PR Pemerintah Dinilai Menumpuk

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Kamis, 26 April 2018 - 13:03:51 WIB   |  dibaca: 433 kali
PR Pemerintah Dinilai Menumpuk

PROTES PEMERINTAH : Sejumlah aktivis Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melakukan aksi teaterikal sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang kurang pro rakyat, Rabu (25/4).

CILEGON - Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) melakukan aksi unjuk rasa dalam rangka refleksi 19 tahun Kota Cilegon. Dalam aksinya yang berlangsung di Halaman Kantor Walikota Cilegon, IMC mengkritik kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon yang dinilai memiliki banyak Pekerjaan Rumah (PR) dan Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi yang dianggap minim gebrakan.

Pantauan Banten Raya, Rabu (24/4), aksi unjuk rasa dilakukan di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Jalan Ahmad Yani, Kota Cilegon. Di tengah gerimis, puluhan mahasiswa tak henti-henti meneriakkan kritik kepada Pemkot Cilegon. Bahkan, aksi tersebut diwarnai oleh aksi teatrikal dengan berenang di Halam Kantor Walikota yang saat itu digenangi banjir.

Ketua Umum IMC Chairul Hidayat mengatakan, dibawah kepemiminan Plt Walikota Edi Ariadi, Pemkot Cilegon dinilai minim gebrakan berarti. Terbukti, setelah lebih dari enam bulan Edi memimpin, Pemkot Cilegon masih menyimpan Pekerjaan Rumah (PR) yang tidak sedikit. "Masalah pengangguran, masalah pembangunan, dan pengentasan kemisikinan masih belum terselesaikan," kata Chairul kepada Banten Raya, kemarin.


Menurut Chairul, masalah pengangguran di Kota Cilegon saat ini masih tinggi, karena masih angkanya 11,88 persen. Bahkan, ditambah lagi adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk Cilegon dan mempersempit kesempatan bagi tenaga kerja lokal. "Bahkan beberapa lalu ada TKA ilegal yang dideportasi," tuturnya.


Zhairul meminta kepada Pemkot Cilegon untuk melakukan sinkronisasi antara kesempatan kerja dan pelatihan bagi calon tenaga kerja. Saat ini, memang ada Balai Latihan Kerja (BLK) namun pelatihan yang dilakukan kurang sesuai dengan kebutuhan kerja bagi industri di Cilegon. "Masalah pengangguran harus diperhatikan secara serius. Meski Pemkot fokus pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan jangan disepelakan," ucapnya.

Chairul juga menyoroti terkait dengandengan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Cilegon yang masih minim. Ia berharap, Pemkot Cilegon untuk membeberkan terkait pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon yang terindikasi korupsi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. "Kalau memang sudah ada pejabat Pemkot Cilegon yang diperiksa terkaitb kasus dugaan itu harusnya Pemkot juga turun tangan juga kepada pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi," tegasnya.


Diterangkan Chairul, pembangunan infrastruktur di Kota Cilegon saat ini tidak terakomodir dengan baik. Pasalnya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 1,98 triliun, namun pembangunan masih acak-acakan. "Terbukti, banjir di tengah kota terjadi, apalagi di wajah Pemkot Cilegon depan Kantor Walikota, jalan protokol drainasenya juga masih buruk. Plt Walikota harus mengambil sikap atas ini semua," terangnya.


Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi IMC, Rizki Sandika mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya karena melihat keprihatinan atas pembangunan yang dilakukan Pemkot Cilegon. PR seperti pengentasan kemisikinan juga masih belum terselesaikan di daerah yang kaya akan industri ini. "Jangan dilihat jumlah APBD yang hanya Rp 1,98 triliun, tapi rasionya cukup besar karena jumlah penduduknya hanya 400.000 orang. Saat ini masih banyak rumah reot milik warga miskin yang belum tersentuh bantuan pemerintah," jelasnya. (gillang)

 

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook