Waspadai Paham Radikal Masuk Kampus

nurul roudhoh   |   Metro Serang  |   Kamis, 17 Mei 2018 - 12:11:49 WIB   |  dibaca: 128 kali
Waspadai Paham Radikal Masuk Kampus

KOMPAK : Sejumlah mahasiswa saat menyatakan sikap mengenai teror bom Surabaya, di GKI Classic Serang, Selasa (15/5) malam.

SERANG - Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) mahasiswa Cipayung dan OKP di Banten meminta agar para rektor di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, khususnya di Banten, ikut serta dalam penanganan terorisme dengan membina mahasiswa yang berpaham anti Pancasila. Menurut mereka, paham semacam itu merupakan benih-benih munculnya terorisme.

Ketua Umum PKC PMII Provinsi Banten Mukhtar Ansori Attijani mengatakan bahwa selain lembaga pemerintah seperti Polisi, TNI, dan BNPT kampus juga harus melakukan sesuatu guna mencegah lahirnya mahasiswa berpaham anti Pancasila yang menilai NKRI sebagai thogut.

Sebab paham semacam ini dapat melahirkan perilaku terorisme yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan."Para rektor perguruan tinggi di banten perlu menindak mahasiswa yang memiliki paham anti Pancasila.


Dari hasil obrolan saya dengan Abuya Muhtadi Cidahu, beliau mengatakan bahwa di salah satu kampus di Banten itu banyak benih-benih paham radikal," kata Mukhtar usai menyatakan sikap terkait aksi pengeboman di Surabaya pada Selasa (15/5) malam.

Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kampus-kampus di Banten juga perlu diwaspadai terkait benih-benih teroris. Mukhtar mengatakan bahwa paham semacam itu sangat berbahaya dan sudah pasti akan mendorong seseorang menjadi teroris yang siap untuk meledakkan diri demi nafsu mengejar surga yang berdasarkan atas pemahaman Islam yang salah kaprah. Contoh yang bisa diambil yaitu tragedi mahasiswa UIN Ciputat yang terlibat dalam kelompok teroris beberapa tahun yang lalu.


 "Pada tahun 2011 ada salah seorang mahasiswa UIN Ciputat bernama Pepi Fernando yang merupakan otak teror bom buku dan bom Serpong. Jangan sampai ada lagi kejadian seperti itu lagi di Banten," katanya.

Mukhtar mengungkapkan bahwa hasil survei Alvara Research Center terhadap para pelajar dan mahasiswa antara lain menyebutkan 23,5 persen mahasiswa dan 16,3 persen pelajar SMA setuju dengan terbentuknya negara Islam.

Tak hanya itu, sebanyak 23,4 persen mahasiswa dan 23,3 persen pelajar menyatakan rela berjihad demi tegaknya negara Islam atau khilafah. Itu artinya generasi muda di kalangan pelajar maupun mahasiswa sudah terpengaruh dengan paham yang kurang tepat dan karena itu harus segera dilakukan pembinaan pada oknum pelajar atau mahasiswa yang teridentifikasi menentang Pancasila dan ingin berjihad demi menegakkan negara Islam atau khilafah.
 
"Cara membinanya tentu melalui pendekatan persuasif baik dari pihak rektorat maupun dari pihak mahasiswa di kampus tersebut serta memberikan pemahaman yang baik bahwasannya konsep/ doktrin jihad dengan cara bom bunuh diri itu tidak dibenarkan oleh agama mana pun," ujar Mukhtar seraya menambahkan pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali model kurikulum pendidikan agama yang diajarkan kepada siswa atau mahasiswa saat ini karena kurikulum yang ada belum mampu menangkal potensi radikalisme di kalangan pelajar maupun mahasiswa.

Ketua Umum KAMMI Wilayah Banten Imam Maulana mengatakan bahwa insiden terkait peledakan bom di Surabaya merupakan tindakan kejam yang mengganggu perdamaian nasional. Pihaknya juga meminta agar pemerintah bersama DPR segera mengesahkan revisi undang-undang anti terorisme untuk mengatasi masalah ini.
 
"Kami meminta agar seluruh elemen masyarakat baik lembaga masyarakat, lembaga keumatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa saling bekerja sama dalam membendung dan memberantas terorisme serta mengupayakan perdamaian," katanya.

Dalam kesempatan tersebut para mahasiswa menyatakan sikap yang tertuang dalam 11 poin. Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum DPD IMM Provinsi Banten M Asep Rahmatullah, Ketua DPD GMNI Provinsi Banten Solahudin Tamam, dan Richard Simanjuntak atas nama Koorwil III PP GMKI (Theo Cosner Tambunan).

Adapun 11 poin sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, insiden terkait peledakan BOM di Surabaya merupakan tindakan kejam yang mengganggu perdamaian nasional.
Dua, meminta agar pemerintah bersama DPR segera mensahkan revisi undang-undang anti terorisme.

 

Tiga, meminta agar seluruh elemen masyarakat baik lembaga masyarakat, lembaga keummatan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa, saling bekerjasama dalam membendung dan memberantas terorisme serta mengupayakan perdamaian.Empat, mendorong TNI dan Polri untuk segera mengusut tuntas aksi terorisme dan membasmi terorisme dari bumi indonesia.


Lima, meminta kepada pemerintah untuk mengusut dan menyelidiki kasua-kasus anarkis dan kekerasan yang terjadi di Indonesia.Enam, berharap penegakan hukum yang adil dan beradab terhadap pelaku tindak kekerasan anarkis dan teroris.


Tujuh, berharap kepada pemerintah untuk turut serta menjaga keamanan, kedamaian dan toleransi untuk menjaga NKRI. Delapan, mengutuk dan mengecam segala bentuk tindakan terorisme oleh siapa pun dengan motif apapun.


Sembilan, mengimbau seluruh masyarakat agar bersama-sama untuk merawat kebhinekaan dan menjaga persatuan bangsa dan negara. Sepuluh, mendukung aparat kepolisian untuk mengusut tuntas tindakan terorisme yang terjadi disurabaya.Dan terakhir, meminta kepada Rektor diseluruh Indonesia khususnya dibanten ikut serta menindak/memberantas mahasiswa yang berfaham anti pancasila karena itu merupakan benih-benih terorisme. (tohir)

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook