Selisih Nilai Aset SMA/SMK Capai Rp 26 Miliar

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Sabtu, 21 April 2018 - 11:33:07 WIB   |  dibaca: 114 kali
Selisih Nilai Aset SMA/SMK Capai Rp 26 Miliar

AUDIT BPK : Suasana acara penyerahan dokumen berita acara serah terima bantuan pemerintah pusat untuk SMA/SMK negeri, di Aula BPKAD Banten, KP3B, Jumat (20/4).

SERANG- Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten menemukan adanya selisih nilai aset SMA/SMK di Pemprov Banten yang mencapai Rp 26 miliar. Hal tersebut ditenggarai terjadi karena tak lengkapnya pelaporan hibah ke SMA/SMK yang bersumber dari APBN.


Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, dari hasil audit BPK ditemukan adanya selisih nilai aset SMA/SMK antara versi pemprov dan BPK.

“Angka BPK misalnya Rp 1 juta, tapi angka di kita cuma Rp 700 ribu. Apakah Rp 700 ribu ini ada data yang belum sempat tercatat? Jadi memang untuk mencarinya kita sinkronisasi angka. Nilai perbedaan sekitar Rp 26 miliar,” ujarnya di sela-sela acara penyerahan dokumen berita acara serah terima atas bantuan pemerintah pusat untuk SMA/SMK negeri, di Aula Kantor BPKAD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (20/4).


Menurutnya, selisih itu terjadi karena belum sinkronnya pendataan bantuan hibah kepada SMA/SMK yang bersumber dari APBN. Akan tetapi, bantuan tersebut diberikan langsung kepada sekolah tanpa melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (dindikbud).


“Karena sebelumnya ada bantuan hibah dari pusat langsung ke sekolah tidak melalui dindikbud, makannya angkanya berbeda. Sementara BPK langsung ambil angkanya dari sekolah, dari sekolah ada yang belum melaporkan ke dindikbud,” katanya.


Dengan kondisi tersebut, pihaknya langsung menggelar sinkronisasi data dengan seluruh SMA/SMK se-Banten. Dia memastikan sinkronisasi akan selesai pada Sabtu (21/4).“Tapi kemarin sudah bertahap ada yang sudah sinkron jadi di harapkan sampai besok (hari ini) angkanya sudah masuk. Yang disinkronkan sekarang khusus yang APBN, kalau yang pengadaan sendiri (APBD) sudah masuk semua angkanya,” ungkapnya.


Disinggung soal nilai aset SMA/SMK yang dikelola Pemprov Banten, Dwi menjelaskan nilainya mencapai Rp 1,2 triliun. Nilai itu belum ditambahkan dengan nilai aset hibah dari APBN yang kini sedang disinkronisasi.

 “Yang sudah diserahkan sejak dari perolehan awal sampai terakhir 2016 sekitar Rp 1,2 triliun. Tapi itu belum dikurangi nilai penyusutan. Angkanya cukup besar yang masuk ke provinsi, sehingga pencatatan dan pelaporannya harus betul-betul sesuai. Kalau enggak, angka selisihnya jadi besar,” tuturnya.


Sekretaris Dindikbud Banten Joko Waluyo meminta pihak SMA/SMK bisa teliti dalam pelaporannya. Hal itu menjadi penting karena permasalahan aset cukup berpengaruh pada penilaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).“Ada 148 SMA dan 75 SMK negeri yang kini menjadi kewenangan Pemprov Banten. Jangan sampai LKPD terganggu,” ujarnya. (dewa)     

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook