3 Dewan Hanura Dipecat

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 03 April 2018 - 11:43:20 WIB   |  dibaca: 471 kali
3 Dewan Hanura Dipecat

SERANG – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Banten kubu Oesman Sapta Odang (OSO) mengusulkan pemberhentian 3 anggota Fraksi Hanura DPRD Banten dari keanggotaan partai. Usulan dilayangkan karena mereka dinilai terlibat dalam upaya pelengseran OSO dari kursi ketua umum Partai Hanura.


Wakil Sekretaris DPD Hanura Provinsi Banten Akhmad Jajuli membenarkan, pihaknya telah mengajukan pemberhentian ketiga anggota Fraksi Hanura DPRD Banten dari keanggotaan partai. Adapun ketiganya adalah Ketua Fraksi Hanura Eli Mulyadi, Wakil Ketua Fraksi Mohammad Rano Alfath dan Sekretaris Fraksi Gunaral Suprihadi. “Yang kita ajukan ada tiga. Rano Alfath, Gunaral Suprihadi dan Eli Mulyadi,” ujarnya via sambungan seluler, Senin (2/4).


Ia menjelaskan, setidaknya ada lima pertimbangan mengapa pihaknya mengambil kebijakan tersebut.  Pertama, mereka dinilai terlibat dalam upaya pelengseran OSO sebagai ketua umum. Kedua, tidak mengakui SK Kemenkumham RI tentang kepemimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar.


Ketiga, tidak tunduk dan taat terhadap SK DPP Hanura tentang kepemimpinan Ahmad Subadri-Adang Supandi di DPD Hanura Provinsi Banten. Keempat, tidak berpartisipasi dalam tahapan verifikasi faktual parpol untuk Pemilu 2019. Terakhir, tidak pernah menghadiri acara partai. “Jadi ada 5 kesalahan yang menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan ini,” katanya.


Dari ketiga nama yang diajukan, kata dia, pihaknya baru mengantongi SK pemberhentian dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura untuk nama Eli Mulyadi. SK tersebut bernomor SKEP/681/DPP-HANURA/III/2018. Dalam SK tersebut ada empat keputusan dan  hal-hal yang harus dijalankan Eli. Diantaranya, mencabut kartu tanda anggota (KTA) dengan nomor 36.73.01.1001.000319.


“Kemudian memerintahkan kepada Eli Mulyadi untuk mengembalikan seluruh aset Partai Hanura yang telah dipergunakan selama ini. (SK pemberhentian) sudah (sampai) ke Pak Eli, sudah ke pimpinan DPRD, sudah ke Pak Gubernur. Kalau yang dua nama lagi masih proses,” ungkapnya.


Disinggung apakah itu artinya akan ada pergantian antar waktu (PAW) untuk Eli dan dua nama anggota Fraksi Hanura DPRD Banten lainnya, Jajuli tak menampiknya. Dipaparkannya, ada tiga alasan mengapa anggota DPRD di-PAW, diantaranya meninggal dunia, pidana dan diberhentikan dari keanggotaan partai.


“Jadi pemberhentian dulu dari keanggotaan. Setelah ini prosesnya kita minggu ini mengajukan persetujuan dan penetapan SK DPP untuk PAW-nya. Setelah keluar (SK) PAW baru diajukan kepada pimpinan DPRD. Target kita di April ini sudah masuk ke DPRD provinsi. Mudah-mudahan sebelum puasa sudah PAW,” paparnya.


Senada diungkapkan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Banten kubu OSO Adang Supandi. Dia membenarkan kabar pemberhentian tersebut. Akan tetapi dia enggan memberikan keterangan lebih lanjut. “Iya betul. Baru siang ini (kemarin-red) kita  rapat. Jangan sepotong-sepotong, alangkah baiknya ke (sekretariat) DPD saja,” ujarna.


Terkait SK tersebut Eli Mulyadi belum bisa dimintai tanggapannya. Upaya Banten Raya untuk mengkonfirmasinya melalui sambungan seluler belum mendapat respons. Ketiga nomor telepon yang didapat seluruhnya dalam keadaan tidak aktif.


Terpisah, Mohammad Rano Alfath mempersilakan DPD Hanura Banten kubu OSO untuk memproses pemberhentian dirinya bersama dua anggota Fraksi Hanura DPRD Banten lainnya.
“Pertama, bahwa dalam kesempatan ini saya, Pak Eli dan mungkin juga Pak Gunaral, silakan saja proses apa yang ingin dikehendaki Pak Jajuli dan kawan-kawan. Akan tetapi harus sesuai aturan hukum yang ada, kalau tidak tentu akan ada dampak hukumnya,” ujarnya.


Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia Banten itu menilai, apa yang dilakukan DPD Hanura Banten kubu OSO adalah sebuah bentuk kepanikan. “Hanura Pak Subadri dan Pak Jajuli sedang panik. Harusnya menjaga kondusivitas menjelang pileg. Kalau seperti ini sulit pileg nanti bisa bersaing.


Rano pun yakin, kebijakan itu pada akhirnya akan menjadi sia-sia. Sebab saat ini PTUN sudah mengeluarkan putusan sela dengan memberlakukan SK lama di mana OSO sebagai ketua umum dan Sudding sebagai Sekjen Hanura. Dia juga mengaku, tidak akan tinggal diam terhadap apa yang menimpanya dan tak segan untuk mengambil langkah hukum.


“Kita tidak ada persoalan dengan Partai Hanura sendiri dan kita juga masih dengan SK yang Kemenkumham bahwa otomatis  Pak OSO (sebagai ketua umum) dan Sekjennya Pak Sudding. SK DPD Pak Subadri dan kawan-kawan adalah SK yang diputusan berdasarkan keputusan yang diputuskan sela. Secara otomatis seharusnya tidak berlaku, yang berlaku adalah SK Pak Eli sebagai ketua dan saya sekretaris. Menurut saya itu adalah tindakan yang sia-sia,” pungkasnya. (dewa)

 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook