Dewan Evaluasi Serapan APBD

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 06 April 2018 - 14:30:18 WIB   |  dibaca: 185 kali
Dewan Evaluasi Serapan APBD

CILEGON - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Cilegon 2017. Masalah rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta ketidaktercapaiannya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan Pansus LKPJ.


Dimana, Pansus LKPJ Walikota 2017 resmi dibentuk setelah Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus LKPJ Walikota Cilegon Tahun 2017 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Kamis (5/4).


Ketua Pansus LKPJ pada DPRD Kota Cilegon, Hasbudin mengatakan, masalah rendahnya serapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan target pendapatan asli daerah yang tidak tercapai menjadi perhatiannya. Masalah serapan anggaran seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon yang gagal melakukan pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (JLU) menjadi bahan evaluasi pihaknya, begitu juga dengan OPD lainnya.


Pansus LKPJ, begitu juga dengan target pendapatan yang tidak tercapai oleh OPD, akan menjadi bahan evaluasi pihaknya. Ia mencontohkan, target PAD dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dicanangkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), target retribusi parkir pada Dinas Perhubungan (Dishub), dan pajak reklame yang juga tidak tercapai akan menjadi bahan evaluasi pihaknya.


 "Kita di dewan akan mengevaluasi target-target yang tidak tercapai, baik target serapan anggaran maupun target pendapatan daerah. Hasil evaluasi Pansus akan menjadi rekomendasi yang seharusnya dilakukan oleh eksekutif. Kita hanya memberi catatan dan rekomendasi saja, bukan memberi rapor merah atau hitam," kata Hasbudin yang juga anggota Komisi III DPRD Cilegon kepada Banten Raya, kemarin.

Hasbudin menjelaskan, DPRD Kota Cilegon melakukan evaluasi LKPJ Walikota Cilegon 2017, agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. "Setelah kita memberi masukan, jadi pada APBD 2018 ini serapan anggaran bisa maksimal, dan pendapatan daerah yang telah ditarget dapat tercapai. Dari APBD 2017 lalu sekitar Rp 1,85 triliun masih ada target yang tidak tercapai baik serapannya maupun pendapatan daerah," jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.


Hasbudin menambahkan, Pansus LKPJ akan menelaah nota keuangan Pemkot Cilegon 2017 dalam waktu 30 hari. Jika dalam waktu tersebut Pansus LKPJ tidak memberi masukan, maka DPRD Cilegon dianggap tidak memberikan rekomendasi atau catatan pada Pemkot Cilegon. "Kita akan bahas, tentu akan ada catatan atau rekomendasi yang kita berikan," tambahnya.


Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati mengatakan, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap OPD yang memunyai anggaran besar namun serapannya rendah. Sehingga, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan mengetatkan kepada OPD yang serapan anggaranya rendah. "Itu juga menjadi bahan evaluasi kami. Kalau anggaran besar tapi tidak bisa terserap akan dievaluasi, tapi kalau program yang sangat prioritas akan tetap dijalankan," katanya.


Sari menegaskan, pihaknya juga menyerahkan sepenuhnya kepada Pansus LKPJ untuk nantinya memberikan masukan atau catatan terhadap LKPJ Walikota 2017. "Terkait catatan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga akan ditindaklanjuti, saat ini masih menunggu LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK untuk APBD 2017," tegasnya. (gillang)

 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook