Pimpinan JAD Dituntut Hukum Mati

nurul roudhoh   |   Hukum  |   Sabtu, 19 Mei 2018 - 11:12:01 WIB   |  dibaca: 428 kali
Pimpinan JAD Dituntut Hukum Mati

MASIH SANTAI : Terdakwa kasus dugaan teror bom Thamrin Aman Abdurrahman alias Oman Rochman usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Jumat (18/5). Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati untuk lima perbutan terorisme.

JAKARTA  - Pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Indonesia yang melakukan baiat dengan ISIS, Oman Rachman alias Aman Abdurrahman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (18/5). Sikap Aman tampak santai saat menjalani sidang yang menentukan masa depannya itu.

Dengan gamis cokelat dan peci abu-abunya, Aman masih bisa tersenyum dingin ke jaksa, hakim dan pengacaranya. “Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana pada terdakwa pidana mati," ujar Jaksa Anita Dewayani di PN Jaksel, Jumat (18/5).


Mendengar tuntutan itu, tak ada reaksi dari Aman. Dia hanya duduk santai seraya menyimak ucapan jaksa dari kursinya. Dia juga tetap santai saat jaksa menyampaikan, tak ada hal meringankan bagi Aman.


Usai jaksa membacakan tuntutan dan menyerahkan berkas, hakim bertanya pada Aman Abdurrahman mengenai pembelaan. "Apakah pembelaan sendiri atau bersama-sama dengan pengacara?" tanya majelis hakim.


Aman lantas meminta izin untuk berdiskusi dengan kuasa hukumnya. Usai mendapat izin, Aman langsung menghampiri pengacaranya. Keduanya tampak berdiskusi sambil berbisik.
Dalam diskusi singkat itu, Aman mengeluarkan kertas dari saku gamisnya dan menyerahkan ke pengacaranya.

Setelah itu Aman kembali ke kursinya dan mengambil mik seraya mengatakan dia dan pengacaranya akan mengajukan pembelaan sendiri-sendiri. “Masing-masing yang mulia," ucap Aman singkat.Hakim memutuskan menggelar sidang pembacaan pembelaan Aman pada pekan depan atau Jumat (25/5).


Aman sebelumnya dibekuk pada 18 Agustus 2017. Dia ditangkap karena diduga sebagai dalang aksi bom Thamrin pada 2016. Dalam persidangan, Aman didakwa Pasal 14 juncto Pasal 6 subsider Pasal 15 UU Nomor 15 Tahun 2003, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati.


Sedikitnya ada lima dakwaan jaksa yang dituduhkan pada Aman. Kelimanya adalah bom Gereja Oikumene di Samarinda (2016), bom Thamrin (2016) dan bom Kampung Melayu (2017) di Jakarta, serta dua penembakan polisi di Medan dan Bima (2017). Atas dakwaan itu, Aman membantah semuanya.


Dalam tuntutan, JPU Anita Dewayani menyatakan bahwa Aman terbukti mendalangi sejumlah aksi teror di Indonesia, meski berada di balik jeruji besi.  Jaksa Anita juga menyebut Aman telah merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme yang menimbulkan rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.

Kemudian, Aman dianggap sudah menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain. Lalu menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.


Di dalam dakwaan, Aman juga disebut menyebarkan paham radikal dalam kurun waktu delapan tahun di beberapa tempat, seperti Jakarta, Surabaya, Lamongan, Balikpapan, Samarinda, Medan, Bima, dan Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Jawa Tengah.


Aman juga menyebarkan pemahaman radikalnya melalui buku karangannya berjudul Seri Materi Tauhid. Isinya antara lain membahas dan memberikan pemahaman kepada orang lain bahwa demokrasi termasuk syirik akbar yang bisa membatalkan keislaman seseorang.


Yang termasuk dalam syirik akbar menurut Aman antara lain adalah menyembah berhala, berdoa kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, mentaati hukum selain hukum Allah.
Akibat isi kajian atau ajarannya tersebut, terdakwa dianggap oleh para pengikutnya tersebut sebagai orang yang berani menyuarakan kebenaran dan menjadi rujukan kajian Tauhid yang kemudian menjadi para pelaku teror.


Dengan segala aksinya, jaksa berkesimpulan, hukuman mati sudah pantas diberikan ke Aman Abdurrahman tanpa ada hal yang meringankan. "Dalam hal ini tidak ada hal meringankan bagi terdakwa," ujar jaksa.


Polri lantas mengambil langkah sigap untuk meminimalisir serangan dari para pendukung Aman atas vonis pengadilan tersebut.  "Kami meningkatkan kewaspadaan, siap siaga," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di markas Korps Bhayangkara, Jakarta, Jumat (18/5).


Namun, Setyo berpendapat, sejatinya tuntutan Aman tidak terlalu signifikan mengundang reaksi kepada para pendukungnya. Sebab sel-sel teroris yang bangkit, khususnya jaringan JAD itu sudah muncul beberapa waktu lalu."Sebetulnya bukan karena tuntutan ini tapi sudah lama, tetap kami antisipasi. Kami juga sudah kerja sama dengan TNI," pungkas Setyo. (jpnn)

 

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook