Target RPJMD 2012-2017 Gagal

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 06 April 2018 - 11:34:23 WIB   |  dibaca: 38 kali
Target RPJMD 2012-2017 Gagal

SERAH TERIMA : Wakil Gubernur Andika Hazrumy (kiri) menyerahkan LKPJ Gubernur Banten tahun anggaran 2017 kepada pimpinan sidang Adde Rossi Khoerunnisa (dua dari kiri) dalam rapat paripurna, kemarin.

SERANG- Target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Banten tahun 2012-2017 tak mencapai target. Itu dapat dilihat dari capaian empat indikator makro yang masih berada di bawah target rencana pembangunan lima tahunan tersebut.

Hal tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017, di Sekretariat DPRD Banten, Kamis (5/4).


Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dalam nota pengantarnya mengatakan, ada empat target indikator makro yang tertuang dalam dalam RPJMD Banten 2012-2017. Rinciannya, indeks pembangunan manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi (LPE), persentase jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). “Kinerja pemprov 2017 berdasarkan capaian indikator makro pembanguan yang diamanatkan dalam RPJMD 2012-2017,” ujarnya.


Mantan anggota DPR RI itu memaparkan, adapun capaian empat indikator makro hingga akhir tahun angaran 2017 terdiri atas LPE sebesar 5,71 persen. Angka tersebut menempatkan Banten menduduki peringkat kedua LPE tertinggi di Pulau Jawa. “Akan tetapi belum memenuhi target RPJMD sebesar 6,937 persen,” katanya.


Selanjutnya IPM sebesar 71,35 poin. Angka tersebut menempatkan Banten sebagai provinsi dengan IPM tinggi menempati peringkat delapan di tingkat nasional. Akan tetapi angka itu juga tak memenuhi target RPJMD sebesar 75,69 poin.
 
Dua indikator makro pembangunan lainnya juga masih belum mampu mencapai target, yaitu persentase penduduk miskin terealisasi 5,59 persen dari target 4,83 persen (dari jumlah penduduk). Terakhir adalah tingkat pengangguran yang terealisasi 9,28 persen.“Tingkat pengangguran belum mencapai target 8,84 persen sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2012-2017,” ungkapnya.


Sementara, untuk relaisasi pendapatan daerah 2017 hingga 19 Maret mencapai Rp 9,69 triliun dari Rp 9,88 triliun atau sebesar 98,12 persen. Adapun untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2017, rencana belanja daerah pada APBD perubahan adalah sebesar Rp 10,43 triliun.
 

“Dalam pelaksanaan program kegiatan, alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp 9,51 trilIun atau 91,13 persen. Sehingga sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar Rp 739,74 miliar,” tuturnya.


Dengan kondisi tersebut, pemprov akan merealisasikan secara optimal capaian indikator makro pembangunan Provinsi Banten dan capaian indikator kinerja program perangkat daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan tahun anggaran 2019 akan dilakukan melalui pendekatan berbasis tematik, holistik, integratif dan spesial dengan prinsip penganggaran money follow program. “Serta menggunakan aplikasi SIMRAL guna mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting,” ucapnya.

Pimpinan sidang paripurna Adde Rossi Khoerunnisa mengatakan bahwa LKPJ selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh panitia khusus (pansus) DPRD. “Dokumen LKPJ tersebut selanjutnya dibahas oleh pansus yang diketuai Muhammad Bonnie Mufidjar dari Fraksi PKS,” ujarnya. (dewa)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook