WH-Andika Dinilai Gagal Pimpin Banten

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Selasa, 15 Mei 2018 - 12:39:53 WIB   |  dibaca: 144 kali
WH-Andika Dinilai Gagal Pimpin Banten

GAGAL : Mahasiswa dari sejumlah organisasi berunjuk rasa menyikapi satu tahun kepemimpinan Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy, di pintu gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (14/5).

SERANG- Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy dinilai telah gagal memimpin roda pemerintahan Provinsi Banten. Pasangan ini dianggap tidak mampu merealisasikan janji kampanyenya, meski sudah satu tahun bekerja.


Penilaian itu disuarakan puluhan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan, saat berunjuk rasa di gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (14/5) pukul 14.40.


Mereka bernaung pada organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Serang, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala), Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Banten, Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) dan organisasi mahasiswa lainnya. Mereka bersatu dan menamakan diri Gerakan Rakyat Melawan (Geram).


Pantauan di lokasi, kedatangan mahasiswa disambut puluhan petugas kepolisian yang sejak siang sudah berjaga untuk mengamankan demo itu. Setibanya di lokasi, mahasiswa langsung berorasi. Mereka juga menyanyikan yel-yel dan teaterikal yang menggambarkan kegagalan kinerja WH-Andika. Setelah selama dua jam menyampaikan aspirasinya, mahasiswa akhirnya membubarkan diri karena WH-Andika tidak kunjung hadir menemui mereka. Sebelumnya, demo tersebut sempat ditunda karena petugas polisi yang berjaga melaksanakan salat Ashar di jalanan depan gerbang KP3B.


Koordinator Aksi Faqih Helmi dalam orasinya menyatakan bahwa masyarakat Banten harus kembali menahan rasa sabarnya atas kegagalan kepemimpinan satu tahun WH-Andika. Menurut Faqih, pada kenyataan objektif diketahui bahwa pembangunan Provinsi Banten tidak mengalami perubahan signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukan ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan WH-Andika. "WH-Andika gagal memimpin Banten,” teriaknya menggunakan toa (pengeras suara).


Faqih mengungkapkan, semangat perubahan yang janjikan pasangan WH-Andika saat kampanye pada Pilkada Banten 2017 nampaknya hanya sebatas angan-angan. Janji kampanye disampaikan semata-mata hanya untuk meyakinkan para pemilih. "Tidak heran upaya pembangunan dalam sektor birokrasi, pendidikan, kesehatan dan infrastrukur jalan di tempat dan statis tanpa ada tindakan nyata," kata Faqih.


Sementara itu, Ketua Kumala Ridwan Anggara dalam orasinya mengatakan bahwa pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK yang dijanjikan WH-Andika hanya sebatas mimpi bagi masyarakat Banten. Kenyataan yang terjadi di lapangan, pendidikan gratis belum terasa secara keseluruhan. Kesehatan gratis menggunakan KTPE juga gagal direalisasikan karena berbenturan dengan peraturan pemerintah pusat.


"Belum lagi terkait infrastruktur, dalam beberapa kesempatan gubernur dan wakil gubernur mengatakan akan berencana membangun jalan sepanjang 100 kilometer pada tahun 2018. Faktanya, itu sama sekali belum dilakukan.

Bahkan proses lelang (proyek) mangkrak. Ini sangat memprihatinkan. Masyarakat Banten kini harus kembali menahan rasa sabarnya atas kegagalan WH-Andika membangun provinsi Banten dalam satu tahun (bekerja),” tegas Angga.


Orator dari perwakilan HMI Serang Andre Wiranata Hakim juga menegaskan bahwa Gubernur Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hazrumy gagal menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Fakta yang terjadi, penduduk miskin di Banten mengalami peningkatan sebanyak 24,79 ribu orang, sehingga jumlahnya menjadi 699,83 ribu orang. “Angka pengangguran di Banten sejak dipimpin WH-Andika menjadi nomor dua tertinggi se-Indonesia. Ini parah sekali,” katanya.


Andre mewakili elemen mahasiswa menuntut WH-Andika segera merealisasikan janji kampanyenya, seperti, mewujudkan reformasi birokrasi, mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, melaksanakan pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK, kesehatan gratis, dan percepatan pembangunan infrastruktur jalan milik Provinsi Banten.


Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim menyatakan bahwa pihaknya berencana menemui Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta ijin agar dapat merealisasikan janji politiknya berobat gratis menggunakan KTPel. Selain itu, pihaknya juga akan menemui Departemen Dalam Negeri apakah sistem tersebut biasa masuk atau tidak.
 

“Yang perlu itu validasi data, karena ternyata orang miskin di kampung malah belum dapat BPJS. Padahal, asumsi kita se-provinsi itu orang miskin harusnya sudah dapat semua, karena 5,6 persen orang miskin itu sekitar 600 ribu orang,” ujar Wahidin, saat ditemui di Pemkab Serang, Senin (14/5).


Ia menjelaskan, program berobat gratis menggunakan KTPel merupakan jalan tengah, sebagai satretgi provinsi untuk membiayai berobat dua juta warga Banten. “Kita mau datangi KPK, saya mau ijin agar saya bisa membayar 2 juta warga yang ketika masuk rumah sakit tidak diminta apa-apa  langsung pakai KTP dan dibayar oleh provinsi. Kita sedang cari sistem agar uang yang kita keluarkan tepat sasaran,” katanya.


Terkait dengan pendidikan gratis untuk SMA/SMK di Provinsi Banten, pria yang akrab disapa WH itu menjelaskan, mulai tahun ini akan digratiskan semua. “Kita mulai gratiskan tahun ini untuk biaya sekolah, karena di kabupaten/kota sudah gratis semua. Hampir Rp2 trilun lebih kita anggarkan untuk pendidikan termasuk untuk honor dan lain sebagainya,” tuturnya. (rahmat/tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook