Separuh Anggota Dewan Absen Paripurna

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 15 Mei 2018 - 16:09:41 WIB   |  dibaca: 88 kali
Separuh Anggota Dewan Absen Paripurna

SEPI : Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon tentang penyampaian Dua Raperda hanya dihadiri 18 anggota DPRD Kota CIlegon, Senin (14/5).

CILEGON - Lebih dari separuh atau sebanyak 18 dari 35 anggota DPRD Kota Cilegon ternyata memilih absen dalam Rapat Paripurna DPRD kota Cilegon dengan agenda Penyampaian Dua ua dari tiga unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon absen dalam Rapat Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, termasuk dua diantaranya adalah pimpinan dewan, Senin (14/5).

Rapat paripurna tersebut dalam rangka Penyampaian Dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang Pelayanan Tera atau Tera Ulang dan Raperda tentang Penyidik Pegawai Negesi Sipil (PPNS).

Dua unsur pimpinan yang tidak hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Syibaubdin Sibli dan Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon Nana Sumarna.Selain banyak kursi anggota DPRD yang kosong, Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon yang seharusnya dimulai sejak pukul 09.00 WIB juga mundur menjadi pukul 10.00 WIB. Meski demikian, Rapat Paripurna Penyampaian Dua Raperda tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua DPRD Kota Cilegon Fakih Usman Umar membantah jika rapat paripurna tersebut tidak memenuhi kuorum. Pasalnya, dua anggota DPRD ada yang sudah hadir dan mengisi tanda tangan, namun pergi karena alasan berobat. Hal tersebut dianggap sudah hadir dalam rapat paripurna. "Yang tanda tangan 18 anggota dewan, ada dua yang setelah tanda tangan terus pergi izin mau berobat. Masa iya tidak saya izinkan," kata Fakih kepada Banten Raya, kemarin.

Fakin juga memberi keterangan terkait adanya unsur pimpinan DPRD yang tidak hadir lantaran sedang melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Begitu juga dengan anggota DPRD yang tidak hadir, sebagian besar sudah izin terlebih dahulu. Ia juga mengklaim rapat paripurna tetap berjalan sah. "Tidak terganggu jalannya paripurna," ucapnya.


Dua Raperda yang disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, tambah Fakih, akan segera ditindaklanjuti oleh panitia khusus atau komisi di DPRD Kota Cilegon. Ia berharap, dalam waktu tiga bulan dua Raperda tersebut sudah bisa menjadi Peraturan Daerah (Perda). "Secepatnya akan dibahas dua Reperda tersebut, baik yang tera ulang dan yang PPNS," tambahnya.


Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi berharap, dua Raperda usulan Pemkot Cilegon dapat segera dibahas oleh DPRD Kota Cilegon. Raperda tentang Tera Ulang diajukan dengan tujuan untuk melindungi konsumen baik di pasar rakyat, pasar modern, maupun indsutri yang menggunakan alat ukur.

"Semuanya, nanti ada akan ditera ulang kalau sudah ada Perda-nya, baik timbangan di pasar-pasar terutama pasar yang besar dan alat ukur di industri, termasuk juga di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) itu perlu di tera ulang juga untuk menghindari kecurangan yang merugikan konsumen," jelasnya.

Selain melindungi konsumen, terang Edi, Perda tentang Tera Ulang juga akan mengatur terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat dari Tera Ualng. "Kalau timbangan di Tera Ulang, tentu kan ada biaya yang bisa jadi PAD," terangnya. (gillang)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook