Honorer K2 Harap-harap Cemas

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Senin, 09 April 2018 - 12:02:01 WIB   |  dibaca: 1140 kali
Honorer K2 Harap-harap Cemas

TUNTUT JADI PNS : Ribuan tenaga honorer K2 se-Provinsi Banten yang tergabung dalam FHK21 Banten menghadiri acara silahturahmi akbar dan rakorwil, di Gelanggang Remaja Ciceri, Kota Serang, Minggu (8/4).

SERANG- Ribuan tenaga honorer kategori 2 (K2) yang tersebar di seluruh Provinsi Banten berkumpul di Gedung Olahraga Maulana Yusuf, Ciceri, Kota Serang, Minggu (8/4). Mereka berkumpul untuk mendesak percepatan revisi undang-undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN) untuk disetujui oleh pemerintah pusat. Hal itu dibutuhkan agar pengangkatan menjadi ASN dari honorer K2 tidak lagi melalui jalur tes.


Berkumpulnya para honorer K2 ini dalam rangka mengikuti rapat koordinator wilayah se-Banten yang diselenggarakan oleh Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FKH21) korwil Banten. Tampak hadir, anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo yang juga Ketua Panja Revisi UU ASN. Kemudian hadir pula Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said, Wakil Walikota Serang Sulhi, Ketua UMUM FHK21 Titi Purwaningsih, dan Ketua FKH21 Korwil Banten Karno.


Dalam kesempatan itu Arif Wibowo mengaku turut merasakan apa yang diharapkan oleh honorer K2 yang terus bercita-cita diangkat menjadi ASN. Arif menargetkan, revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dapat cepat terselesaikan dalam tahun 2018 ini.

Arif mengaku kerap ditemui oleh ketua FKH21 dari sejumlah korwil pada malam hari untuk membahas nasib honorer K2. “Dalam dua tahun terakhir, saudara-saudara sangat menantikan perubahan nasib.

Tentu saja, berubahnya status kepegawaian yang dulunya honorer menjadi PNS. Tapi, perubahan tersebut hanya bisa dimungkinkan secara konstitusional melalui perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN,” ujar politisi dari PDI Perjuangan ini.


Ia menegaskan, seluruh fraksi di DPR RI telah sepakat untuk menuntaskan persoalan keinginan honorer K2 menjadi ASN. Kata dia, revisi undang-undang tersebut pun telah disambut baik oleh pemerintah pusat. Tiga menteri telah ditunjuk oleh presiden dalam mengawal revisi undang-undang tersebut, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB Asman Abnur), Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly, serta Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani.


“Kalau undang-undang ini tidak direvisi, hampir pasti saudara-saudara tidak akan bisa menjadi PNS. Terkecuali ikut tes dan dinyatakan lulus. Maka satu-satunya jalan, undang-undang itu harus direvisi. Revisi itu telah dilakukan secara bertahap, tinggal beberapa pasal krusial lagi yang akan kita bahas dengan pemerintah. Di Pasal 131 A, sebagai pasal yang mengatur perubahan status kepegawaian honorer bisa diangkat menjadi PNS,” tuturnya.


Sementara itu, Ketum FKH21 Titi Purwaningsih mengatakan, honorer K2 se-Indonesia jumlahnya mencapai sekira 439.951 orang. Angka itu bisa saja kini telah berkurang. Kata dia, revisi undang-undang tentang ASN itu telah diperjuangkan selama satu tahun. Kini tinggal menunggu pengesahannya, yang nanti sesuai jadwal awal pada 23 April nanti. “Tapi sifatnya jadwal di DPR RI itu kan tentatif. Bisa juga sebelum dan sesudah tanggal itu,” ucapnya.


Selain itu, kata dia, upaya percepatan yang dilakukan dengan juga menggandeng Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Ia mengaku miris dengan nasib honorer K2 di sebagian wilayah yang hanya digaji sekira Rp 300 ribu per bulan. “Karena kita di sini biayanya dari non APBN atau sumber dana lainnya. Bisa juga dari dana BOS (bantuan operasional sekolah), dan komite. Kalau dari BOS memang hanya 15 persen yang untuk menggaji karyawannya. Kalau muridnya kecil malah bisa 150 ribu rupiah,” katanya.


Ketua FKH21 Korwil Banten Karno menyebut honorer K2 di Banten mencapai 12.300 orang. Tertinggi di Kabupaten Tangerang berjumlah 2.256 orang. Angka yang terkecil berada di Kota Cilegon dengan jumlah 442 orang.


“Dari daerah, bupati dan walikota sudah memberikan dorongan dan memberikan surat ke kemenpan-RB, DPRD kabupaten dan kota juga sudah memberikan surat dukungan agar revisi undang-undang tentang ASN ini dipercepat,” ujarnya. (rbnn/rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook