Kepala Dishub Jadi Saksi Meringankan

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Kamis, 29 Maret 2018 - 10:19:20 WIB   |  dibaca: 335 kali
Kepala Dishub Jadi Saksi Meringankan

TIDAK DIINTERVENSI : Kadishub Kota Cilegon Andi Afanfi (baju putih) usai bersaksi untuk Walikota Cilegon nonaktif Tb Iman Ariyadi dalam kasus suap izin amdal Transmart, kemarin.

SERANG - Sidang kasus suap perizinan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) PT Transmart Cilegon dengan terdakwa Walikota Cilegon nonaktif Iman Ariyadi kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Serang, Rabu (28/3).


Sidang kali ini menghadirkan Kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon Andi Afandi sebagai saksi meringankan bagi Iman.Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Efiyanto, Andi Afandi dicecar soal kronologis pemberian rekomendasi teknis amdal lalu lintas di proyek Transmart.


"Untuk amdal lalin ini tergantung dengan jalan yang digunakan yang dibagi menjadi 3 yaitu jalan kota, provinsi dan nasional. Untuk pengeluaran izin amdal lalin Transmart itu dari Provinsi. Kami hanya memberikan rekomendasi dari hasil kajian yang harus dilakukan pemohon," kata Andi.


Andi menjelaskan dokumen amdal lalin itu merupakan salah satu syarat yang wajib dibuat setiap pembangunan yang kemungkinan menimbulkan kemacetan. Amdal lalin juga sebagai syarat dikeluarkannya izin operasional yang menjadi dasar izin mendirikan bangunan.


"Amdal lalin harus diutamakan. Kami mendalami soal materi isinya, seperti dampak kemacetan maupun sarana dan prasarana. Kami juga memberikan masukan. Intinya transportasi masyarakat tidak terganggu (materi amdal lalin)," jelasnya.


Andi menegaskan, hasil kajian amdal lalin itu diserahkan ke Pemerintah Provinsi Banten. Apabila tidak diterbitkan, maka aktivitas lalu lintas di lokasi pembangunan akan dihentikan. "Jika tidak terbit amdal lalin, maka aktivitas lalin di lokasi pembangunan dihentikan. Kami sifatnya hanya rekomendasi kepada PT KIEC (Krakatau Industrial Estate Cilegon). Hasil kajian yang diserahkan ke provinsi," katanya.


Apakah ada intervensi saat dishub menerbitkandokumen amdal lalin? Andi memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun, termasuk Walikota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Pihaknya mengeluarkan maupun memberikan rekomendasi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. "Proses sesuai peraturan dan perundang-undanganan. Jadi selama ini tidak ada intervensi dari walikota," katanya.


Iman Ariyadi mengatakan, selama ini ia tidak pernah melakukan intervensi dalam persoalan perizinan. Bahkan dirinya telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Cilegon Nomor 42 Tahun 2009 dimana segala perizinan kewenangannya ada di kepala dinas.


"Artinya jika ada intervensi dari kepala daerah anda (Andi) akan menolaknya dan akan mengeluarkan izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Tanggungjawab diserahkan kepada SKPD terkait," katanya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook