Wahidin Persingkat Birokrasi BOS

nurul roudhoh   |   Pendidikan  |   Selasa, 10 April 2018 - 13:36:05 WIB   |  dibaca: 109 kali
Wahidin Persingkat Birokrasi BOS

MASIH AMAN : Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi pejabat eselon II di lingkungan Pemrov Banten, foto bersama usai memantau pelaksanaan UNBK di SMA Negeri 1 Kramatwatu, kemarin.

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memangkas birokrasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan Bos Daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim usai melakukan rapat terbatas dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Kepala Inspektorat Banten Kusmayadi dan Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nandy Mulya.


Menurutnya, pemangkasan birokrasi penyaluran dana Bos dan Bos daerah sangat dibutuhkan, agar tidak terjadi lagi keterlambatan penyaluran dana Bos dan Bos daerah. Orang nomor satu di Banten ini menjelaskan, awalnya Bos dan Bos Daerah dilaksanakan di tingkat dinas.


“Dengan adanya pemangkasan birokrasi, maka penyaluran Bos dan Bos Daerah langsung disalurkan dari kas daerah ke rekening sekolah tanpa melalui Dindikbud Banten,” kata Wahidin Halim, Senin (9/4).


Gubernur mengatakan, pemangkasan birokrasi ini akan menjadikan kepala sekolah penangungjawab pengelolaan anggaran. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran secara langsung, tanpa interpensi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten.


“Selama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki kuasa anggaran, dalam mengelola dana Bos dan Bos Daeah. Setelahnya dilakukan pemangkasan birokrasi, maka sekolah yang mengelola anggaran Bos dan Bos Daerah tersebut,” ungkapnya.


Terkait nota kesepahaman, Gubernur mengatakan, pihak sekolah yang akan menandatangani nota kesepahaman dengan Bank Banten sebagai kas daerah yang dipercaya menyalurkan dana Bos dan Bos Daerah.


“Selama ini yang tahu persoalan teknis kebutuhan sekolah adalah kepala sekolah, dengan adanya wewenang pengelolaan dana Bos dan Bos Daerah maka pihak sekolah paham harus menggunakan dana tersebut seperti apa,” ungkapnya


Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta kepada pihak sekolah untuk amanah dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam pengelolaan Bos dan Bos Daerah tersebut. “Jangan dikorupsi dana Bos dan Bos Daerah,” tegas Gubernur.


Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan melantik sejumlah guru dan meminta kepada Kbid SMK pada Dindikbud Banten untuk menciptakan kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja.“Sehingga lulusan SMK bisa langsung diterima dalam dunia kerja, karena memiliki ilmu yang sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.


Di lokasi yang sama, Kepala Dindikbud Banten, E Kosasih Samanhudi mengaku mendukung dan menyambut baik kebijakan Gubernur tersebut. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuta regulasi dan payung hukum agar pemangkasan birokrasi penyaluran dana BOS dan Bos Daerah dapat segera terrealisasi.“Dengan adanya pemangkasan birokrasi penyaluran Bos dan Bos Daerah ini, diharapkan sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikannya,” imbuh Kosasih. (satibi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook