Penegakan Perda Tak Maksimal

nurul roudhoh   |   Metro Cilegon  |   Selasa, 22 Mei 2018 - 10:47:26 WIB   |  dibaca: 111 kali
Penegakan Perda Tak Maksimal

SIDANG PARIPURNA : Suasana sidang Paripurna Raperda tentang PPNS di aula Kantor DPRD Kota Cilegon, Senin (21/5).

CILEGON – Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kota Cilegon masih berjalan tidak maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena minimnya jumlah Peyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cilegon. Dibutuhkan minimal 10 PPNS untuk mengurus berbagai pelanggaran perda yang ada di Kota Cilegon, sehingga penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar perda bisa dilakukan.

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol PP Kota Cilegon, Sofan Maksudi mengatakan, sekarang jumlah PPNS di Satpol PP hanya ada 1 orang saja. Jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan tugas dan kewenangan Satpol PP yang harus mengurusi tempat hiburan, Pedagang Kaki Lima (PKL), bangunan liar serta Perda lainnya.

 "Ada pelanggaran non yustisial ada pelanggaran yustisial. Bagi yang melakukan pelanggaran yustisial maka harus ada penyelidikan, penyidikan dan proses lainnya. Untuk itu, disinilah kewenangan PPNS untuk melakukannya. Jumlahnya masih minim idialnya ada 10 PPNS," katanya kepada Banten Raya, Senin (21/5).


Sofan menambahkan, jika membandingkan Kota Bandung kurang lebih ada 150 PPNS yang tugaskan mengisi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara untuk Satpol PP sendiri terdapat 35 Satpol PP yang sandby di kantor. Untuk itu, diharapkan pada 2018 jumlah PPNS bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.

"Kami berharap agar jumlahnya ditambah. Hal ini agar penegakan Perda bisa berjalan maksimal di Kota Cilegon. Sebab, tanpa adanya PPNS tidak ada orang yang akan melakukan proses kejalur hukum yang selanjutnya," tambahnya.

Sofan mengungkapkan, disamping penambahan jumlah personil PPNS, Satpol PP Kota Cilegon juga berharap sanksi yang diberikan diperberat, sehingga para pelanggar Perda bisa jera dengan hukuman ynag berat tersebut.

 "Tempat hiburan jika melanggar hanya membayar denda 5 juta saja, yah mana bisa jera. Harusnya naikkan 50 atau 100 juta jika melangar. Begitu juga PKL minimal dendanya 25 juta maka KL bisa jera," ungkapnya.


Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Walikota Cilegon Edi Ariadi menerangkan, ada sekitar 25 orang PPNS di Kota Cilegon, angka tersebut masih sangat minim. Untuk itu, Ia juga berharap PPNS bisa ditambah terus jumlahnya. Termasuk juga di dalam Satpol PP Kota Cilegon jumlah PPNS bisa lebih dimaksimalkan lagi, sehingga hal tersebut bisa berefek dengan efektifnya penegakan Perda di Kota Cilegon.

"Selama ini melihat kaki lima buang sampah sembarang masih belum ditindak, padahal jika buang sembarangan tidak boleh dan harus ditindak dengan tindak pidana ringan. Ini menjadi kewenangan PPNS. Harapannya juga jumlahnya bisa bertambah sesuai kebutuhan," terangnya. (uri)

 

Profil nurul roudhoh

nurul roudhoh

Iklan Tengah Detail Berita 568x120px

Komentar



Masukan 6 kode diatas :
huruf tidak ke baca? klik disini refresh



Komentar Facebook