Jumlah Waralaba Bakal Dibatasi

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Selasa, 15 Mei 2018 - 14:51:00 WIB   |  dibaca: 35 kali
Jumlah Waralaba Bakal Dibatasi

PELATIHAN UMKM: Pj Sekda Agus Erwana meninjau produk UMKM pada acara pelatihan dan pengembangan UMKM di gedung Golkar Kota Serang, Senin (14/5).

SERANG – Pemkab Serang berencana membatasi jumlah waralaba di Kabupaten Serang. Maraknya waralaba dinilai menghambat perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu diungkapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Serang Agus Erwana saat membuka acara pelatihan dan pemberdayaan UMKM di gedung Golkar Kota Serang, Senin (14/5). Acara diikuti 326 pelaku UMKM baru dari 29 kecamatan.


Agus menilai, perkembangan waralaba yang pesat sudah menjadi pesaing UMKM yang tidak seimbang. Menurut Agus, UMKM yang masih menemui kendala karena usaha pribadi tidak akan mampu menyaingi usaha waralaba. “UMKM ini kan kecil, sementara waralaba sudah perkongsian.

Mumpung belum terlalu banyak (jumlah waralaba-red), kita harus batasi. Paling tidak, satu kecamatan cukup satu saja yang mewakili,” ujar Agus yang juga selaku Asisten Daerah (Asda) I Pemkab Serang ini.


Agus pun berencana untuk melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD untuk membahas rencana batasan jumlah waralaba tersebut. “Nanti akan kita kaji, kita akan evaluasi,” tegas pria berkumis dan beralis tebal itu.


Saat ini, menurut Agus, pihaknya perlu mengembangan UMKM. Terutama mengenai pengemasan dan manajemen keuangan UMKM. Pihaknya juga berencana untuk mempermudah izin usaha bagi UMKM. “Nanti perizinannya cukup ke kelurahan dan kecamatan saja, tidak usah dibuat ribet,” katanya.


Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang Abdul Wahid berharap, keberadaan waralaba dapat bersinergi dengan UMKM menjadi media pemasaran produk UMKM. “Setidaknya syaratnya tidak diperketat (produk UMKM yang masuk waralaba-red). Sekarang masih ketat,” katanya.


Waralaba, lanjutnya, masih menggunakan sistem konsinyasi untuk pembayaran produk atau pembayaran dilakukan setelah produk terjual. Wahid menilai, hal itu memberatkan pelaku UMKM karena berkaitan dengan ketersediaan modal. “Makanya, belum banyak produk kita yang masuk waralaba, baru 15 produk,” ujarnya.


Untuk pengembangan UMKM, kata Wahid, pihaknya memberikan pelatihan mengenai pembukuan akuntansi dan pengemasan produk. Wahid berharap, program bisa melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes). “Nanti BUMDes punya tanggung jawab membina UMKM di desa,” terangnya.


Wahid menargetkan, bisa membentuk 600 pelaku usaha baru setiap tahunnya untuk menambah peluang lapangan kerja. “Kita juga setiap tahun ada pemberian bantuan sertifikat halal MUI kepada 50 UMKM,” pungkasnya. (rbnn)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook