PT Conch Cement Indonesia Banyak Pelanggaran

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Jumat, 27 April 2018 - 15:39:50 WIB   |  dibaca: 1106 kali
PT Conch Cement Indonesia Banyak Pelanggaran

BANYAK PELANGGARAN : Suasana pertemuan antara Komisi V DPRD Banten dengan manajemen PT Conch Cement Indonesia dan perwakilan Disnakertrans dan Dishub Banten, di ruang Komisi V, Kamis (26/4).

SERANG- PT Conch Cement Indonesia yang berlokasi di Puloampel, Kabupaten Serang dinilai banyak melanggar peraturan pemerintah. Berdasarkan catatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, setidaknya ada 39 pelangaran yang harus ditindaklanjuti manajemen perusahaan penghasil semen ini.


Informasi itu terungkap saat Komisi V DPRD Banten memanggil manajemen PT PT Conch Cement Indonesia yang dihadiri perwakilan Disnakertran dan Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, di ruang rapat Komisi V DPRD Banten, Kamis (26/4).


Dalam pertemuan rapat itu, Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah I pada Disnakertrans Banten Rully Riatno mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada 26-28 April 2017, ditemukan sebanyak 39 pelanggaran berkaitan dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Temuan pelanggaran itu telah disampaikan Disnakertrans dalam nota pemeriksaan. "Ada 39 yang perlu diperbaiki. Bahkan yang direkomendasikan ada 40-an. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran, baik undang-undang nomor 13 maupun undang-undang nomor 1,” ujar Rully.


Mendengar pernyataan Rully, pimpinan rapat yang juga anggota Komisi V Ishak Sidik meminta Rully untuk membeberkan pelanggaran apa saja yang terjadi. "Ungkap saja pelanggaran apa saja itu," ujar Ishak seraya mendapat dukungan dari Encop Sopia, anggota Komisi V yang lain.


"Sebenarnya (temuan pelanggaran) ini untuk konsumsi internal, namun kalau memang harus diungkap di sini, ya tidak apa-apa. Namun kami titip kepada pihak media (wartawan) agar tidak dipublikasikan, karena sebenarnya ini adalah rahasia internal," ujarnya.


Mendengar pernyataan itu, Ketua Komisi V Fitron Nur Ikhsan langsung mengambil keputusan agar data-data pelanggaran tersebut cukup diserahkan saja ke Komisi V. "Kalau memang itu confidential (rahasia), ya sudah kami minta saja datanya, untuk kami pelajari," ujar Fitron.


Rully kemudian melanjutkan paparan. Rully menggungkapkan bahwa hingga saat ini rekomendasi tersebut belum seluruhnya dilaksanakan. Oleh karena itu Disnakertrans saat ini sedang mendalami untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran yang ada pada PT Conch Cement Indonesia. “PT Conch ini kalau bahasa kita istilahnya sedang rawat jalan, belum sembuh total. Bu Vion (perwakilan PT Conch) sendiri mohon maaf tidak punya kapasitas mewakili perusahaan. Kita sering memperingatkan, kok belum banyak perubahan, baik norma ketenagakerjaan maupun aspek keselamatan kerja,” jelasnya.


Rully tak secara rinci menyebutkan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan pabrik semen tersebut. Namun dalam pertemuan tersebut terungkap antara lain berkaitan dengan tenaga kerja asing (TKA) yang lebih dominan ketimbang warga negara Indonesia.


Selain itu, mengenai upah tenaga kerja dibawah upah minimum kabupaten (UMK), hingga soal bahu jalan yang dijadikan parkir kendaraan pengangkut semen maupun bahan baku.
“Sudah kita lakukan pemeriksaan, apakah bisa ditingkatkan ke penyidikan, sedang kita dalami.

Jabatan-jabatan di posisi tertentu yang masih diduduki oleh TKA. Seperti jabatan kepersonaliaan tidak boleh (WNA), tapi ada indikasi masih (diisi) TKA. Kami sudah melangkah ke tahap akhir. Pembinaan sudah, pemeriksaan sudah, teguran sudah. Terakhir kalau memang tidak berubah masuk penyidikan,” ujarnya.


Diketahui bahwa pertemuan itu digelar setelah sebelumnya pada Rabu (24/4), anggota Komisi V DPRD Banten melakukan sidak ke pabrik semen tersebut. Namun di lokasi pabrik, para wakil rakyat ini kurang mendapat respon yang baik dari manajemen.


Pimpinan rapat Ishak Sidik menjelaskan bahwa sidak yang digelar untuk menindaklanjuti laporan masyarakat."Beberapa persoalan yang ingin diekspose ini kaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Informasi masyarakat sebagian besar tenaga kerjanya dari Cina. Dan ketika kami sidak ke sana, ternyata ada mesnya. Saya pikir kantor, karena bangunan besar dan luas, ternyata itu mes untuk karyawan asing (Cina)," ujar Ishak.


Menurut dia, Komisi V melihat penyerapan negara kerja asing dan lokal tidak sebanding. Ishak mempertanyakan apakah hal itu bagian dari komitmen dari investasi. "Kita lihat karyawan lokalnya tidak ada yang bekerja di posisi strategis. Bahkan tidak ada penerima tamu. Apakah memang seperti itu biasanya. Kita kunjungan dengan penerimaan yang seperti itu, maka kita berkewajiban mengetahui ada apa di sana," ujarnya.


"Kenapa dishub juga diundang, karena ada aduan dari masyarakat bahwa kendaraan operasional perusahaan ini tidak punya lahan parkir. Sehingga truk itu diparkir di pinggir jalan. Ini sangat mengganggu masyarakat. Saya undang dishub untuk membahas soal izin amdal lalinnya," tegas Ishak.


Selain itu, lanjut Ishak, dermaga di PT Conch juga cukup besar. Untuk itu dia meminta dishub mengecek soal perizinannya. "Karena pernah juga kejadian di Bojonegara ada sandaran kapal di sana ada narkoba (untuk menyelundupkan narkoba)," tegasnya.


"Hal lainnya kaitan dengan sarana ibadah, musola. Meski karyawan banyak dari Cina, saya yakin karyawan lokal banyak muslimnya. Jadi kami minta mereka bikin perusahaan di sini, jangan juga mengabaikan tradisi lokal di sini," tegasnya.


Perwakilan manajemen PT Conch Cement Indonesia yang dihadiri Manajer Office Vion Qiu membantah sejumlah temuan tersebut. Ia mengungkapkan, TKA di pabrik tersebut hanya 39 orang.“Sampai saat ini TKI ada 113. TKA yang punya Kitas Cilegon itu 39 orang. Tapi yang standby di perusahaan kita antara 30 sampai 33 orang. Tidak benar TKA lebih banyak. Makanya saya enggak tahu kenapa dia (manajer mekanik) bisa menyebut itu. Silahkan bisa dikroscek di Imigrasi, saya jamin tidak segitu,” kata Vion.


Ia juga menegaskan upah karyawan di PT Conch sesuai UMK. “Karyawan Conch tidak ada dibawah UMK. Kalau ada yang mengatakan itu, saya bisa langsung ketemu orangnya. Kalau Outsourcing itu kan pihak ketiga, soal gajian dari mereka bukan dari Conch,” ujarnya.


Ia juga menjelaskan, karyawan yang direkrut lebih banyak dari Indonesia. “Kemarin karyawan yang kita rekrut supervisor empat orang, untuk mesin juga, rata-rata dari karyawan Indonesia. Kita juga selalu komunikasi dengan kampus, seperti Untirta kemarin kita buka ada seratus lebih yang ikut tes,” ujarnya.


Soal bahu jalan, menurutnya pihaknya sudah menegur pihak ketiga. “Udah ditegur yang mobil di bahu jalan. Sudah ada dalam kontrak bahwa itu harusnya di dalam. Mobil itu ada 3 perusahaan (pihak ketiga). Saya sudah komunikasikan agar diselesaikan masalah itu. Kemudian soal Jetty (dermaga) kita izinnya sudah ada,” ujarnya.


Ketua Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, saat dewan ke lapangan ternyata ditemukan kasus-kasus baru yang melebihi laporan masyarakat ke Komisi V. “Catatan kami meyakini pelanggaran-pelanggaran yang PT Conch ini cukup banyak dan besar.

Saya lihat foto-fotonya (hasil sidak) luar biasa, itu dampak dari operasional oleh PT Conch. Emang PT Conch ini apa, bisa semena-mena di sini. Ibu (menyebut Vion) hari ini jadi catatan kami. Kami ingin sampaikan mandat atau tidak punya mandat, ibu yang bertanggungjawab untuk disampaikan ke perusahaan. Karena pertemuan ini resmi, kami undang resmi, pakai kop berlogo lembaga DPRD,” ujarnya.


Fitron meminta manajemen mematuhi aturan yang ada. "Kami menekankan bahwa kami ini lembaga politik, sehingga punya kewenangan atas daerah kami. Sampaikan kepada pimpinan Ibu. Memang PT Conch itu apa, kok bisa semena-mena di sini. Saya akan tindaklanjuti ini. Kami akan ke kemenaker. Kami akan komplain, PT Conch ini mengganggu. Ingat meski sudah ada izin, tapi ini daerah kami," tegas Fitron.


Sementara, menurut Anggota Komisi V Encop Sopia, saat sidak ke lokasi Komisi V kurang direspon baik oleh perusahaan. “Kemarin kita ke sana itu tidak ada yang mau menerima. Kita pertama datang saja memang tertutup, susah masuknya. Sampai kita menunggu tiga jam, akhirnya diterima itu oleh manajer mekanik,” ujarnya seraya mengungkapkan, hasil sidak tersebut diketahui TKA di pabrik tersebut sebanyak 141 orang, sedangkan WNI hanya 101 orang. (rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook