Raperda LP2B Ditolak Pemprov

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Sabtu, 19 Mei 2018 - 11:24:46 WIB   |  dibaca: 534 kali
Raperda LP2B Ditolak Pemprov

LOKASI LP2B : Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Desa Pegadilan, Kecamatan Kramatwatu sudah dibajak untuk ditanami padi, Jumat (18/5).

SERANG – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Serang yang dimasukan ke provinsi untuk dilakukan finalisasi dikembalikan lagi. Dikembalikannya raperda yang prosesnya hampir dua tahun tersebut karena data yang dilampirkan belum detil dan belum lengkap, terutama terkait dengan lokasi yang masuk kawasan LP2B.


Ketua Panita Khusus (Pansus) Raperda tentang LP2B DPRD Kabupaten Serang Zaenal Abidin menjelaskan, pembahasan raperda tentang LP2B telah selesai dilakukan pasal demi pasal. “Pembahasannya sudah selesai, cuman kan bukan soal selesainya, tapi LP2B itu terkait juga dengan perda yang lainnya, terutama perda RTRW (rencana teta ruang wilayah) Kabupaten Serang,” ujar Zaenal, Jumat (18/5).


Selain terkait dengan perda RTWR Kabupaten Serang, juga terkait dengan perda LP2B Provinsi, dimana untuk Kabupaten Serang luas LP2B yaitu seluas 41.000 hektar lebih. “Ternyata di perda RTRW tahun 2011 Kabupaten Serang, kawasan LP2B itu seluas 13.000 hektar, maka mau tidak mau kita harus menyesuaikan LP2B yang ada di provinsi, tapi yang di provinsi tidak jelas tempat dan lokasinya dimana saja,” ujarnya.


Untuk menyelesaikan terkait dengan lokasi LP2B itu, Zaenal menuturkan, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Serang sedang melakukan pengecekan ke lapangan. “Kalau luasannya setelah dicek di lapangan kurang dari 41.000 maka tidak lolos di provinsinya. Jadi perda LP2B itu sudah dimasukan ke provinsi tapi dikembalikan lagi, karena lampirannya belum detil dan belum lengkap. Tapi kita punya target tahun ini harus selesai,” tutur politisi Hanura itu.


Zaenal menuturkan, jika raperda tentang LP2B sudah ditetapkan, maka perda RTRW akan diubah disesuaikan dengan perda LP2B yang baru. “Jadi tugas dinas pertanian harus duduk bersama dengan tata ruang (DPUPR) dan provinsi agar data LP2B tidak berbeda-beda. Perda LP2B ini harus benar hati-hati dan harus dicek langsung ke lapang, jangan sampai di raperda disebutkan ternyata lokasinya tidak ada, itu kan masalah,” katanya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar Facebook