. Tapi meski (Bupatinya) Ketua Demokrat), basisnya tetap PDIP. Gubernur Banten juga Demokrat, tapi basisnya tetap Kota (Tangerang). Jadi  dinamikanya masih di level elit," tuturnya.


Sepanjang pilkada serentak yang terjadi dalam lima tahun ini, Gandung melihat bahwa positioning Golkar di Banten semakin baik. "Dampak kasusnya Bu Atut (Rt Atut Chosiyah, mantan gubernur Banten), keluarganya, dan lain-lain tidak begitu terasa.

Di satu sisi positioning keluarga beliau di Golkar seperti Andika (Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy), Adde Rossi (Adde Rossi Khaerunnisa, Wakil Ketua DPRD Banten) dan lain-lain, termasuk di Kota Serang dalam konteks grassroot, proses pelembagaan organisasi berjalan lumayan baik. Mereka lebih modern lebih profesional ketimbang PDIP. PDIP cenderung hanya mengandalkan figur. Sehingga etos kerjanya di bawah Golkar. Makanya saya melihat Golkar lebih solid dibandingkan PDIP," kata Gandung menganalisis.


Sementara itu, sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diusung Demokrat dinilai Gandung tidak akan terlalu banyak mendongkrak suara Demokrat di Banten. "Kalau di nasional mungkin iya ada pengaruhnya, tapi di Banten tidak punya kedekatan basis primordial, pemilihnya tradisional, sehingga kontribusinya tidak akan terlalu besar dalam konteks lokal," katanya.


Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik (STISIP) Setiabudhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana senada dengan Gandung. Ia memprediksi bahwa pucuk suara akan berebut antara Golkar atau PDIP. "Hanya saya melihat Demokrat mungkin akan bergeliat karena ada figur AHY yang mulai disodorkan. Ibu-ibu dan anak muda cenderung menyukai figur seperti AHY ini," kata Harits.


PDIP, lanjut Harits kemungkinan besar akan mengandalkan figur Jokowi untuk meraup suara. Sementara Golkar akan mengandalkan basis massa tradisional yang sampai saat ini cukup solid.


Sementara itu, parpol tampak tampak menerapkan strategi petahana untuk menjaga suara. Alasannya, selain sudah dikenal masyarakat, petahana biasanya sudah tahu alur politik untuk duduk di kursi parlemen.


Ketua DPD PDIP Provinsi Banten Asep Rahmatullah menjelaskan, PDIP memasang petahana karena telah memiliki kekuatan finansial dan jaringan. "Kami mengandalkan petahana di masing-masing dapil (daerah pemilihan). Tapi tentu ada juga tokoh-tokoh yang sudah punya jaringan, kita pasang menjadi caleg," ujar Asep, pekan kemarin.


Meski demikian Asep belum dapat mengungkap siapa saja tokoh-tokoh yang bakal direkrut menjadi caleg PDIP untuk tingkat DPRD Banten. Alasannya, rekrutmen atau pejaringan caleg PDIP belum seluruhnya selesai. "PDIP saat ini belum menetapkan caleg, karena masih menjaring. Kita ikuti jadwal yang sudah ditetapkan, targetnya sih akhir April sudah selesai. Tapi yang sudah pasti, kami menempatkan petahana di masing-masing dapilnya," katanya.


Diketahui, petahana dari PDIP yang bakal dimajukan lagi pada pileg 2019 adalah Asep Rahmatullah (dapil Kota Serang), Ratu Ella Wurella (dapil Kabupaten Serang), Murtawisata (dapil Cilegon), Ade Suryana (dapil Lebak), Diana Drimawati Jayabaya (dapil Lebak), Jenny Vina Ruthmauli (dapil Tangerang Selatan), Yeremia Mendrofa (dapil Kota Tangerang), Iyan Setiawan (dapil Kota Tangerang), Jamin (dapil Kabupaten Tangerang), Komarudin (dapil Kabupaten Tangerang), Anita Indahwati (dapil Tangerang Selatan), Ananta Wahana (dapil Kabupaten Tangerang), Eri Suhaeri (dapil Pandeglang), Muhlis (dapil Kabupaten Tangerang), dan Sri Hartati (dapil Kota Tangerang).


Asep yang juga Ketua DPRD Banten berpendapat bahwa perebutan kursi DPRD Banten bakal sengit untuk tiga parpol, yakni PDIP, Golkar dan Gerindra. Hal itu dilihat dari rivalitas PDIP, Golkar dan Gerindra yang cukup menghangat dalam bursa survei pencalonan presiden untuk pilpres 2019.


"Pileg ini kan tolak ukurnya pilpres. Bursa survei bahwa parpol yang akan mengusung capres itu PDIP, Golkar dan Gerindra. Jadi rivalitas tiga parpol ini yang menghangat. Saya perkirakan parpol (perolehan suara) tiga besarnya itu," katanya seraya mengaku tidak khawatir kursi DPRD Banten bakal merosot.


Menurutnya, seluruh kader PDIP di Banten sudah dipersiapkan untuk memenangkan suara pileg 2019. Jajaran pengurus PDIP se-Banten memiliki strategi yang tak dapat disampaikan, untuk menggerakan kader di tingkat bawah agar dapat bekerja maksimal.


"Seanjlok-anjloknya PDIP itu kita dapat 10 persen. Ini fakta empiris., kita saat anjlok dapat 10 persen secara nasional, dan biasanya tidak jauh angka di daerah. Adanya Jokowi efek itu pasti. Tapi kita kader PDIP tidak boleh menghindari itu. Kalau kita andalkan Jokowi efek, khawatir partai lain juga sama mengandalkan itu," tegasnya.


Berdasarkan catatan, pada pileg 2004 (sistem nomor urut) PDIP dapat 10 kursi (11 persen) untuk tingkat DPRD Banten. Pada pileg 2009 (sistem suara terbanyak), PDIP kembali meraih 10 kursi (11 persen) tingkat DPRD Banten. Sedangkan pada pileg 2014, partai yang dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini dapat 15 kursi (17 persen) dari jumlah kursi yang ada sebanyak 85 kursi."Kita pada pileg 2019 nanti target dapat 20 persen atau 18 sampai 20 kursi," tegasnya.


Untuk mendapatkan target itu, Asep bakal mengerahkan seluruh jaringan kader PDIP sampai tingkat ranting. Seluruuh struktur dan kader diminta bergerak mengambil hati rakyat.
"Strateginya sih sama, tinggal kita bekerja dengan metedologi yang berbeda dari partai lain. Makanya saya minta seluruh caleg tidak hanya sebatas bergerak, tapi juga harus dapat meyakinkan masyarakat pemilih bahwa ketika mereka menjadi wakil rakyat mampu mewakili rakyatnya sendri.

Karena unsur ketokohan dan tingkat popularitas saja tidak cukup, mereka harus kerja mengambil hati masyarakat. Karena tidak mungkin dia polouler, dia punya elektabilitas, tapi kalau tidak mau turun menemui masyarakat langsung, itu jadi persoalan," jelasnya seraya mengungkapkan bahwa jumlah caleg per dapil berbeda. Minimal 6 orang dan terbanyak 10 orang.
Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum mengatakan bahwa Golkar menargetkan minimal 20 persen suara di pileg 2019.

Golkar berambisi bisa meraih 18 kursi dari 15 kursi yang dimiliki saat ini. Beberapa langkah sudah dilakukan yakni di antaranya melakukan penyaringan lebih ketat untuk bakal calon legislatif. Yang kedua memanfaatkan kader Golkar yang menjadi kepala daerah agar bisa menelurkan program-program prorakyat. "Golkar tidak akanmain-main soal pencalegan. Jangan ada caleg yang cuma menghiasi nama saja dan tidak bergerak. Kalau ada yang seperti itu tidak akan kita calonkan," katanya.


Pematangan caleg Golkar untuk DPRD Banten baru akan dilaksanakan April mendatang melalui orientasi yang dilakukan DPD Golkar Banten. Ia juga tak menampik bahwa Golkar masih mengandalkan petahana untuk menjaring suara.

Beberapa bakal calon legislatif dari Golkar yang mulai mencuat adalah Suparman dari Kabupaten Lebak (petahana), Erwan Kurtubi (mantan bupati Pandeglang), dan Tita Rusdinar (Bendahara DPD Golkar Banten) dari Pandeglang, Fitron Nur Ikhsan dari Kota Tangsel, Fahmi Hakim (Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang), Muhsinin (Ketua DPRD Kabupaten Serang), dan Hasan Maksudi (petahana) dari Kabupaten Serang, serta sejumlah nama lainnya. "Nanti setelah orientasi baru akan terlihat pesertanya dari mana, akan ditugaskan dimana," kata Ulum.


Ketua DPD Golkar Banten Rt Tatu Chasanah mengatakan, Golkar akan menggandeng konsultan untuk menentukan siapa saja yang nantinya akan ditetapkan sebagai calon legislatif (caleg). Itu dilakukan agar penentuan caleg dilakukan seobyektif mungkin sehingga Golkar menjadi pemenang di Provinsi Banten.
“Target kita, Golkar di Banten harus menang, karena di 2014 kita dapat kursi sama dengan PDIP tapi kita kalah suara kalau tidak salah sekitar 36.000. Untuk di kabupaten/kota kita menang,” kata Tatu.


Dari delapan kabupaten/kota di Provinsi Banten enam diantaranya posisi ketua DPRD diisi oleh kader Partai Golkar. “Di kabupaten/kota Golkar sudah menang, tinggal di Provisni yang harus menang dan tidak boleh kalah baik perolehan kursi atau perolehan suaranya untuk bisa duduk sebagai ketua DPRD,” ujarnya.


Diwawancara terpisah, Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten Miptahuddin mengaku sudah memiliki draf awal nama-nam caleg DPRD Banten. Menurut Miptah, nama panggilan Miptahuddin, biasanya draf awal ini tidak akan berubah. "Kita sudah 70 persen fix (daftar caleg), tapi saya tidak hafal satu per satu daftarnya. Kalau pun ada pergantian, paling sedikit. Misalnya karena ada yang mundur, tidak memenuhi syarat, atau karen perubahan nomor urut saja. Ini sedang terus dimatangkan. Penetapan fiks itu nanti bulan Juni," tegasnya.


Miptah mengatakan, pada pileg 2009 PKS mendapat 11 kursi di DPRD Banten. Namun jumlah kursi itu turun menjadi 8 kursi pada pileg 2014, sehingga PKS tidak dapat posisi wakil ketua DPRD. Untuk pileg 2019 nanti, PKS menarget kembali meraih 12 persen suara (11 kursi), atau minimal seluruh dapil mendapat 1 kursi.


"Strategi kami standar ya. Pertama menyiapkan seluruh kader untuk bergerak memenangkan PKS. Kedua, caleg yang disusun ini diwajibkan meraih kursi di dapilnya masing-masing. Sebagian besar masih muka lama atau incumbent yang dicalonkan lagi. Mungkin dengan penempatan orang-orang yang pas dan tepat di setiap dapil, harapan kami (PKS) mereka bisa dapat kursi. Misalnya, dapil 1 kursi DPR RI (Lebak-Pandeglang) yang selama ini kita tidak dapat kursi, sekarang ada Pak Dimiyati Natakusumah. Harapan saya di sana PKS dapat kursi. Kalau perolehan suara DPR RI-nya bagus, biasanya akan mendongkrak juga suara provinsi dan kabupaten kota," jelas Miptah.


Ditanya apakah kuota caleg DPRD Banten ada tokoh pindahan dari partai lain? Miptah menjawab tidak. "Tokoh eksodus di tingkat provinsi belum ada. Kami mengandalkan incumbent, dan kader baru namun potensial. Di Kabupaten Tangerang misalnya, ada aktivis buruh yang jadi caleg PKS. Saya lupa namanya. Dia dari SPMI. Kalau saya nyalon lagi dari Kabupaten Tangerang A," katanya.


Menurutnya, pengisian caleg disesuaikan dengan kuota kursi di setiap dapil. Jika di satu dapil kuotanya ada 10 kursi, maka PKS akan mengisi 10 caleg."Kalau di sana kuotanya hanya lima kursi, kita isi 5 caleg. Tahun lalu kan kita tidak dapat kursi di Kota Serang dan Cilegon. Saya harap minimal tahun ini Kota Serang dan Cilegon kita dapat kursi, mengembalikan kursi yang hilang sebelumnya.

Kita akan tempatkan di Cilegon itu masih Pak Irfan Maulidi (mantan ketua DPW PKS Banten). Kalau Kota Serang (ditempatkan) Pak Najib Hamas. Pindah dari Kabupaten Serang ke Kota serang. Untuk Kabupaten Serang nanti ada Pak Gembong (sekretaris PKS Banten). Pemilihan langsung ini kan sudah ketiga kalinya. Saya kira cara dan teorinya hampir semua partai tahu. Ini persaingan ketat. Tinggal keluatan kader ditingkatkan saja," katanya.


Sekretaris DPW Nasdem Banten Aries Halawani saat dikonfirmasi Banten Raya juga mengakui bahwa partai besutan Surya Paloh itu mengandalkan petahana untuk meraih kusi DPRD Banten. "Strateginya apa? Ya kita masih (andalkan) incumbent harus mencalonkan kembali. Paling tidak kita mempertahankan suara yang ada, dan kalau bisa kita menambah jadi 9 kursi. Syukur-syukur tiap dapil terisi kursinya," katanya.


Pada pileg 2014, Nasdem meraih 5 kursi DPRD Banten dan membentuk fraksi sendiri. Lima kursi DPRD diisi Aries Halawani (dapil Kabupaten Serang), Ali Nurdin Abdul Gani (dapil Kabupaten Tangerang), Suryadi Nian (dapil Tangerang Selatan), Dedi Jubaedi (dapil Lebak), dan M Redy (dapil Pandeglang).


"Sampai saat ini kita masih membuka pendaftaran atau penjaringan caleg. Jadi saya belum tahu tokoh-tokoh potensial siapa saja, selain petahana itu. Yang jelas ada instruksi dari DPP Nasdem bahwa untuk tingkat provinsi harus mencalonkan 150 persen dari jumlah kursi yang ada (85 kursi DPRD Banten). Jadi untuk Banten totalnya 100 orang. Kalau dibagi 10 dapil maka masing-masing dapil diisi 10 caleg. Paling lambat Juni kita sudah fiks nama-nama calegnya," tegas Aries.


Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Iti Octavia Jayabaya berhasrat mengembalikan kesuksesan pada Pileg 2009 yang saat itu keluar sebagai partai pemenang. “Tentu kami ingin mengulang kesuksesan di 2019,” ujarnya di Sekretariat DPD Partai Demokrat Banten, belum lama ini.


Disinggung soal sosok unggulan, Iti mengaku belum bisa memprediksinya. Akan tetapi, dia meyakini kadernya yang kini duduk di kurdi DPRD Banten bisa kembali menjadi tumpuan.
“Belum bisa memprediksi, jadi kalau pun ada tokoh unggulan yang kita bidik tapi kalau dia tidak mendaftar kan sama saja, percuma. Otomatis yang sudah duduk mendaftar kembali, tinggal yang lainnya baik yang sudah menjadi kader dan mau menjadi keluarga Demokrat, tentunya sangat terbuka,” ungkapnya.


Untuk memikat simpati bacaleg dan masyarakat, Iti memastikan bahwa pendaftaran bacaleg tidak dipungut biaya. Hal itu dilakukan karena pihaknya ingin menerapkan politik bersih dan santun yang harus dimulai dari penjaringan.


“Tapi tentunya dalam politik tidak ada cost yang gratis. Jadi untuk kepentingan mereka mengkampanyekan dirinya pasti mengeluarkan biaya. Harus ikhtiar dengan caranya masing-masing, tentunya memerlukan energi yang cukup juga,” tuturnya.


Seperti diketahui, pada Pileg 2014 partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu memeroleh 8 kursi dan perolehan suara sebanyak 474.996. 8 kursi yang diperolehnya berasal dari 8 dapil yaitu Banten 1 (Kota Serang), Banten 2 (Kabupaten Serang), Banten 3 (Tangerang A), Banten 4 (Tangerang B), Banten 5 (Kota Tanerang A), dapil 7 (Kota Tangsel), dapil 8 (Kabupaten Lebak) dan dapil 9 (Kabupaten Pandeglang).


Dengan kata lain, Demokrat tak dapat mengamankan 2 dapil yaitu Banten 6 (Kota Tangerang B) dan dapil 10 (Kota Cilegon).  Meski berhasil mengamankan posisi ke-4 dan kursi pimpinan namun perolehan itu jelas turun drastis dari dari hasil Pileg 2009. Saat itu Demokrat berhasil mengamankan 18 kursi dan menempatkan Aeng Haerudin sebagai Ketua DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014.


Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten Agus Setiawan mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 ia menargetkan mendapatkan minimal 10 kursi dan maksimal 12 kursi. Pada pemilu sebelumnya PPP mendapatkan 8 kursi di DPRD Provinsi Banten. Untuk mencapai target itu maka PPP akan menmpersiapkan strategi khusus.

Di antaranya para bakal caleg harus memiliki dukunga yang terukur. Presentasi dukungn awal bagi bakal caleg yang ada di PPP adalah minimal 1.000 dukungan. Bila dukungan awalnya tidak mencapai itu, maka tidak bisa menjadi bakal caleg. “Kalau bakal caleg untuk DPR RI minimal 10 ribu dukungan awal,” kata Agus.


Agus mengungkapkan bahwa jumlah dukungan awal itu bisa terdeteksi dari seberapa besar keluarga yang dimiliki sang bakal caleg dan di organisasi mana ia aktif. Selain itu para bakal caleg juga diminta membuat program sosialisasi awal, misalnya menggelar pengajian di tingkat kelurahan yang harus diikuti oleh minimal 150 orang.“Di tiap kelurahan yang hadir harus berbeda,” katanya.


Dengan cara seperti ini, kata Agus, maka ia meyakini akan banyak bakal caleg yang akan jadi anggota DPRD Banten. Tujuan lainnnya adalah menghilangkan adanya calon boneka sehingga seluruh bakal caleg akan lebih maksimal dalam mendulang suara di Pemilu 2019. Ia mencontohkan seorang Ketua DPC PPP yang menjadi bakal caleg meletakkan caleg boneka di bawahnya yang diambil dari anggota keluarganya. Si bakal caleg ini bisa saja jadi anggota dewan tetapi suara si caleg dan suara calon boneka hanya merupakan suara di seputaran keluarga itu sehingga jumlah suara secara keseluruhan tidak akan signifikan. Hal ini berbeda bila setiap bakal caleg memiliki massa pendukung masing-masing makan perolehan suara PPP akan lebih besar.


Agus mengungkapkan bahwa saat ini proses perekrutan bakal caleg masih dalam rahap penyusunan di Lajnah Pemenangan Pemilu. Setiap bakal caleg yang direkrut kemudian harus disetujui dan disahkan oleh pengurus DPW PPP Banten. Pengurus DPW PPP Banten bisa mengkoreksi nama-nama bakal caleg bila dari hasil penelusuran ada cacat, misalkan karena ia terdaftar di partai lain.“DPW juga punya hak menyisipkan, ngedrop orang yang terkoreksi tadi dengan caleg yang lebih clear,” tuturnya.


Terkait kuota perempuan minimal 30 persen dari jumlah bakal caleg yang ada Agus mengungkapkan bahwa ia yakin akan dapat memenuhinya bahkan di beberapa daerah sudah melampaui. Sementara terkait proses perekrutan caleg sampai saat ini sudah mencapai 40-70 persen. Bahkan khusus untuk Kota Tangerang hampir selesai. Untuk menguatkan PPP selain menggandeng para tokoh menjadi bakal caleg juga mengajak para ustad dan kiyai karena partai berlambang Kabah ini berasaskan Islam.


Agus mengaku tidak begitu risau dengan adanya empat partai baru karena seluruhnya berasaskan nasionalisme. Saingan terberat PPP adalah partai politik yang memiliki asas Islam dan menyasar umat Islam. “Kita kan partai berbasis Islam dan saingan kita adalah partai yang berbasis Islam,” ujarnya.


Ketua PKB Povinsi Banten Ahmad Fauzi mengatakan bahwa saat ini PKB sedang merekrut bakal calon anggota legislatif (bacaleg), baik dari internal partai maupun dari eksternal
partai. PKB menargetkan pada Pemilu 2019 akan mendapatkan satu kursi dalam satu daerah pemilihan.


Para pengurus di PKB didorong membuat program kunjungan kepada para tokoh di tingkat kelurahan dengan target mencapai 1 kelurahan minimal 50 tokoh. Selain menjalin silaturahmi cara ini juga untuk menyerap aspirasi mengenai apa yang diharapkan dari PKB.“Ini juga untuk penguatan partai, termasuk sosialisasi nomor urut partai dan pencapresan Cak Imin,” ujarnya.


Ditanya mengenai tanggapan pada partai politik baru, ia mengatakan bahwa PKB sebagai partai kader tidak akan memikirkan partai lain. PKB hanya akan fokus pada kaderisasi, komunikasi dengan para tokoh, ulama, dan konstituen. Lagipula PKB memiliki “pasar” sendiri dibandingkan dengan partai politik lain. “Kita punya wilayah 'pasar' sendiri. Kami tidak merasa terganggu,” ucapnya.


Ia mengatakan bahwa PKB akan terus mendorong perempuan bukan hanya sebagai faktor pelengkap tetapi sebagai caleg yang diposisikan di nomor cantik. Bahkan beberapa caleg perempuan menempati nomor urut satu. Bahkan setahunya perempuan lebih banyak berasal dari PKB.“Di dapil RI nomor satunya perempuan. Di Tangsel juga nomor satunya perempuan,” ujarnya.


Ia mengatakan bahwa PKB juga tidak akan berburu tokoh dan menjanjikan mereka dengan nomor urut cantik serta mengesampingkan kader PKB sendiri. Sebagai partai kader PKB akan mendahulukan kader dalam pencalegan mendatang. Namun bila ada tokoh yang ingin menjadi bacaleg maka PKB akan dengan senang hati menerima.
“Tapi posisi kita bukan memburu tokoh,” ujarnya.


Ia mengungkapkan bahwa hampir semua incumbent caleg PKB akan kembali mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Ada yang semula anggota dewan di kabupaten/ kota mencalonkan diri sebagai calon DPRD Provinsi Banten. Namun ada juga yang saat ini anggota DPRD Banten mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR RI.


Ketua Hanura Provinsi Banten Ahmad Subadri mengatakan bahwa Hanura akan mencari bakal calon anggota legislatif yang mempunyai integritas dan bisa membawa nama partai secara baik melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dihasilkan saat menjadi anggota dewan. Karena itu Hanura terbuka untuk siapa pun yang ingin menjadi bacaleg, mulai dari tokoh masyarakat sampai elemen masyarakat dari profesi lain sehingga akan lebih banyak pilihan bagi masyarakat guna mewakili mereka.


Ditanya apakah anggota dewan yang sebelumnya sempat berseberangan akan juga tetap dirangkul ketika mereka akan mencalonkan diri Subadri mengamininya. Ia mengatakan bahwa selama mereka mendaftar maka tentu akan diterima secara baik. Semua bacaleg akan diperlakukan secara sama, termasuk yang sebelumnya sempat berada di kubu yang bertentangan.
Yang tak kalah penting Hanura juga akan merekrut calon saksi yang akan ditaruh di setiap tempat pemungutan suara atau TPS. Hal ini mutlak dilakukan karena pentingnya mengamankan TPS dari kemungkinan hilangnya suara dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.


Pengawalan suara ini dilakukan agar kita ada suara Hanura yang hilang di TPS. Ia menyatakan bahwa pemilu merupakan arena kompetisi dan semua orang ingin menang dalam konpetisi itu. Seperti adanya “tangan Tuhan” dalam permainan sepak bola upaya serupa menghalalkan kecurangan demi kemenangan pasti akan juga dilakukan. Untuk itulah perlu upaya untuk mengantisipasinya.“Target yang optimis. Paling tidak setiap dapil terisi anggota Hanura,” katanya. (fikri/rahmat/tanjung/dewa/tohir)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook