Pemerintah Harus Perjelas Soal "Mitra"

nurul roudhoh   |   Bisnis  |   Kamis, 29 Maret 2018 - 10:16:55 WIB   |  dibaca: 195 kali
Pemerintah Harus Perjelas Soal "Mitra"

GIGIH : Sejumlah pengemudi taksi daring (online) dari berbagai komunitas melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (28/3).

JAKARTA - Ratusan pengemudi taksi online menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/3). Aksi itu sempat membuat kemacetan parah terjadi di Jalan Medan Merdeka dan sekitarnya.


Berdasar pantauan, kemacetan parah terjadi dari sekitar Gambir hingga ke depan Istana Negara. Sementara massa mulai melakukan orasi dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
Dalam aksinya, massa tetap menolak Permenhub 108/2017. Sebanyak 42 perwakilan driver taksi online dari berbagai kota di Indonesia hadir untuk menolak regulasi tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.


Dari hasil pertemuan ini, salah seorang driver taksi online di Jakarta, Fahmi, mengatakan, aturan yang diberlakukan ini dinilai mengurangi kemandirian pengemudi online. "Kami harus masuk koperasi yang sudah berkolaborasi dengan operator," terangnya.


Keluhan lainnya juga diutarakan. Dikatakan, aturan Permenhub No. 108 dari pergantian SIM A menjadi SIM A Umum dinilai sulit. Dalam proses pergantian SIM ini, mereka (perwakilan taksi online) merasa proses ini mengeluarkan biaya yang mahal sulit untuk mendapatkannya.


Tak lupa mengenai stiker. Para taksi online juga mengeluhkan hal ini. "Sekarang saja tanpa stiker sering ditolak, apalagi kalau sudah ada stiker. Kita juga tidak ingin diklasifikasikan kendaraan umum. Kenapa? Karena plat kita sudah hitam," bebernya.


Atas dasar ini, anggota DPR RI, Adian Napitupulu mengusulkan, agar perusahaan aplikasi menjadi perusahaan jasa transportasi. Perubahan ini menurutnya perlu dilakukan agar bila ada masalah yang memang menjadi tanggung jawabnya bisa dipertanggungjawabkan."Ini menyangkut ratusan ribu pengemudi yang mencari nafkah di sektor ini. Negara pun bisa mendapat potensi pajak sebesar Rp 3-4 triliun dari aktivitas mereka," tambahnya.


Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, akan dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Saya sudah paham substansi dari keinginan teman-teman. Kita akan komunikasikan dulu dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Saya rencanakan besok sore bertemu. Kita akan mendorong apa yang menjadi keinginan teman-teman sekalian," katanya.


Terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan, bahwa pemerintah harus segera menegaskan definisi dari “Mitra-Pengemudi” ini. Pasalnya, para aplikator kerap berlindung dibalik kata “Mitra” dan mengabaikan hak-hak para driver angkutan online. Akhirnya, gaji pun ditentukan seenaknya.“Tidak jelas,  gimana gajinya, gimana jaminan sosial BPJS –nya, gimana jaminan kecelakaan kerja dan hari tuanya juga,” katanya.

Menurut Iqbal, pemerintah bukan hanya boleh intervensi terhadap kebijakan gaji dari aplikator, melainkan harus. “Karena jika pemberi kerja menetapkan gaji seenaknya tanpa standar yang jelas, namanya bukan hubungan kerja, tapi eksploitasi, slavery (Perbudakan,Red),” katanya.

Kunci dari permasalahan ini, kata Iqbal adalah undang-undang itu sendiri.  UU nomor 22 tahun 2009 tentang  lalu lintas tidak menyertakan kendaraan roda dua sebagai angkutan umum. Hanya dibatasi oleh roda empat. Sehingga, hak-hak dan kewajiban yang menaungi para penyelenggaran angkutan umum tidak bisa diberlakukan pada kendaraan roda dua (ojek). “Kami KSPI sedang mengajukan judicial review ke MK, tujuannya agar roda 2 dimasukkan ke dalam angkutan umum,” jelasnya.

Berbeda dengan taksi, kata Iqbal. Meskipun mereka juga disebut mitra, tapi mereka tetaplah berstatus karyawan dari perusahaan taksi. Ada perjanjian kerja yang terbentuk, ada serikat pekerja yang menaungi. Sehingga hak-hak karyawan berupa gaji layak, berbagai tunjangan, dan jaminan sosial bisa terpenuhi.

Posisi para driver ini menurut Iqbal dilematis. Mereka tetap dinamakan pekerja karena sesuai UU nomor 13 tahun 2003, mereka menerima upah dari pemberi kerja (aplikator). “Akhirnya para aplikator memanfaatkan celah hukum ini untuk menetapkan gaji (pembayaran ke driver) seenak-enaknya,” Pungkas aggota Organisasi buruh PBB ILO ini. (jpnn)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook