Senin, Polda Panggil BPPT dan BMKG

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 07 April 2018 - 10:53:55 WIB   |  dibaca: 728 kali
Senin, Polda Panggil BPPT dan BMKG

SERANG - Hasil kajian terkait potensi tsunami setinggi 57 meter jika terjadi gempa dengan kekuatan 9 skala rikter, ternyata berbuntut.Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Banten akan memanggil Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengklarifikasi informasi tersebut.
Pasalnya, informasi yang dsampaikan itu dinilai telah membuat masyarakat di Banten resah dan dinilai berdampak negatif terhadap pembangunan di wilayah Banten.


Dirkrimsus Polda Banten, Kombes Pol Abdul Karim mengatakan, prediksi potensi tsunami di Pandeglang setinggi 57 meter telah membuat masyarakat di Banten, khususnya Kabupaten Pandeglang resah. Menanggapi persoalan itu, pihaknya akan memanggil Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pusat dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengklarifikasi informasi tersebut.

"Saya juga sedikit emosi. Kita akan layangkan surat panggilan untuk penyelenggara (BMKG) dan ahli yang mengatakan potensi tsunami 57 meter (BPPT) Senin (9/4) depan. Rabu atau Kamis sudah kita mintai keterangan," katanya, kemarin.

Karim menyayangkan, informasi prediksi tsunami yang keluar dari kegiatan seminar ilmiah oleh BMKG dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68 itu. Pandeglang merupakan daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung dan itu akan menghambat investasi.

 "Kita akan lihat, jika terdapat unsur pidana di dalamnya, kita akan melakukan proses hukum. Iya, jelas ini telah membuat resah masyarakat Pandeglang. Belum lagi pengaruh pada sektor investasi yang ada di Pandeglang (KEK Tanjung Lesung)," ujarnya.


Karim menegaskan, untuk membandingkan hasil kajian tersebut, Polda Banten juga akan meminta pendapat ahli lain yang punya kualifikasi keilmuan terkait potensi tsunami."Bukan dia saja pakar yang hebat. Di Indonesia masih banyak pakar yang hebat selain dia. Dasarnya mereka melakukan penelitian ini dari mana, kita akan cek semua," tegasnya.

Persilakan Shelter Diperbaiki
Disinggung soal shelter di Labuan, yang tersangkut kasus korupsi dan ditangani jajarannya, Karim mempersilakan, pemerintah daerah atau pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melengkapi atau memperbaiki bangunan yang dibangun pada tahun anggaran 2016 tersebut."Silahkan saja, itu tergantung dari satkernya. Kalau kita tidak ada masalah," tambahnya. (darjat)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook