124 Lahan Milik Pemprov Tak Bersertifikat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 31 Maret 2018 - 11:13:36 WIB   |  dibaca: 149 kali
124 Lahan Milik Pemprov Tak Bersertifikat

BELUM LENGKAP : Seorang pengendara melintas di depan Gedung DPRD Provinsi Banten di KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, kemarin. KP3B menjadi salah satu titik dari 124 bidang lahan milik Pemprov Banten yang belum bersertifikat.

SERANG – Sebanyak 124 bidang lahan milik Pemprov Banten hingga saat ini belum tersertifikasi. Pemprov pun kini sedang menggenjot proses pembuatan sertifikat yang ditargetkan selesai di tahun ini.


Sekretaris Inspektorat Provinsi Banten Sugiono membenarkan, masih ada bidang lahan milik pemprov yang belum dilengkapi dengan surat kepemilikan berupa sertifikat. Berdasarkan data yang dimilikinya, total lahan dengan status tersebut ada 124 bidang. "Masih terdapat 124 bidang tanah yang belum bersertifikat,” ujarnya, belum lama ini.


Ia menuturkan, aset yang belum tersertifikasi dirasa menjadi isu yang harus segera ditindaklanjuti. Oleh karenanya, Inspektorat telah memasukannya dalam rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) Pemprov Banten 2018. Namun sayang dia tak merinci lokasi ke 124 lahan tersebut."Kita masukan dalam rencana aksi, dalam poin pengelolaan aset. Isu itu masuk dalam daftar 13 isu lainnya yang juga masuk dalam rencana aksi,” katanya.


Dalam rencana aksi tersebut, kata dia, ada 4 tahapan penyelesaian. Pertama, melakukan identifikasi tanah, kedua melakukan pendaftaran tanah, ketiga melakukan verifikasi dan pengukuran tanah serta keempat menerima sertifikat tanah.“Ukuran keberhasilannya juga dibagi dalam empat tahap yaitu 34 bidang tanah kemudian 30 lagi, 30 lagi dan terakhir sisanya 30 bidang tanah lagi,” ungkapnya.


Sebagai tindaklanjutnya, saat ini tim yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih terus melakukan pendataan. Selain itu, mereka juga intens berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Sedang dalam proses sertifikasi," imbuhnya.


 Senada diungkapkan Kepala BPKAD Provinsi Banten, Nandy Mulya S. 124 bidang lahan tersebut ditargetkan akan selesai dan mengantongi sertifikat di tahun ini. Hal yang sama juga akan dilakukan pada aset limpahan SMA/SMK dari kabupaten/kota.


“Kita punya target tahun ini 124 bidang, termasuk KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten). Tahun depan, aset limpahan sekolah-sekolah yang belum punya sertifikat, ditargetkan di 2019,” tuturnya.


Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungapkan bahwa aset masih menjadi ganjalan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) setiap tahunnya. Bahkan, permasalahannya itu yang kerap menjadi alasan pemerintah daerah tak mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP).


Kepala BPK Perwakilan Banten Thomas Ipoeng Andjar Wasita mengatakan, dari 9 entitas yang ada di Provinsi Banten, 8 diantaranya sudah mendapat opini WTP dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2016. Adapun satu entitas yang belum mendapat WTP dikarenakan ada permasalahan material termasuk soal aset tetap.“Itu memang masalahnya terkait aset tetap. Jadi, provinsi (Pemprov Banten) sebelum menjadi WTP permasalahannya bersangkutan dengan aset tetap,” katanya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook