Pengawasan Perizinan Libatkan Para Camat

nurul roudhoh   |   Pandeglang  |   Rabu, 11 April 2018 - 13:20:40 WIB   |  dibaca: 184 kali
Pengawasan Perizinan Libatkan Para Camat

BAWA MAKANAN : Camat meninggalkan kantor DPMPTSP Pandeglang usai mengikuti rapat pengawasan perizinan, Selasa (10/4). Camat harus mengecek perusahaan-perusahaan di wilayahnya apa suadah berizin atau belum.

PANDEGLANG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pandeglang menggelar rapat tertutup dengan camat membahas pengawasan perizinan, Selasa (10/4).

Rapat yang dipimpin Sekda Pandeglang, Ferry Hasanudin di Aula DPMPTSP dihadiri para asisten daerah itu wartawan dilarang meliput, dengan alasan aula yang digunakan melebihi kapasitas. "Maaf pak gak bisa masuk. Tempatnya sudah penuh," kata seorang pegawai DPMPTSP Pandeglang di ruang tunggu.


Usai rapat, Sekda Pandeglang, Ferry Hasanudin menyatakan, rapat yang dipimpinnya tidak tertutup. Menurut Ferry, rapat itu bertujuan untuk membahas pembentukan satuan tugas (satgas) pengendalian dan pengawasan perizinan. "Tidak ada rapat tertutup. Kami hanya membahas dan menginformasikan adanya satgas. Satgas ini personilnya dari tingkat kabupaten dan camat," kata Ferry.


Ferry mengatakan, pembentukan satgas menindaklanjuti instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari terjadi penyalahgunaan dalam proses perizinan. "Sekarang DPMPTSP memiliki kewenangan untuk mendelegasikan laporan perizinan ke ibu Bupati (Irna Narulita-red). Dasar satgas ini arahan dan rekomendasi dari KPK, semua proses perizinan harus transparan, akuntabel, dan terbuka untuk menghindari terjadinya penyelewengan," ungkapnya.


Menurut Ferry, tugas satgas harus melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan. Dengan cara melakukan investigasi kepada semua perusahaan di lingkungan masing-masing. "Camat harus mengawasi, melaporkan, dan menganalisa. Mereka harus mengecek ada berapa perusahaan yang sudah berizin dan belum. Kalau ada perusahaan yang sudah membangun, tapi tidak berizin. Kita tarik mereka untuk mengurus perizinan. Apalagi sekarang sudah adanya perizinan online," ujarnya.


Kabid Pengendalian DPMPTSP Pandeglang, Roni menuturkan, pembentukan satgas sesuai Perpres Nomor 91 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan perusahaan bertujuan untuk mengawasi perizinan maupun non perizinan yang melibatkan unsur camat dan Kasi Trantib SatpolPP. "Camat yang lebih tahu di lapangan. Mereka yang tahu persis keadaan wilayahnya. Harus ikut mengawasi. Kalau ada yang melanggar laporkan kepada kami, dan camat berhak memeriksanya" tuturnya.


Dia menambahkan, pembentukan satgas untuk mendorong agar Pandeglang banyaknya perusahaan yang berinvestasi di sektor agrobisnis dan maritime bisnis. "Dengan adanya itu diharapkan investasi di Pandeglang maju. Kita (Pandeglang) mendapatkan peringkat ke 8 di Provinsi Banten. Investasi kita ada data yang tidak sinkron antara perizinan online dengan BKPM (badan koordinasi penanaman modal)," ujarnya. (yanadi)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook