Banten Dicap Lumbung Teroris

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Rabu, 16 Mei 2018 - 14:38:35 WIB   |  dibaca: 103 kali
Banten Dicap Lumbung Teroris

PERNYATAAN SIKAP : Forum Pimpinan beserta TNI-Polri menyatakan sikap usai melakukan rapar koordinasi terkait aksi teror yang terjadi di daerah Surabaya, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (15/5). Dari rakor ini dihasilkan tiga poin yang intinya mengutuk keras terhadap aksi teror yang terjadi di Surabaya.

SERANG- Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan bahwa Provinsi Banten dicap sebagai daerah produsen atau lumbung terroris. Menurut WH, secara faktual banyak yang mengatakan bahwa Banten merupakan daerah produsen teroris.


"Memang secara faktual Banten dan Jawa Barat (banyak) orang bilang sebagai produsen," kata WH usai pertemuan dengan petinggi TNI-Polri, pemerintah daerah dan seluruh element masyarakat Banten, di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Selasa (15/5).


Pertemuan ini dihadiri Kapolda Banten Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo, Danrem 064 Maulana Yusuf Banten Letkol CZI Budi Hariswanto, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Ketua MUI Provinsi Banten AM Romli, Kepala Kanwil Kemenag Banten Bazari Syam dan beberapa stakeholder di Provinsi Banten.


WH menilai bahwa perlu ada pendekatan-pendekatan kekeluargaan dan aksi sosial untuk meminimalisasi jumlah warga yang menganut paham terorisme, dan untuk menghilangkan stigma Banten sebagai lumbung teroris.

Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan menggerakkan penyuluh dari Kanwil Kemenag Banten serta pembinaan di tingkat paling rendah oleh RT/RW. "Pendekatan yang akan dilakukan bersama insya Allah bisa berkurang. Kita harus bersama-sama bersosialisasi menyadarkan dan membatasi ruang gerak mereka dengan persuasif, dengan sosialisasi," ucapnya.


"Jadi Pak Kiyai dengan tugasnya menjelaskan, mencerdaskan pemikiran atau pemahaman mereka yang spontan itu. Apa sih jihad yang sebenarnya? Karena pengkafiran-pengkafiran itu bagi mereka bukan hanya kepada luar Islam, tapi orang Islam yang tidak mau memahami ajaran mereka, mereka juga sebut kafir," sambung WH.


Untuk itu, menurut WH, pendekatan perlu dilakukan karena paham-paham yang radikal memang ada pada semua agama. Terlebih, ada organisasi ISIS yang menjadi sebuah gerakan global saat ada kesamaan isu.


Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan bahwa pihaknya mengusulkan dan akan disepakati antara Pemprov dan DPRD Banten bahwa Provinsi Banten akan mengalokasikan anggaran 1 persen dari APBD untuk penanggulangan aksi terorisme. "Kami menyepakati tadi dengan Pak Gubernur bahwa untuk mengantisipasi radikalisme dan terorisme di Banten, kami akan menganggarkan 1 persen dari APBD untuk penanggulangan bencana teroris dan radikalisme,” katanya.


Menurut Asep, aggaran itu akan disebar pada instansi yang bisa melakukan pencegahan terorisme seperti MUI, FKUB, BIN, BNN, Kesbangpol dan lain-lain. “Nanti kita tunggu undang-undang pengesahan, kita bikin perdanya, kita slot anggarannya 1 persen lah kita canangkan. Pak Gubernur tadi sudah sepakat,” ucapnya.


Untuk itu Asep mendesak DPR RI segera merampungkan undang-undang anti terorisme karena Polri dan TNI terkendala oleh payung hukum yang belum rampung tersebut dalam proses penanggulangannya. "Selain itu, pemerintah daerah juga membutuhkan rujukan dalam membuat aturan tentang terorisme. Apalagi Provinsi Banten tadi disebutkan itu menjadi produsen atau segala macam,” ujarnya.


Dalam kesempatan itu, Kapolda Banten Brigjen Polisi Listyo Sigit Prabowo membenarkan memang ada beberapa titik (daerah) di Banten yang berpotensi adanya jaringan terorisme. "Kami akan melakukan aksi pencegahan. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya pengawasan, pemantauan dan tentunya daya tangkal terhadap masyarakat," jelasnya.


Sigit mengatakan, Polri bersama TNI dan BIN memiliki batasan-batasan dalam melakukan pencegahan aksi terorisme. Padahal pihaknya tahu siapa-siapa saja yang berpotensi, tetapi tanpa adanya bukti, pihak kepolisian tidak bisa menindak secara hukum. "Oleh karena itu tentunya kami sangat berharap kita diberikan payung hukum untuk bisa melakukan langkah-langkah yang lebih luas," katanya.


Kapolda pun mengaku adanya warga Banten yang pernah pergi ke Timur Tengah, khususnya Suriah. "Data-data ya ada. Tetapi hanya untuk internal kepolisian saja, bukan konsumsi untuk kawan-kawan (wartawan)," ujarnya.


Danrem 064 Maulana Yusuf Banten Letkol CZI Budi Hariswanto menegaskan bahwa saat ini bukan dalam kondisi darurat, tetapi tetap masyarakat harus waspada dan melakukan pencegahan. "TNI siap mendukung Polri dalam tindakan mencegah terjadinya aksi terror di wilayah Banten. Kerja sama di bawah sudah, mulai dari Babinsa dan Babinkamtibmas yang setiap hari selalu datang ke masyarakat ke rumah-rumah menyapa. Itu upaya yang kita lakukan,” ujarnya. (rahmat)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook