Aset Jadi Ganjalan Meraih WTP

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 29 Maret 2018 - 11:58:32 WIB   |  dibaca: 336 kali
Aset Jadi Ganjalan Meraih WTP

LKPD : Suasana penyerahan LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017 di kantor BPK Perwakilan Banten, Palima, Kota Serang, Rabu (28/3).

SERANG- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungapkan bahwa masalah aset masih masih menjadi ganjalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pemerintah daerah setiap tahunnya. Permasalahan aset sering menjadi alasan pemerintah daerah tak meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).


Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, dari 9 entitas yang ada di Provinsi Banten, 8 di antaranya sudah mendapat opini WTP dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2016. Adapun satu entitas yang belum mendapat WTP dikarenakan ada permasalahan material.


“Yang sudah WTP kalau pun ada catatan, catatannya tidak material berarti. Ada satu lagi entitas yang belum WTP, nah itu memang kalau terkait belum WTP memang masih ada masalah. Masalahnya cukup material atau signifikan,” ujarnya kepada wartawan usai menerima LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2017 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Palima, Kota Serang, Rabu (28/3).


Ia menjelaskan, adapun permasalahan material tersebut adalah yang berkaitan dengan aset tetap. Hal itu cukup menjadi ganjalan bahkan menjai alasan mengapa LHP LKPD Pemprov Banten pada tahun-tahun sebelumnya yang tak mendapat WTP.“Itu memang masalahnya terkait aset tetap. Jadi provinsi sebelum menjadi WTP permasalahannya bersangkutan dengan aset tetap,” katanya.


Disinggung soal proses pemeriksaan, Ipoeng mengungkapkan bahwa hal itu akan berlangsung paling lama dua bulan ke depan. Sedangkan untuk batas waktu penyerahan LKPD sendiri, BPK memberi tenggat waktu kepada pemerintah daerah hingga akhir Maret atau hari ini.
 
“Sesuai undang-undang, (LKPD) diserahkan pemda kepada BPK 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, paling lambat itu kan akhir Maret ini.  Kami membuka pintu, apakah hari ini atau besok. (Jika ada pemda yang tak menyerahkan LKPD sesuai ketentuan) itu bukan kewenangan BPK, tidak ada masalah bagi BPK, yang bermasalah di pemdanya sendiri, akan terganggung mekanismenya,” ungkapnya.


Jika mengacu pada aturan main, LHP sendiri secara matematis akan diberikan pada akhir Mei mendatang.“Yang menjadi kewajiban BPK adalah LHP-nya sesuai undang-undang harus diserahkan ke DPRD dan pemda, 2 bulan setelah diterima. Kalau Pak Gubernur menyerahkan di akhir Maret, kami sesuai undang-undang harus sudah menyerahkan laporannya akhir Mei. Kalau diserahkan April kami menyerahkannya Juni,” tuturnya.


Gubernur Banten Wahidin Halim berharap hasil pemeriksaan LKPD  tidak ditemukan adanya indikasi kerugian negara maupun sejenisnya. “Semua yang berkaitan dengan catatan-catatan, administrasi, laporannya bagaimana. Ada uang yang dikorupsi apa enggak. Sudah ada standarnya. Tentu kita berharap jangan sampai ada kerugian-kerugian negara, jangan sampai maladministrasi. Saya percaya BPK jelas, tegas, dan transparan,” ucapnya.


Ditanya soal peluang pemprov kembalu meraih BPK, WH mengaku hal itu bukan tujuan utamanya.  Yang utama baginya adalah kepatuhan dan kewajiban pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan.“Kita serahkan ke BPK, tidak bisa kita bicara peluang, karena ini bukan main bola. Karena apa, WTP bukan tujuan, WTP itu bukan tujuan,” tegas WH.


Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengakui bahwa aset mendapat perhatian khusus. Hal itu menjadi cacatannya selama penyusunan LKPD, terkait pelimpahan P3D dari SMA/SMK.


“Misalnya berkaitan dengan aset tetap saja, itu ada kan yang sudah rusak berat. Tapi tetap kita catat, kita terima. Itu dimasukan di aset lainnya. Ke depan diproses untuk penghapusan. Jadi tidak bisa kita masukan ke aset tetap. Itu sudah kita sajikan semuanya, lengkap,” tuturnya. (dewa)
 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook