PAD Rp 4 Miliar Terancam Raib

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Jumat, 13 April 2018 - 11:58:33 WIB   |  dibaca: 251 kali
PAD Rp 4 Miliar Terancam Raib

TENAGA BEKERJA : Seorang tenaga kerja asing melakukan pekerjaan di sebuah perushaaan yang ada di Kota Cilegon, Kamis (12/4).

CILEGON- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diraup Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon pada 2017 dari Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) terancam hilang. Padahal, PAD dari IMTA sendiri mencapai Rp 4 miliar, Kamis (12/4).

Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Kerja Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Wawan Gunawan mengatakan, Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden  (Perpres) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Setelah penerbitan Perpres, biasanya tiga bulan kemudian akan disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) terkait hal yang sama. "Jika memang akan di-Permen-kan, tentu ada perubahan kewenangan terkait dengan TKA," kata Wawan kepada Banten Raya, kemarin.


Wawan menjelaskan, Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA, ada klausul yang merubah aturan terkait dengan penggunaan TKA. Nantinya industri yang akan memekerjakan TKA, tidak perlu lagi dengan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) tetapi cukup dengan pembuatan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). "Untuk itu, tentu pendapatan dari pembuatan IMTA di kabupaten atau kota tidak ada lagi. P

embuatan IMTA di kabupaten atau kota dilayani oleh DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) setempat. Dari IMTA itu, Cilegon meraup Rp 4 miliar tahun lalu," jelasnya.


Wawan menegaskan, potensi pendapatan dari IMTA tahun lalu sebesar Rp 4 miliar akan hilang, jika Pemerintah Daerah tidak lagi diberi kewenangan terkait pembuatan IMTA. "Pengurusan IMTA itu kalau TKA bekerja di satu kota IMTA dikeluarkan di kota tempat TKA bekerja. Kalau TKA bekerja di lebih dari satu kota tapi dalam satu provinsi maka dibuat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Sementara, kalau TKA bekerja di dua provinsi atau lebih maka IMTA dibuat di Kemenaker," tegasnya.


Kepala Disnaker Kota Cilegon Bukhor mengatakan, PAD yang didapat oleh Disnaker Kota Cilegon saat ini hanya dari penerbitan IMTA saja. Jika IMTA tidak lagi bisa dikeluarkan oleh Disnaker Kota Cilegon, tentu Disnaker tidak memunyai PAD lagi. "Kalau Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA di-Permen-kan, kita loss pendapatan Rp 4 miliar," katanya.


Ia menambahkan, terancamnya PAD sebesar Rp 4 miliar tersebut akan segera disampaikannya kepada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi. "Kita tidak bisa memungut PAD dari sektor lain selain IMTA. Kalau untuk pembuatan Kartu Pencari Kerja atau Kartau AK-1 itu gratis," tambahnya. (gillang)

 


 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook