Lapangan Anyer Tidak Boleh Dikuasai

nurul roudhoh   |   Serang Raya  |   Senin, 21 Mei 2018 - 13:58:58 WIB   |  dibaca: 397 kali
Lapangan Anyer Tidak Boleh Dikuasai

SEMRAWUT DAN KUMUH : Lahan Alun-alun Anyer di Desa Mekarsari, Kecamatan Anyer di tempat PKL dan kondisinya semrawut, Minggu (20/5).

SERANG – Lapangan atau Alun-alun Kecamatan Anyer di Desa Mekarsari, Kecamatan Anyer tidak boleh dikuasai oleh pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pasalnya, alun-alun yang saat ini ditempati pedagang kaki lima (PKL) tersebut, statusnya masih sengketa antara Pemkab Serang dengan ahli waris, karena terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda pada obyek yang sama.


Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkab Serang Sugihardono menjelaskan, di satu sisi pengadilan memenangkan Pemkab Serang, namun saat dilakukan gugatan oleh ahli waris, pengadilan memenangkan ahli waris. “Karena kondisinya ada dua putusan, kita sudah melayangkan surat minta fatwa ke MA (Mahkamah Agung) sesuai saran pengadilan," kata Sugi, Minggu (20/5).


Namun demikan, lanjut Sugi, Pemkab Serang sampai sekarang belum mendapat jawaban dari MA, meski beberapa kali sudah ditanyakan. “Harapan kita ada penjelasan dari MA terhadap putusan yang berbeda terhadap objek yang sama yang disengketakan. Supaya ada kepastian hukum mana yang benar. Secara hukum lahan Alun-alun Anyer tidak boleh ada yang menguasai,” ujarnya.


Ia menjelaskan, penguasaan lahan Alun-alun Anyer yang kondisinya sangat semrawut tersebut tidak boleh dikuasai oleh siapapun hanya berpatokan pada satu putusan. “Selama belum ada fatwa dari MA itu (Alun-alun-red) tidak boleh dipakai. Karena kalau penggunaannya berpatokan pada satu putusan, kan ada putusan lain. Secepatnya akan kita konfirmasi lagi ke MA, kita akan datang ke sana, biar ada kejelasan,” tuturnya.


Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Serang asal dapil IV yang meliputi Kecamatan Anyer Heri Azhari mendukung langkah Pemkab Serang yang meminta fatwa ke MA. “Itu (Alun-alun-red) kan sudah dimenangkan oleh oleh ahli waris, walaupun sebelumnya pemda yang menang. Saya mendukung kalau pemda minta fatwa ke MA biar ada kejelasan status lahan alun-alun tersebut, biar enggak semrawut,” ujar Heri.


Politisi PPP itu berharap, langkah yang diambil Pemkan Serang konkrit dan tidak hanya sebatas wacana. “Kalau memang mau diurus yang serius, karena masyarakat sangat membutuhkan lapangan itu untuk kegiatan-kegiatan sosial, walaupun sekarang sudah ada lahan penggantinya depan kantor kecamatan, tapi pemda harus proaktif. Langkahnya harus jelas,” katanya. (tanjung)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook