Tenaga Kerja Asing Semakin Leluasa

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 24 April 2018 - 14:44:21 WIB   |  dibaca: 789 kali
Tenaga Kerja Asing Semakin Leluasa

JAGONGAN : Pejabat Imigrasi dan Disnaker Kota Cilegon berdialog dengan jajaran Redaksi HU Banten Raya dalam acara Jagongan yang digelar di Kantor Redaksi Banten Raya, Jumat (20/4) lalu.

CILEGON - Penangkapan yang berujung pada deportasi terhadap Mr LOK, salah satu tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di PT Dongjin Indonesia, Kota Cilegon membuka mata kita bahwa keberadaan mereka harus mendapat pengawasan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Pasca terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA, dipastikan TKA akan lebih leluasa.


Dengan adanya perpres itu, TKA yang biasanya harus melaporkan diri ke kabupaten/kota kini tidak perlu lagi. Mereka cukup ke pusat.Kepala Seksi (Kasi) Penempatan Kerja Dalam Negeri pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon Wawan Gunawan mengakui, keberadaan TKA ke depan bakal semakin leluasa setelah terbitnya Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA.


Wawan menjelaskan, TKA yang biasanya melakukan pelaporan ke dinasnya yang dibukukan dalam dokumen izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) kini tidak lagi. TKA hanya cukup izin menunjukkan Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari perusahannya. “Kami akan berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Banten untuk pengawsan TKA (seperti apa),” tutur Wawan dalam acara diskusi "Jagongan Banten Raya", di Kantor Redaksi Banten Raya, Rukan Cilegon Bussines Square, Blok A Nomor 18, Komplek PCI, Kota Cilegon, kemarin.


Hadir dalam acara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, Hendra Kurniawan, Pranata Pertama Disnaker Cilegon A Taufani, Pimred Banten Raya Budi Sudiarto, dan jajaran redaksi Banten Raya.


Wawan menjelaskan, jumlah TKA yang ada di Kota Cilegon beradasarkan keberadaannya tercatat sebanyak 1.270 orang. Sedangkan TKA yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja (IMTA) dari Disnaker Cilegon sebanyak 307. "Ada perbedaan, kalau TKA berdasarkan keberadaan, dia kerjanya tidak hanya di Cilegon, tapi di daerah lain juga. Tapi, kalau berdasarkan IMTA hanya bekerja di Cilegon," ungkap Wawan.


Menurut Wawan, sejatinya keberadaan TKA di perusahaan untuk mentransfer ilmu atau keahlian kepada tenaga lokal. Setelah tenaga lokal bisa, TKA tersebut bisa digantikan posisinya oleh tenaga lokal. "Itu yang sering kita minta ke perusahaan, agar tetap menggunakan tenaga lokal," ungkapnya.

Retribusi
Namun begitu, keberadaan tenaga asing tidak melulu menjadi masalah. Keberadaannya ternyata juga menjadi pemasukan ke daerah melalui retribusi. Selama 2017, retribusi yang diperoleh Cilegon dari TKA sebanyak Rp 1,4 miliar. "Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya, karena kalau target tentunya harus naik tiap tahunnya," jelasnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, Hendra Kurniawan juga menyatakan akan semakin memperketat pengawasan TKA. “Kami rutin melakukan monitoring, seperti temuan General Manajer PT Dongjin yang ilegal juga hasil dari monitoring rutin,” jelas Hendra.

Secara umum, kata Hendra, dalam dua tahun terakhir, keberadaan TKA di Cilegon semakin kondusif. Pasalnya, TKA ilegal yang ditemukan jumlahnya semakin menurun. “Dua tahun pada 2017 dan awal 2018 ini, TKA di Cilegon semakin kondusif, tidak seperti 2016 silam. Pada 2016 ada 35 TKA ilegal yang bekerja di PT Conch Semen, lalu dideportasi, jumlahnya cukup banyak,” jelasnya.


Akan tetapi, pengawasan akan tetap menjadi prioritas, terutama parusahaan-perusahaan dalam tahap konstruksi. Karena, perusahaan tahap kontruksi seperti ini kerap menggunakan TKA untuk pekerjaan kasar.


Pekerjaan konstruksi, sambung Hendra, rawan akan TKA pekerja kasar, seperti halnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 7 di Kabupaten Serang. Meski bukan di wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Cilegon, bisa saja pekerjanya bermukim di wilayah Cilegon. “Setelah dipelajari, yang banyak TKA ilegal khususnya pekerja kasar itu kalau pembangunan konstruksi. Tapi, kalau proyek sudah selesai biasanya TKA hanya untuk jabatan-jabatan tertentu saja,” tuturnya.

Ditambahkan Hendra, TKA yang terbukti tidak mengantongi izin tinggal dengan lengkap akan ditangkap dan jika memenuhi persayaratnnya akan dideportasi.Baik Hendra maupun Wawan sepakat bahwa pengawasan dari masyarakat sangat penting, karena petugas memiliki keterbatasan dalam pengawasan. "Temuan-temuan yang kita tindaklanjuti itu berawal dari laporan masyarakat, makanya keterlibatan masyarakat sangat penting," pungkasnya. (Gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook